Bangun Pabrik Semen di Matim, Tim Amdal Gelar Konsultasi Publik | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bangun Pabrik Semen di Matim, Tim Amdal Gelar Konsultasi Publik


Asisten III Setda Matim, Mikael Jaur bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim Amdal dan tokoh masyarakat foto bersama usai kegiatan konsultasi publik studi Amdal di Kampung Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Utara, Matim, Sabtu (20/2). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Bangun Pabrik Semen di Matim, Tim Amdal Gelar Konsultasi Publik


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Singa Merah, di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), sampai pada prosedur persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Untuk menyusun dokumennya, tim Amdal menggelar konsultasi publik, Sabtu (20/2).

Kegiatan itu berlangsung di wilayah yang dijadikan tempat dibangunnya pabrik semen, Kampung Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Utara. Acara ini dibuka Asisten III Setda Matim, Mikael Jaur. Sementara pembicaranya adalah tim Amdal PT. Karsa Buana Lestari dan PT Singa Merah NTT.

Hadir saat itu, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup, Donatus Datur bersama staf, Kadis PUPR Matim, Yos Marto bersama staf, Sekcam Lamba Leda Utara, Agus Supratman. Hadir pula perwakilan masyarakat pro dan kontra pembangunan pabrik semen, yakni dari Kampung Luwuk, Lengko Lolok, Serise, dan masyarakat di kampung sekitarnya.

“Dalam kegiatan ini kita mau mendengar pandangan dari berbagai pihak. Termasuk dari masyarakat pro-kontra, pihak gereja, perusahaan, dan tim Amdal. Masukan itu nantinya menjadi suatu tahapan awal dalam penyusunan dokumen Amdal,” ujar Asisten III Setda Matim, Mikael Jaur dalam sambutannya.

Mikael menyebutkan, untuk rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitasi pendukung lain, seperti dermaga dan PLTU, dibangun di Luwuk. Sementara tambang batu gamping ada di wilayah Kampung Lengko Lolok. Dimana kegiatan Amdal sudah dilakukan. “Saya berharap tim Amdal benar-benar bekerja secara independen,” harapnya.

Kadis Lingkungan Hidup Matim, Donatus Datur menjelaskan, Pemkab Matim telah memberikan izin lokasi untuk kegiatan perusahaan semen di wilayah Desa Satar Punda. Sesuai Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW), wilayah tersebut masuk dalam kawasan industri. Namun soal IUP itu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

“Kalau ada perbedaan pandangan atau pendapat di antara warga, itu wajar dan itu juga sebagai alat kontrol dalam kegiatan perusahaan semen. Setiap kegiatan pembangunan apa saja, pasti ada dampak. Dalam studi Amdal, tentu bagaimana memperkecil risiko yang tidak menguntungkan masyarakat,” kata Donatus.

BACA JUGA: Simak Pesan Bupati Matim untuk Tim AMDAL Pabrik Semen

BACA JUGA: Meski Ada Penolakan, Gubernur NTT: Pabrik Semen Tetap Lanjut

Dalam kegiatan konsultasi publik Amdal, lanjutnya, tidak untuk memutuskan pabrik semen itu jadi atau tidak. Donatur meminta kepada tim Amdal, agar sumber mata air yang ada di sekitar lokasi yang direncana untuk bangun pabrik semen, benar-benar dijaga dengan baik. Donatus juga meminta pihak perusahaan, agar jika pabrik semen itu jadi dibangun, maka base camp harus di Luwuk.

“Jangan nanti bangun base camp di Reo. Harus di Luwuk, supaya ekonomi masyarakat sekitar bisa hidup. Harap ini menjadi komitmen perusahaan,” pintanya.

Romo Louis Jawa, dalam kesempatan itu meminta semua pihak, khususnya masyarakat setempat, untuk bisa cerdas dalam dialetika. Perbedaan pendapat dalam hal kehadiran perusahaan semen di wilayah Desa Satar Punda, itu hal yang biasa. Tapi jangan dijadikan permusuhan. Persaudaraan itu harus dijaga. Terkadang di media sosial, saling serang dengan mengeluarkan tulisan yang tidak beretika.

“Saya mengajak kita untuk cerdas dalam dialetika dan persaudaraan itu tetap dijaga. Jangan hanya karena beda pendapat, kita tidak saling omong. Mungkin di sini karena kita belum terbiasa dengan beda pendapat,” ujar Romo Louis.

Ketua Tim Penyusun Amdal PT. Karsa Buana Lestari, Nugroho Widhi Santosa, yang ditemui TIMEXKUPANG.com usai acara itu menjelaskan, kegiatan itu menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012. Aturan itu memuat tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan. Menurutnya pro dan kontra itu wajar, dan terjadi dimana-mana.

“Kegiatan ini dilakukan sebelum izin keluar. Masukan dari masyarakat di sini, kita akan tampung dan menjadi bahan awal dalam kerangka kegiatan Amdal. Soal layak atau tidaknya nanti, itu ada di tim teknisnya. Masukan dari masyarakat juga di sini, akan dibahas dalam sidang komite Amdal di Kupang. Karena masyarakat di sini juga sebagai pengambil keputusan,” jelas Nugroho.

Selain konsultasi publik, lanjut Nugroho, kegiatan yang sudah dilakukan timnya, yakni survey lapangan, pengambilan sampel air, menyelam, dan akan minta tanggapan masyarakat dari rumah ke rumah. Dalam konsultasi publik itu, pihaknya sudah menjabarkan skemanya. Pihaknya tentu akan bekerja sesuai skema tersebut.

“Kami yang pasti bekerja secara independen. Nanti hasil dari kajian Amdal itu akan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT di Kupang. Tentu untuk selanjutnya dibahas kembali bersama Peneliti Amdal, guna mengetahui seperti apa dampak lingkungannya,” pungkasnya. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top