Ternyata Ini Penyebab Gaji Guru Telat, Simak Penjelasan Kaban Keuangan NTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ternyata Ini Penyebab Gaji Guru Telat, Simak Penjelasan Kaban Keuangan NTT


BAHAS GAJI GURU. Kepala Dinas P dan K NTT, Linus Lusi (kiri) saat pertemuan terpadu bersama Kaban Keuangan NTT, Zaka Moruk (kedua kiri), dan dihadiri juga oleh Staf Ahli Gubernur NTT, Samuel Pakereng (kedua kanan), Rabu (17/2). Pertemuan ini membahas keterlambatan pembayaran gaji guru/tendik di NTT. (FOTO: ISTIMEWA)

PENDIDIKAN

Ternyata Ini Penyebab Gaji Guru Telat, Simak Penjelasan Kaban Keuangan NTT


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 8.142 guru/tenaga kependidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telat menerima gaji bulan ini. Persoalannya karena adanya keterlambatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) akibat dari adanya perubahan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Jadi keterlambatan pembayaran gaji guru ini karena ada sistem yang berubah, dimana sebelumnya disebut SIPKD berubah menjadi SIPD. Sistem ini mengubah penggunaan APBD 2021, dimana pada SIPKD masih dikenal adanya belanja langsung dan tidak langsung, sementara di SIPD dikenal belanja operasional, belanja transfer, dan belanja hibah. Hal inilah yang menyebabkan gaji 8.000 lebih guru di NTT mengalami keterlambatan karena daftarnya masuk dalam perubahan sistem itu,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk saat dihubungi TIMEX, Sabtu (20/2) malam.

Zaka Moruk menjelaskan, dari perubahan sistem itu yang telah berubah menjadi SIPD itu ternyata data para ASN termasuk guru diminta mengisi templete yang didalamnya terdapat data guru-guru, termasuk didalamnya ada nama keluarga yang ditanggung, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Semua ini wajib di-input oleh para guru. Nah, sampai hari Rabu (17/2) kemarin itu baru satu kabupaten yang lengkap, yakni Kabupaten Lembata, sedangkan yang lainnya masih berproses,” kata Zaka Moruk.

Menyikapi persoalan ini, lanjut Zaka Moruk, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd pada Rabu (17/2), dan telah mengambil langkah antisipatif dengan mentransfer gaji untuk guru di 11 kabupaten pada Jumat (19/2). “Kemarin kami sudah proses transfer untuk 11 kabupaten, nanti 11 kabupaten/kota lainnya baru kita transfer hari Senin (22/11),” ujar Zaka Moruk.

Zaka Moruk menyebutkan, gaji guru di 11 kabupaten yang sudah ditransfer itu yakni, Kabupaten TTS, Belu, Malaka, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, dan Manggarai Timur. Sementara yang ditransfer pada Senin (22/2), lanjut Zaka Moruk, yakni Kabupaten Kupang, TTU, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, dan Kota Kupang.

“Kami minta bantuan Bapak/Ibu Kepala SMA/SMK agar mengarahkan guru-gurunya melengkapi data templete yang ada di SIPD seperti nama, NIK, keluarga yang ditanggung, dan NPWP sehingga tidak menghambat proses pengajuan pencairan gaji,” pungkas Zaka Moruk.

Komitmen Dinas P & K NTT

Terpisah, Kepala Dinas P & K NTT, Linus Lusi kepada media ini, Sabtu (20/2) malam, mengatakan, situasi pandemi Covid-19 ini menyebabkan semua sekolah merumahkan para siswa dengan pola belajar dari rumah (BDR).

Hal ini, kata Linus, berdampak pada pendapatan sekolah dan aspek teknis lainnya yang turut berpengaruh pada kinerja para guru negeri maupun swasta.

Linus menjelaskan, terkait dengan keterlambatan gaji yang menjadi hak para guru, Dinas P dan K selalu berkomitmen agar penyaluran secara teknis tak boleh terlambat.

“Namun seperti yang kita dengar bersama penjelasan teknis oleh Kaban Keuangan, kiranya bisa kita memahami bersama dalam semangat pelayanan dan desakan kebutuhan. Situasi yang terjadi bukan hanya dialami oleh Pemprov NTT, tetapi dialami semua provinsi dan kabupaten se Indonesia sehingga kami minta sekolah-sekolah dapat melengkapi hal teknis sesuai sistem aplikasi yakni, NPWP, KTP, dan lain-lain yang perlu diakses,” kata Linus.

Linus menyebutkan, sebelumnya pada Rabu (17/2), pihaknya telah melakukan rapat terpadu dengan Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, dimana Kepala Badan Zaka Moruk menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran gaji guru itu.

Menurut Linus, dalam penjelasannya, Kepala Badan Keuangan mengatakan telah melakukan proses transfer secara bertahap. “Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh kita bersama,” ungkap Linus.

Linus menambahkan, saat ini jumlah guru/tenaga kependidikan (Tendik) dan pengawas di NTT berjumlah 8.142 orang. Rinciannya guru/tendik ASN sebanyak 8.070 orang, dan pengawas 72.

Sementara itu, jumlah sekolah (SMA/SMK/SLB) baik negeri maupun swasta di NTT yang sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berjumlah 900 sekolah. Rinciannya, SMA Negeri (360 sekolah), SMA swasta (206 sekolah), SMK Negeri (148 sekolah), SMK Swasta (153 sekolah), SLB Negeri (26 sekolah), dan SLB Swasta 7 sekolah. “Jadi total sekolah per hari ini adalah 900 sekolah, terdiri dari 534 sekolah negeri, dan 366 sekolah swasta,” pungkas Linus. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top