Tampil di Webinar KADIN, Herman Herry: NTT Adalah Raksasa Tidur | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tampil di Webinar KADIN, Herman Herry: NTT Adalah Raksasa Tidur


(Baris atas, dari kiri): Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, Ketua KADIN NTT, Abraham Paul Liyanto, dan Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P. Roeslani saat menjadi narasumber pada webinar dan Rakerda IV KADIN NTT, Kamis (11/2). (FOTO: Tangkapan Layar/Marthen Bana/TIMEX)

BISNIS

Tampil di Webinar KADIN, Herman Herry: NTT Adalah Raksasa Tidur


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar webinar bertajuk “Strategi Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Bagi Pengusaha NTT di Tahun 2021” bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV KADIN NTT, Kamis (11/2) siang.

Dalam webinar yang dihadiri 100 lebih partisipan, yakni Ketua Kadin NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto, pengurus KADIN NTT, pengurus KADIN kabupaten/kota, dan asosiasi pengusaha itu, hadir dua narasumber yang merupakan tokoh nasional, yakni Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, dan Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P. Roeslani.

Sebagaimana terpantau media ini, Herman Herry didapuk membawakan materi tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Pelaku Usaha di NTT, sedangkan Rosan P. Roeslani menyampaikan Sosialisasi Program Vaksinasi Gotong Royong pada Pelaku Usaha di NTT.

Ketua KADIN NTT, Abraham Paul Liyanto dalam sambutan singkatnya mengatakan, webinar ini dilakukan bersama dengan Rakerda IV KADIN secara virtual karena persoalan pandemi yang belum mereda, sehingga tidak memungkinkan digelar secara tatap muka.

Terkait upaya KADIN NTT menghadirkan dua narasumber tersebut, menurut Abraham, bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap KADIN se NTT terkait perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha, juga bagaimana upaya membantu pemerintah dalam mengatasi Covid-19 melalui program vaksinasi gotong royong yang digagas KADIN Indonesia.

Sementara Herman Herry dalam pemaparannya menyebutkan, NTT merupakan raksasa tidur dengan sejumlah potensi. Suatu saat nanti raksasa tidur itu akan bangun dan mewarnai Indonesia.

“Saya beruntung diizinkan Tuhan lahir di NTT, di Ende. Saya bilang ke teman-teman bahwa NTT ini adalah raksasa tidur dengan sejumlah potensi, dan suatu saat nanti raksasa tidur ini akan bangun dan mewarnai Indonesia,” ungkap politikus yang akrab disapa HH ini.

HH mengatakan, menjadi pengusaha tidaklah mudah. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Jauh sebelum menjadi politisi, HH adalah seorang pengusaha, yang memulai usaha dari titik nol, menjadi pedagang asongan. Bertarung hidup di Ibukota Jakarta. Dan semua itu dinikmati hasilnya setelah lebih kurang 40 tahun berjuang sebagai pengusaha.

Kini, kata HH, ia duduk sebagai wakil rakyat asal NTT di Senayan. Selama empat periode duduk di Senayan sebagai wakil rakyat sejak 2004, sudah banyak hal yang ia perjuangkan, terutama terkait urusan hukum. Sejumlah produk hukum yang membelit iklim usaha atau investasi diperjuangkan melalui proses revisi.

Terkait urusan hukum, demikian HH, yang paling ditakutkan pengusaha adalah ketika aparat penegak hukum mengatakan, mencari kerugian negara. “Itu menakutkan pengusaha kalau aparat hukum bilang mau mencari kerugian negara. Pengusaha ketakutan kalau aparat hukum bilang terkena pasal 55 atau pasal turut serta. Ini sangat berpengaruh terhadap usaha pengusaha itu ke depan,” sebut HH.

Karena itu, lanjutnya, proses revisi terhadap UU KPK, revisi UU tentang KUHP dan RUU Pemasyarakat, revisi UU Kejaksaan, dan produk UU lainnya ini dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha di Indonesia.

Dalam proses revisi sejumlah produk UU ini, jelas politikus PDI Perjuangan, juga tidak serta merta karena revisi ini harus melalui kesepakatan di DPR dan juga bersama pemerintah.

Nah, bagaimana menjadi pengusaha di NTT agar tidak terserempet hukum di tengah ketidakpastian hukum? Bagi HH, ini merupakan sebuah tantangan baginya. Sebagai pengusaha dari NTT, ia cukup makan garam, suka duka berusaha di tengah iklim usaha dengan ketidakpastian hukum itu. Hal inilah yang mendorong HH diawal tahun 2000an, berusaha masuk ke dunia politik dan terpilih sebagai wakil rakyat dari NTT. Melalui perannya sebagai wakil rakyat itu, HH berkomitmen memperjuangkan apa yang menjadi pergumulan pengusaha di NTT dalam menghadapi sebuah ketidapastian hukum pada iklim usaha.

HH menyebutkan, salama masa pemerintahan Presiden Jokowi, sudah ada terobosan-terobosan hukum yang dilakukan sehingga ada perubahan paradigma pada aparat keamanan saat ini. Salah satu terobosan itu, sebut HH, adalah membubarkan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang di dalamnya ada unsur aparat kejaksaan.

Pembubaran TP4D itu merupakan usul Komisi III ketika HH memimpin Komisi III DPR. Saat itu Komisi III meminta agar Jokowi membubarkan TP4D itu karena menjadi salah satu biang dalam sejumlah kasus korupsi.

Mengenai penegakan dan pemberantasan korupsi, HH menyebutkan bahwa, untuk dua lembaga penegakan hukum di NTT yang menjadi mitra, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, ia sudah meminta agar dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, supaya dilakukan secara profesional, bermartabat dan manusiawi, tegas dan tanpa pandang bulu. Jangan menerapkan penegakan hukum karena hasutan, balas dendam, like and dislike, dan sebagainya.

“Untuk kejaksaan, kita juga sudah minta untuk tidak lagi menerapkan target penanganan kasus atau capaian kasus. Itu sudah kami tabrak di Komisi III. Gapensi NTT silahkan cek Kejati NTT saat ini, apakah masih terima pengusaha atau tidak, kalau ada lapor saya,” tegas HH menjawab pertanyaan salah satu peserta webinar.

“Fungsi-fungsi di DPR RI saat ini saya jalankan secara baik dan konsisten. Di era sekarang ini, mumpung saya masih di Komisi III, saya ajak kita sekalian untuk bekerja sama membangun negara ini dari segi hukum,” pungkas legislator yang sudah empat periode duduk di kursi Senayan mewakili rakyat NTT. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top