Nasionalisme Bertepuk Sebelah Tangan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Nasionalisme Bertepuk Sebelah Tangan


Yeftha Yerianto Sabaat (FOTO: DOK. PRIBADI)

OPINI

Nasionalisme Bertepuk Sebelah Tangan


Oleh: Yeftha Yerianto Sabaat *)

Nasionalisme atau prinsip hidup bernegara kita hari ini perlu dipertanyakan, Mengapa demikian? Hal mendasar yang melatarbelakangi pertanyaan ini ialah ketika kita melihat kondisi rill stabilitas politik dan tatanan sosial dalam masyarakat kita.

Perlu kita pahami bahwa nasionalime itu sendiri merupakan paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat akan cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan.

Dari pengertian tersebut, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham tentang kebangsaan dan sikap cinta tanah air yang tinggi yang harus dimiliki oleh warga negara, merasa memiliki sejarah dan cita-cita yang sama dalam tujuan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya nasionalisme memang lahir dari bermacam-macam cara. Mulai dari karena kesamaan akan sejarah, kebudayaan, cita-cita, ketidakadilan, penindasan, serta sebagai wujud perlawanan suatu kelompok bangsa.

Dengan melihat situasi saat ini kemudian timbul pertanyaan lanjutan; apakah sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini tidak mampu membuat warga negaranya merasa bangga sebagai bangsa dan negara Indonesia? Sepertinya kurang relevan jika kita memperkuat nasionalisme hanya melalui wacana cinta tanah air jika sebagian masyarakat masih hidup dalam kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial.

Nasionalisme merupakan konsep yang merujuk kepada bangsa, sebagai entitas sosial dan budaya. Hari ini kita perlu mempertanyakan peran negara dalam merawat apa yang kita sebut nasionalisme, setelah saya melihat saudara sebangsa saya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian. Negara tak perlu tanyakan apa yang mereka korbankan untuknya, tetapi kita perlu menagih apa peran negara dalam menjamin hak warga negaranya yang sudah didaulat oleh Undang-Undang Dasar kita.

Bagaimana membangun nasionalisme itu, sedangkan hak sebagai warga negara tidak dipenuhi? Perlu diingat bahwa kesejahteraan warga negara menjadi tanggung jawab negara, di mana peran negara ketika warga negaranya masih tinggal kamp-kamp pengungsian? Di mana peran negara ketika anak-anak kekurangan gizi dan tidak mendapatkan fasilitas serta jaminan besiswa untuk sekolah? Di mana peran negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang pengangguran? Bagaimana peran negara dalam memberdayakan masyarakatnya untuk sejahtera? Jangan sampai hak untuk hidup saja dibatasi oleh negara yang olehnya difasilitasi PEMPROV, PEMKAB dan bahkan pemerintah kecamatan sampai ke aparatur desa.

Mereka perlu perhatian pemerintah yang notabene merupakan penanggungjawab utama dalam menjamin hak warga negaranya dan meningkatkan kesejahteraan hidup warganya. Jaminan kesehatan, perumahan layak huni dan jaminan sosial perlu menjadi rekomendasi bagi pemerintah/negara untuk secara serius menangani persoalan ini.

Mengapa persoalan penyelesaian hak saudara-saudara kita di kamp-kamp pengungsian belum juga selesai. Siapa yang harus bertanggung-jawab? Jangan sampai kondisi ketimpanagan sosial ini sengaja dibiarkan pemerintah untuk dijadikan proyek dalam agenda-agenda pembangunan yang belum juga terealisasi.

Ironisnya bila situasi ini dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepengtingan semata. Tapi jika dilihat dari lamanya keberadaan mereka yang sudah dua dekade, bagi saya ini merupakan sikap pembiaran dari pemerintah/Negara, itulah yang saya sebut nasionalisme bertepuk sebelah tangan (Negara hanya menuntut kita sebagai warga negara untuk terus mencintainya sedangkan negara lupa menjamin hak kita sebagai warga negara).

Perlu kita sadari bahwa Nasionalisme tak sebatas kecintaan warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Tetapi nasionalisme yang utuh adalah peran negara dalam menjamin setiap hak warga negaranya.

Dan sampai di sini, negara harus bertanggungjawab atas kelalainya menelantarkan warga negaranya. Sebab Nasionalisme begitu penting bagi bangsa dan Negara Indonesia. Karena semangat nasionalisme inilah yang akhirnya membawa bangsa Indonesia untuk keluar dari era kolonialisme dan imperialisme. Dari Semangat nasionalisme yang tinggi akan melahirkan konsep persatuan dan kesatuan Indonesia.

Politik Pengakuan

Dalam politik pengakuan, Charles Taylor menekankan betapa pentingnya aspek pengakuan dari yang lain dalam membangun identitas, baik secara individu maupun kelompok. Sebab hanya dalam kemajemukan dan keunikan suku, agama, ras, gender bahkan aliran politik, setiap manusia dapat menjadi dirinya sendiri.

Konsep politik pengakuan sendiri dilandasi oleh ketegangan hubungan antara kosep martabat manusia universal yang memandang semua manusia dan aspek diferensiasi atau pandangan tentang keunikan serta autentisitas setiap individu dan kebudayaan. Ketegangan konsep-konsep ini kemudian melahirkan pertanyaan mendasar tentang aspek manakah dalam diri manusia atau kebudayaan yang menuntut pengakuan? Untuk itulah politik pengakuan harus dibarengi dengan politik martabat yang mana manusia memiliki kesamaan martabat yang harus dihormati dan harus mendapat pengakuan.

Kesamaan tersebut terungkap dalam hak dan kebebasan yang sama seperti tercantum dalam katalog hak asasi manusia. Perlu disadari bahwa fenomena tuntutan dari warga eks Timtim itu merupakan respon terhadap perlakuan diskriminatif kelompok lain atau bahkan karena ketidakhadiran negara dalam menjamin martabat warga negaranya.

Oleh karena itu sikap perlawanan dan dan aksi-aksi tuntutan warga eks Timtim seharusnya dapat kita lihat dari perspektif yang berbeda bahwa sesungguhnya mereka belum diakui sebagai warga Negara Indonesia. Maka menjadi penting kehadiran Negara untuk mengakui dan menjamin hak-hak mereka. (*)

*) Dosen Ilmu Politik FISIP UNDANA

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya OPINI

To Top