Sudah Panggil Orient, Kemendagri Pertimbangkan Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sudah Panggil Orient, Kemendagri Pertimbangkan Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua


Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Sudah Panggil Orient, Kemendagri Pertimbangkan Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua


Orient Riwu Kore Dianggap Berkewarganegaraan Amerika Serikat

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pihaknya sudah memanggil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P. Riwu Kore. Hal ini untuk memastikan status kewarganegaraannya.

Kementerian yang berada di bawah komando Tito Karanvian itu berencana menunda pelantikannya, sampai persoalan kewarganegaraan Orient dianggap selesai.

Sebab ramai diperbincangkan publik bahwa Orient Riwu Kore merupakan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat. Hal ini yang mendasari rencana penundaan pelantikan Orient.

“Pada hari ini (4/2) kami mengundang pihak terkait dinamika di Kabupaten Sabu Raijua. Kami dengar dan bicarakan perspektif mereka, termasuk saran dan langkah yang harus dilakukan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (4/2).

Menurut Akmal, usulan penundaan pelantikan Orient Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua juga disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

BACA JUGA: Miliki Paspor AS, Bupati Terpilih Sabu Raijua Terancam Batal Dilantik

Permasalahan mengenai status kewarganegaraan Orient ini telah dibahas dalam rapat antara Kemendagri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, serta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kami mencermati usulan oleh Bawaslu yang memberikan saran, Bawaslu mengusulkan untuk dilakukan penundaan pelantikan,” ungkap Akmal.

Karena itu, Akmal menyampaikan penundaan pelantikan akan menjadi bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan mengambil keputusan.

“Kami menerima masukan dari KPU, Polda, dan Dukcapil, masing-masing memiliki perspektif yang hampir sama,” beber Akmal.

Akmal memastikan, keputusan yang ditempuh nantinya akan disampaikan dalam waktu dekat, mengingat masa jabatan Bupati Sabu Raijua periode 2015-2020 beberapa hari lagi berakhir, tepatnya pada 17 Februari 2021 mendatang.

“Pastinya Mendagri mencermati permasalahan ini dan mengambil langkah cepat. Tapi ada fakta hukum yang harus kami hormati sehingga langkah ini akan menjadi kebijakan yang diambil oleh Bapak Menteri sebelum 14 Februari,” tandas Akmal. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top