Pilkada dan Kemunduran Demokrasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pilkada dan Kemunduran Demokrasi


Yeftha Yerianto Sabaat (FOTO: DOK. PRIBADI)

OPINI

Pilkada dan Kemunduran Demokrasi


(Diskursus Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua)

Pemikiran filsafat politik Machiavelli setidaknya memberi pengaruh besar bagi para politisi yang tak bermoral melakukan manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kompetisi atau persaingan dalam (Demokrasi) untuk memperebutkan pengaruh sebenarnya lumrah dan justru merupakan hakikat dari kehidupan politik. Namun dalam sistem negara demokrasi, tentunya ada aturan main/role play yang beretika. Semua tergantung kepada kita selaku warga negara yang berpolitik, apakah akan menjunjung tinggi etika (Moralitas) atau malah meniadakan hati nurani.

Masalah status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua menjadi perhatian publik setelah Bawaslu Sabu Raijua melakukan penelusuran dan mendapatkan konfirmasi lewat surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore masih berstatus Warga Negara Amerika Serikat.

Peristiwa ini menjadi sejarah baru bagi proses demokrasi di Indonesia, sebab ini kasus perdana dimana seorang bupati terpilih yang mempunyai status warga Negara Asing (WNA). Sampai di titik ini perlu kita meragukan kualitas penyeleggara Pemilu serta sistem kependudukan yang ada. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung-jawab atas kasus status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua? Penyelenggara kah? Partai pengusung kah? Atau si bupati terpilih? Jika kita menelisik lebih dalam posisi dan peran masing-masing, tentunya perlu kita ketahui apa motif dan tujuan dari beberapa aktor tersebut. Hal itulah yang kemudian dapat menjelaskan tentang benang merah kasus ini.

Hilangnya moralitas seorang pemimpin atau politisi sangat berdampak pada kehidupan sosial dan iklim politik di masyarakatnya. Kekuasaan dianggap sebagai jalan utama legitimasi bagi pemimpin untuk menjalankan pengaruhnya. Sebaliknya hilangnya moralitas pemimpin akan menjadi cambuk bagi jalannya kekuasaan tersebut.

Realitas tentang kasus status kewarganegaraan asing Bupati terpilih Sabu Raijua sebenarnya mengisyaratkan kepada kita tentang fenomena kemunduran demokrasi yang termanifestasi lewat upaya monopoli kekuasaan terhadap proses demokrasi itu sendiri. Hal tersebut ditandai dengan adanya manipulasi proses Pilkada untuk kekuasaan semata.

Di sini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya ada krisis moralitas dari pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk tujuan kekuasaan. Mengapa demikian, Pertama, kita lihat bagaimana nafsunya partai politik yang mengusung calon bupati terpilih ini dengan ambisi kekuasaannya mengusung orang yang notabene merupakan WNA, entah secara sadar atau tidak kita perlu mencurigai fakta ini. Sistem politik Indonesia menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Karena posisi sentral inilah, kita patut menaruh curiga jangan sampai dengan posisi ini partai terlampau memonopoli kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan tersebut.

Kedua, pendidikan politik. Ada poin penting Pilkada langsung sangat berpengaruh bagi perkembangan demokrasi, yaitu Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

Nah, dalam konteks status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, dengan pembelajaran demokrasi/pendidikan politik yang dimaksud justru rancu. Sebab telah ada upaya manipulasi data dan memonopoli proses demokrasi tersebut untuk kekuasaan semata. Peristiwa ini kemudian menguatkan citra buruk politik di mata public. Hal ini yang juga mengundang kecurigaan bahkan menurunnya kepercayaan publik terhadap perilaku politisi, strategi, dan manuver-manuver partai politik dan kerja-kerja penyelenggara Pemilu.

Kita tahulah bagaimana kepercayaan publik atau public trust memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politisi sebagai satu elemen dalam negara demokrasi menjadi sorotan utama publik khususnya terkait dengan perilaku politisi. Dalam konteks kehidupan politik kepercayaan publik memiliki peran yang urgent terlebih berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan politisi. Perilaku politisi akan menggambarkan bagaimana sistem dan budaya politik di masyarakat. Oleh karena itu, terkait diskursus status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, sesungguhnya menjadi ruang perenungan kita bersama tentang bagaimana membangun citra awal sebagai seorang pemimpin yang baik dan bermoral. Kesimpulannya adalah, masih percaya kah kita kepada politisi yang memulai karirnya dengan cacat moral (Ketidakjujuran)? (*)

*) Dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP UNDANA

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya OPINI

To Top