Dua Suku di Sikka Minta Pemerintah Bagi Rata Tanah Eks HGU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dua Suku di Sikka Minta Pemerintah Bagi Rata Tanah Eks HGU


MASYARAKAT ADAT. Warga Suku Soge dan Goban mengikuti sosialisasi penataan tanah bekas HGU bertempat di aula Rujab Bupati Sikka, Rabu (10/2). Warga kedua suku ini meminta Pemkab Sikka membagi rata pemanfaatan tanah bekas HGU itu. (FOTO: KAREL PANDU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Dua Suku di Sikka Minta Pemerintah Bagi Rata Tanah Eks HGU


MAUMERE, TIMEXKUPANG.com-Dua suku di Kecamatan Talibura dan Waigete, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka agar membagi rata tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di wilayah tersebut. Dua suku yang dimaksudkan, yakni suku Soge dan suku Goban.

Permintaan ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Pematuli, Yakobus Juang dalam pertemuan bersama Tim Pengkaji Pemkab Sikka, bertempat di Aula Rujab Bupati Sikka, Rabu (10/2). Yakobus saat itu hadir bersama puluhan warga dari kedua suku tersebut.

Yakobus dihadapan tim pengkaji dengan tegas menyatakan bahwa tanah eks HGU tersebut harus dibagi merata, tidak hanya dua blok seperti yang disampaikan Tim Pengkaji Pemkab Sikka dalam pertemuan sebelumnya.

Yakobus meminta agar tanah eks HGU itu dibagi dalam empat blok, yakni blok Pembaruan HGU untuk PT. Krisrama, blok konservasi, blok pemerintah daerah, dan blok masyarakat adat.

“Kami berharap tanah eks HGU harus dibagi dalam empat blok secara merata. Empat blok ini diantaranya, blok Pembaruan HGU untuk PT. Krisrama, blok konservasi, blok pemerintah daerah, dan blok masyarakat adat,“ kata Yakobus.

Yakobus menyebutkan juga bahwa pada pertemuan terakhir bersama pemerintah, mengalami perubahan, dimana dari dua blok yang diajukan sebelumnya, berubah menjadi tiga blok. Diantaranya blok masyarakat adat, blok konservasi, dan blok kepentingan publik.

Alasan mendasar tanah eks HGU dibagi dalam dua blok itu karena kewenangan tim gabungan hanya terbatas. Tidak ada kewenangan untuk membagi tanah kepada masyarakat adat. Kewenangan itu hanya berada di tangan Bupati Sikka. Alasanya lainnya, lanjut Yakobus, untuk memberikan kepastian lokaksi kepada PT. Krisrama agar lebih mudah dan lebih cepat mengurusi izin pembaruan HGU-nya.

“Atas dasar semua informasi ini, maka kami telah melaksanakan diskusi tanggal 18 Desember 2020 di Befak Kula Babong Pedan Nangahale, dan menghasilkan pendapat bersama untuk membaginya dalam empat blok,” kata Yakobus.

BACA JUGA: Senator NTT Sebut Mafia Tanah Penyakit Kronis Bangsa Indonesia

Kesepakatan membagi menjadi empat blok, sebut Yakobus, terdiri dari blok pemanfaat, blok HGU, tersedianya fasilitas publik atau negara atau Pemda, dan blok kenservasi. Blok pemanfaat yakni blok yang diberikan kepada masyarakat adat berupa permukiman yang saat ini sedang dikuasai dan ditempati. Lahan tersebut sudah ditunjuk oleh tanah puan dan pengurus lembaga adat yang belum dibangun rumah oleh pemiliknya.

Yakobus membeberkan, jumlah pemukiman yang dihuni empat suku sebanyak 1.173 kepala keluarga (KK). Rinciannya suku Pedan sebanyak 268 KK, Utan Wair (250 KK), Likong Gete (325 KK), dan Hitobalok sebanyak 330 KK.

“Blok pemanfaat ini harus diberikan kepada masyarakat adat, berupa pemukiman. Lahan ini sudah ditunjuk oleh tanah puan. Karena itu sistem penataan pemukiman harus dilakukan bersama pemerintah, sementara pembagian untuk masing-masing individu diserahkan kepada masyarakat adat,” kata Yakobus.

Ketua Tim Pengkaji Tanah Eks HGU Pemkab Sikka, Femmy Bapa. (FOTO: KAREL PANDU/TIMEX)

Sementara itu, Ketua Tim Pengkaji Pemkab Sikka, Femmy Bapa menjelaskan, pertemuan hari itu merupakan bentuk sosialisasi sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sama sebelumnya.

Bupati Sikka, kata Femmy, sudah membetuk Tim Pengkaji tahun 2020 untuk menyelesaikan masalah tanah eks HGU itu. Setelah terbentuk, lanjut Femmy, tim langsung melakukan sosialisasi terkait berbagai produk perundang-undangan, kemudian melakukan indenfikasi dan administrasi di lapangan.

“Target kita diakhir tahun 2020 harusnya sudah selelsai sesuai kesepakatan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk masyarakat yang dalam wilayah itu harus diakomodir. Namun ternyata masih ada perbedaan pemahaman,” ungkap Femmy.

Femmy menyebutkan, ada beberapa tuntutan masyarakat yang sebenarnya sesuai regulalsi tidak dapat dipenuhi pemerintah. Namun masyarakat tetap bersih keras dengan lembaga adat. Sementara pemerintah tidak ada regulasi yang mengatur soal lembaga adat.

Karena itu, kata Femmy, Pemkab Sikka mencari solusi untuk kebaikan bersama. “Tanah ini tanah negara, sebenarnya posisi pemerintah daerah hanya memfasilitasi yang konkrit saja. Selebihnya diatur oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh BPN. BPN-lah yang melakukan penataan,” kata Femmy. (Kr5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top