Jokowi Ingin Pembatasan hingga RT-RW, Menko Rapat dengan Kepala Daerah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jokowi Ingin Pembatasan hingga RT-RW, Menko Rapat dengan Kepala Daerah


DONOR PLASMA. Ketua Umum PMI Jusuf Kalla berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu pendonor plasma konvaselen di markas PMI, Jakarta, Senin (18/1/2021) lalu. (FOTO: ADE DANHURI/TIM MEDIA JK/JPC)

NASIONAL

Jokowi Ingin Pembatasan hingga RT-RW, Menko Rapat dengan Kepala Daerah


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan, dirinya menggelar rapat dengan para pimpinan daerah untuk membahas pembatasan skala mikro. Airlangga mengungkapkan, nantinya hasil rapat tersebut akan langsung dilaporkan ke Presiden Joko Widodo untuk menentukan langkah berikutnya.

“Diharapkan kegiatan yang berskala mikro ini bisa segera untuk dioperasionalisasikan dan ini sedang disiapkan secara keseluruhan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2).

Seperti diketahui, pemerintah sendiri sudah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali sejak bulan lalu. Pembatasan tersebut menurut Airlangga telah berhasil membuat angka Covid-19 di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jogjakarta mengalami penurunan.

Airlangga mengungkapkan, Jokowi ingin pembatasan dilakukan lebih kecil skalanya. Dalam hal ini, level pembatasannya mulai dari Kecamatan, hingga RT-RW.

“Kita lihat beberapa daerah alami penurunan yakni Jakarta, Jateng, dan Jogjakarta dalam seminggu terakhir,” ungkapnya.

Namun meski ada kebijakan pembatasan, Airlangga memastikan, kegiatan penanganan Covid-19 juga memperhatikan keseimbangan agar membuat ekonomi Indonesia tumbuh positif. “Keseimbangan antara rem dan kenaikan angka pandemi dan pada saat sama mampu dorong agar perekonomian kita masuk jalur positif,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 dinilai penting. Karena itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro mendapat sambutan positif.

“Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19,” ujar Muchamad Nabil Haroen kepada wartawan, Jumat (5/2).

Bahkan, kata Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW, dengan demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.

“Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

Menurut dia, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan meng-update data terkait Covid-19 di kawasan mereka.

“Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus,” ujarnya.

Menurutnya, pelibatan jaringan bintara pembina desa (Babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.

“Pendekatan paling baik yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan,” imbuhnya.

Kedua pendekatan itu, lanjutnya, punya kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat. Dia menambahkan, bisa jadi di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sementara, di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.

“Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indicator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal,” katanya.

Selain itu, dia menilai kedua hal itu harus saling melengkapi, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat.

“Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top