Uji Klinis Terapi Stem Cell Tuntas, Tinggal Tunggu Izin dari BPOM | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Uji Klinis Terapi Stem Cell Tuntas, Tinggal Tunggu Izin dari BPOM


Menristek, Bambang Brodjonegoro. (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

NASIONAL

Uji Klinis Terapi Stem Cell Tuntas, Tinggal Tunggu Izin dari BPOM


Tekan Angka Kematian Akibat Covid-19

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah berupaya meningkatkan laju kesembuhan sekaligus menekan kasus kematian akibat Covid-19. Selain vaksinasi, yang dilakukan adalah memperbanyak inovasi terapi. Salah satunya, terapi stem cell dan eksosom.

Perkembangan dua terapi terbaru tersebut disampaikan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, kemarin (5/2). Dia menerangkan, pasien Covid-19 dengan kondisi kritis atau berat cocok menggunakan dua terapi tersebut. ’’Kalau pasien yang kondisinya ringan sampai sedang bisa menggunakan terapi plasma konvalesen,’’ jelasnya.

Dia menerangkan, terapi stem cell atau sel punca dilakukan dengan mengambil sel induk dari tali pusar. Terapi itu bisa menggantikan sel yang sudah mati dalam tubuh pasien Covid-19.

Riset sel punca untuk penanganan Covid-19 juga dilakukan tim dari Universitas Indonesia (UI). Pasien pertama diterapi dengan cara infus intravena. Kemudian masuk ke kapiler-kapiler paru maupun beredar sistemik menuju organ-organ yang mengalami kerusakan. Harapannya, sel-sel tunas itu dapat meningkatkan ketahanan hidup pasien Covid-19 yang berada di fase kritis atau berat.

Berdasar hasil pengujian, pasien-pasien berat dan kritis yang menjalani terapi stem cell memiliki kemungkinan hidup 2,5 kali lebih tinggi daripada pasien yang tidak mendapatkan terapi tersebut. Terapi stem cell untuk pasien Covid-19 sudah selesai uji klinis. Kini tinggal menunggu izin pemanfaatan dari BPOM. ’’Kami selalu mendukung inovasi solusi untuk penanganan Covid-19. Paling tidak dari treatment-nya,’’ jelasnya.

Bambang mengatakan, riset inovasi terkait penanganan Covid-19 akan dilanjutkan tahun ini. Termasuk riset penanganan limbah jarum suntik. Dia menambahkan, vaksinasi Covid-19 memiliki sasaran yang sangat besar. Setiap pasien harus disuntik dua kali. Hal itu berpotensi menghasilkan limbah suntik yang cukup besar. Riset inovasi penghancur jarum suntik dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

BACA JUGA: MSC Jadi Terapi Bantu Pasien Penderita Kategori Berat Covid-19

Komisi IX DPR mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi. Jika pemerintah memerlukan penambahan anggaran, Komisi IX siap menyetujui. Khususnya anggaran untuk penyediaan vaksin, insentif untuk tenaga kesehatan, dan penambahan relawan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Ansory Siregar kemarin (5/2). Ansory menyatakan, saat ini komisinya membahas rencana penambahan anggaran penanganan pandemi. Besarannya memang belum diperinci. Namun, dia menyatakan bahwa prioritas saat ini adalah vaksin.

“Kita di komisi IX sudah anggarkan (untuk vaksin), bahkan sekarang ada penambahan Rp 132,4 triliun yang sedang kita bahas untuk penanganan pandemi. Mudah-mudahan (disetujui) dari Banggar dan Kemenkeu,” ungkapnya.

Pada bagian lain, ikhtiar melawan pandemi melalui jalur vaksinasi juga terus digencarkan. Bahkan, selain vaksin gratis pemerintah, rencananya dibuka jalur vaksin mandiri guna mempercepat proses vaksinasi.

Terkait rencana tersebut, Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengungkapkan, pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas kebijakan vaksin mandiri dengan meninjau berbagai sisi. Misalnya, sisi permintaan dan pasokan vaksin. Dari sisi permintaan, salah satu yang penting diperhatikan adalah kesiapan pihak swasta dalam mengeluarkan anggaran untuk karyawannya.

Jika pemerintah akhirnya mengharuskan vaksin mandiri ditanggung perusahaan, tentu hal itu akan memberatkan usaha mikro yang sebagian besar terdampak pandemi. ”Jika merujuk data Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2017–2018, terdapat 107 juta tenaga kerja yang bekerja pada usaha mikro,” ujarnya.

Selain itu, bila perusahaan diharapkan mencari sendiri pasokan vaksin, sangat mungkin tidak semua mampu melakukannya. Padahal, bila tujuan skema vaksin mandiri tersebut untuk mempercepat vaksinasi, hal itu bakal sulit tercapai. Apalagi, jumlah karyawan di perusahaan-perusahaan besar diperkirakan hanya sekitar 4 juta orang. ”Sehingga kontribusinya terhadap target vaksinasi juga tidak terlalu signifikan. Di sinilah efektivitas vaksin mandiri untuk karyawan perlu diperhitungkan,” tegasnya. (wan/deb/mia/c7/oni/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top