Tak Ada TPA, Dinas PUPR Malaka Buang Sampah di Hutan Margasatwa, Pemuda Kateri Demo | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tak Ada TPA, Dinas PUPR Malaka Buang Sampah di Hutan Margasatwa, Pemuda Kateri Demo


BERI PELAJARAN. Massa aksi oleh FPPL Malaka saat membawa sampah dalam karung yang dibawa dari Hutan Margasatwa Kateri dan membuang ke kantor Dinas PUPR Malaka, Selasa (16/2). Mereka protes karena pemerintah membuang sampah di hutan yang dilindungi. (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Tak Ada TPA, Dinas PUPR Malaka Buang Sampah di Hutan Margasatwa, Pemuda Kateri Demo


FPPL Angkut Kembali Sampah dan Buang di Halaman Kantor Dinas PUPR Malaka

BETUN, TIMEXKUPANG.com-Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL) Malaka melakukan aksi demo ke Kantor Dinas PUPR dan DPRD setempat, Selasa (16/12). Menariknya, dalam aksi itu, FPLM membawa sejumlah karung berisi sampah lalu dibuang di depan Kantor Dinas PUPR Malaka.

Ternyata sampah dalam karung yang dibawa para pendemo itu diketahui merupakan sampah yang dibuang pihak Dinas PUPR Bagian Kebersihan ke Hutan Margasatwa Kateri, Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tak terima dengan perlakuan aparat pemerintah ini, warga Kateri yang tergabung dalam FPPL itu memutuskan mengangkut kembali sampah-sampah itu dan membawanya kembali ke kantor Dinas PUPR.

Peserta aksi di bawah Koordinator Marselus Seran ini tak terima, karena tindakan Pemkab Malaka dalam hal ini Dinas PUPR Bagian Kebersihan membuang sampah di sepanjang jalan Hutan Kateri, bahkan ada yang dibuang dalam hutan yang dilindungi negara itu.

FPPL Malaka megecam keras tindakan yang dilakukan Dinas PUPR yang seharusnya ikut menjaga dan melestarikan Hutan Margasatwa Kateri itu, dan bukannya membuang sampah dalam hutan.

Pantauan Timor Express, peserta aksi yang datang menumpang mobil pick up itu membawa sampah yang diangkut dari Hutan Kateri dan langsung membuang di halaman Kantor Dinas PUPR. Dengan tegas FPPL menolak tindakan membuang sampah ke Hutan Kateri tersebut.

Selain membuang karung-karung berisi sampah itu, Marselus Seran dkk juga menyampaikan lima pernyataan sikap mereka. Diantaranya:

1. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk segera membersihkan dan mengangkut kembali semua sampah yang ada di sepanjang jalur Keteri-Nurobo.

2. Pemerintah Kabupaten Malaka segera menetapkan tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Meminta Pemerintah Kabupaten Malaka untuk segera mereboisasi hutan yang rusak akibat pembuangan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka.

4. Forum Pemuda Peduli Lingkungan Malaka akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib berdasarkan bukti yang ada.

5. Karena sudah melanggar UU hutan lindung, Forum Pemuda Peduli Lingkungan sudah bersurat ke BKSDA NTT dan Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis FPPL Malaka menyebutkan bahwa, kawasan hutan Kateri ditunjuk sebagai hutan tetap kelompok Hutan Kateri (RTK 77) berdasarkan Keputusan ZB. Besek Nomor 5 tanggal 23 Juli dan RB Nomor 140/LK tanggal 20 Agustus 1938.

Kawasan Hutan Kateri yang terletak di Kabupaten Malaka merupakan hutan dengan fungsi lindung untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir, tanah longsor, dan erosi.

Kawasan tersebut juga merupakan hutan primer dengan berbagai jenis pohon, seperti kusambi, beringin, dan sebagainya, serta merupakan habitat satwa liar baik yang sudah dilindungi maupun yang belum dilindungi, diantaranya Rusa Timor, Kuskus, Monyet dan berbagai macam jenis burung.

Hutan Kateri ini sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan dengan fungsi dan nama Suaka Margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 394/Kota/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan luas 4.560 hektare, yang mana merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 123.1/86/BKPH/80 tanggal 27 Desember 1970 dan surat Direktur Jendral Kehutanan Nomor: 1566/DJ/I/1981 tanggal 20 April 1981.

Pada peta penunjukan, kawasan Suaka Margasatwa Kateri terdiri dari dua lokus yang dipisahkan oleh Hutan Tanaman Jati yang berada di tengah-tengah kawasan. Pada 1983 dilakukan tata batas kawasan oleh Balai Planologi Kehutanan IV NTT dengan hasil tata batas luas kawasan menjadi 4.699,32 hektare, yang terdiri atas Hutan Suaka Margasatwa seluas 3.299,20 hektare, dan hutan produksi atau hutan lindung seluas 1.400,12 hektare. Pada peta batas terlihat bahwa kawasan Suaka Margasatwa Kateri ini terbagi dua Lokus (bagian selatan dan tengah) serta kawasan hutan tanaman jati terbagi dalam dua lokus (bagian utara dan tengah).

Pada 2009 kawasan ini berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK, 688/Menhut-II/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dengan luas 4.699,32 hektare telah ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa Kateri.

Marselus Seran dalam orasinya dengan tegas menyatakan, kondisi kawasan Suaka Margasatwa Kateri sekarang ini sangat memprihatinkan. Banyak pelaku pengrusakan hutan berupa pembalakan liar. Dan yang sangat mengerikan adalah pembuangan sampah oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan tingkat kelestarian lingkungan terancam rusak atau tercemar.

Marselus menyayangkan bahwa mestinya pemerintah memperhatikan kelestarian lingkungan ini, bukan sebaliknya membiarkan bahkan merusak dengan membuang sampah di dalamnya. Marselus dkk bahwa menuding pihak Dinas PUPR sengaja membiarkan hutan Kateri dirusakan.

Setelah dari Dinas PUPR, Marselus dkk melanjutkan aksinya ke DPRD Malaka. Di lembaga wakil rakyat itu, FPPL itu juga menyampaikan pernyataan sikap serupa ketika mendatangi kantor Dinas PUPR.

Marselus mengaku bahwa aksi mereka kemarin cukup berdampak, dimana pihak Dinas PUPR menyatakan akan membersihkan lingkungan Hutan Kateri dari sampah, dan hal itu mendapat respon positif dari DPRD Malaka. “Saya rasa aksi hari ini (Kemarin, 16/2, Red) membuahkan hasil,” ujar Marselus.

Marselus menegaskan bahwa, meski Dinas PUPR mengaku bertanggungjawab mengangkut kembali sampah-sampah itu, namun harus jelas dibuang ke mana sehingga tidak menimbulkan masalah baru. “Intinya saling koordinasi apabila belum diangkat,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Malaka, Yohanes Nahak usai pertemuan dengan perwakilan masa aksi dan anggota DPRD serta pihak BKSDA menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemuda Kateri melalui FPPL yang telah mengingatkan pihaknya untuk mengedepankan pola hidup bersih dan hidup secara teratur.

Yohanes mengaku bahwa dalam pertemuan bersama para perwakilan FPPL, pihaknya sudah berjanji untuk mengangkut kembali sampah-sampah tersebut, termasuk menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). “Saat ini kita sementara upayakan mencari lokasinya untuk TPS serta TPA,” kata Yohanes.

Yohanes menyebutkan, selama ini Kabupaten Malaka belum memilik lokasi untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) sehingga pihaknya akan meminta lahan masyarakat untuk menjadi lokasi pembuangan sampah.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Malaka, Feliks Bere Nahak saat ditemui Timor Express usai melakukan rapat menjelaskan, pihakya sudah bersepakat dengan para pendemo dan Dinas PUPR juga BKSDA, terkait tuntutan tersebut.

Intinya, kata Felix Bere, pihaknya akan mengawal apa yang menjadi hasil kesepakatan bersama tersebut. “Semua tuntutan sudah direspon secara baik, terbuka dan kekeluargaan oleh Dinas PUPR kemudian kepala BKSDA, juga disaksikan langsung oleh koordinator aksi dan perwakilannya,” ujarnya.

Terkait usulan TPA di Malaka, Felix mengungkapkan bahwa Komisi III DPRD Malaka sebetulnya sejak 2019 lalu sudah mendorong agar segera disiapkan TPA. “Mulai dari awal masuk 2019 pembahasan untuk 2020 itu kami sudah lakukan pembahasan agar segera dilakukan. Kemudian di angaran 2021 yang dibahas 2020 itu juga sama kita meminta agar segera dilakukan perencanaan untuk lokasi TPA. Ini sudah jadi komitmen kami di Komisi III, Banggar maupun saat Paripurna. Saat itu kita minta TPA ini harus segera ada karena sampah-sampah banyak yang berserakan,” ungkap Felix.

Felix menambahkan, untuk hal ini, eksekutornya ada di eksekutif. “Kami diskusikan ini secara terus-menerus terkait lahan TPA. Kami minta agar cepat diselesaikan agar tidak ada lagi masalah dikemudian hari,” pungkasnya. (mg30)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top