Kemendagri Tunggu Lidik Imigrasi Terkait Status Kewarganegaraan Orient | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kemendagri Tunggu Lidik Imigrasi Terkait Status Kewarganegaraan Orient


Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore (tengah) meninggalkan Mapolda NTT usai bertemu Kapolda Irjen Lotharia Latief, Jumat (5/2). Usai bertemu Kapolda, Orient menyatakan bahwa dirinya merupakan WNI, bukan warga negara ganda. (FOTO: IMRAN LIARIAN/TIMEX)

POLITIK

Kemendagri Tunggu Lidik Imigrasi Terkait Status Kewarganegaraan Orient


Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Nasib bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P. Riwu Kore belum dapat dipastikan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda putusan karena menunggu hasil pemeriksaan Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Kemarin (4/2) Kemendagri menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik Piliang. Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kapolda NTT.

Setelah rapat, Akmal mengatakan, pihaknya menghormati proses demokrasi di Sabu Raijua. Termasuk pilihan masyarakat. Namun, tidak bisa dimungkiri, ada fakta dugaan pelanggaran hukum dalam prosesnya. Untuk itu, agar tidak ada persoalan di kemudian hari, problem itu harus diklirkan. ”Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara pada penetapan paslon melalui SK Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Kemendagri, lanjut dia, perlu menunggu hasil penelusuran dari Kemenkum HAM, dalam hal ini Imigrasi. Meski ada sejumlah fakta yang didapat, Kemendagri tak berwenang untuk menyampaikan kesimpulan terkait status kewarganegaraan Orient. ”Ada lembaga khusus yang menentukan, bukan Kemendagri,” imbuhnya.

Akmal menyebut masih ada waktu untuk menunggu jawaban Kemenkum HAM. Akhir masa jabatan (AMJ) Bupati Sabu Raijua baru akan berakhir pada 17 Februari 2021. ”Dalam waktu cepat Bapak Menteri (Tito Karnavian, Red) bisa mengambil keputusan terkait ini,” tuturnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, pihaknya telah meminta Kemendagri untuk tidak melakukan pelantikan lebih dulu. ”Jangan sampai dilakukan pelantikan dulu,” tegasnya.

Menurut Abhan, penundaan diperlukan untuk memberi waktu melakukan penelaahan kasus lebih dalam.

Dia menilai, fakta bahwa yang bersangkutan warga negara asing merupakan problem serius dan melanggar konstitusi.

Untuk mengambil keputusan pun harus cermat. Terkait opsi pembatalan misalnya, harus dikaji apakah paslon yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan. Bila bisa, lembaga mana yang berwenang membatalkan.

BACA JUGA: Orient Riwu Kore: Saya WNI, Bukan Warga Negara Ganda

BACA JUGA: Usai Bertemu Kapolda, Ketua KPU NTT dan Sabu Raijua Ungkap Hal Ini

”Siapa yang dibatalkan? Salah satu paslon atau keduanya (wakilnya juga),” ungkapnya. Berbagai pertanyaan tersebut tidak diatur dalam UU Pilkada. Hal itu memerlukan pendalaman dengan para ahli.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin meminta status Orient sebagai bupati terpilih Sabu Raijua dibatalkan. ”Karena kepala daerah tidak boleh warga negara asing,” terangnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.

Menurut Azis, tidak boleh seorang WNI mempunyai dua paspor, karena itu sebuah penyimpangan dan menyalahi konstitusi. Dalam hal ini, bisa jadi Orient adalah WNA.

Saat ini, DPR masih menunggu keputusan dari pemerintah dan KPU. ”KPU harus koordinasi dengan Kemendagri dan Imigrasi,” tegas politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, hari ini (5/2), Orient Riwu Kore mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTT dan bertemu Kapolda Irjen Pol. Lotharia Latif. Tak cuma Orient, hadir pula Ketua KPU NTT, Thomas Dohu dan Ketua KPU Sabu Raijua, Kirenius Padji.

Usai bertemu Kapolda, kepada wartawan Orient menyatakan bahwa statusnya merupakan warga negara Indonesia asli, bukan kewarganegaraan ganda.

Orient mengaku bahwa niatnya maju dalam pencalonan sebagai Bupati Sabu Raijua semata-mata untuk menjawab pesan orang tuanya agar kelak kembali membangun tanah leluhur. (far/lum/c17/bay/jpg/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top