Terkait Penetapan Tersangka Advokat AA, Begini Komentar Pakar Hukum | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Terkait Penetapan Tersangka Advokat AA, Begini Komentar Pakar Hukum


Advokat Ali Antonius (kedua kiri) mengenakan rompi pink didampingi kuasa hukumnya berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka di kantor Kejati NTT, Kamis (18/2). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Terkait Penetapan Tersangka Advokat AA, Begini Komentar Pakar Hukum


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pakar hukum yang juga dosen Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan, menanggapi penetapan tersangka terhadap salah seorang advokat senior di NTT, Ali Antonius usai diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Kamis (18/2) petang.

Menurutnya, seorang advokad adalah juga sebagai penegak hukum, karena itu harus bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, lanjut Jhon Tuba Helan, advokat juga harus taat pada kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dilindungi oleh undang-undang, sehingga harus dihormati oleh penegak hukum yang lain. Namun demikian, jika seorang advokad termasuk penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) melanggar hukum, maka diproses secara hukum juga seperti warga negara biasa yang melanggar hukum. “Dalam kasus ini, nanti hakim sebagai wasit akan memutuskan apakah Pak Ali Antonius telah melanggar hukum pada saat menjalankan tugas membela kliennya atau tidak,” katanya.

Hal tak jauh beda dikemukakan pakar hukum dari Universitas Katolik Widya Mandiri (Unwira) Kupang, Mikhael Feka. Dihubungi terpisah, Kamis (18/2) malam, Mikhael mengatakan bahwa penetapan Ali Antonius (AA) sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik. Namun harus didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan juga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni minimal memiliki dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP.

BACA JUGA: Jadi Aktor Intelektual, Advokat Senior NTT jadi Tersangka

Dikatakan, advokat adalah penegak hukum yang sama kedudukannya dengan jaksa dan hakim sebagai subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Setiap advokat tunduk pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, dimana dalam Pasal 15 dikatakan bahwa, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 16 UU advokat juncto Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, mengatur bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

“Dalam hal ini penyidik harus bisa membuktikan tentang itikad buruk dari AA. Jika tidak maka AA berdasarkan Pasal 16 jo Putusan MK tersebut tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun secara pidana,” jelas akademisi yang juga pengacara ini. (mg29/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top