Sembilan PTT Tuntut Mantan Bupati TTU Bayar Ganti Rugi Rp 2,6 Miliar | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sembilan PTT Tuntut Mantan Bupati TTU Bayar Ganti Rugi Rp 2,6 Miliar


DAFTAR GUGATAN. Sembilan PTT tenaga guru dan tenaga administrasi di DPRD TTU didampingi kuasa hukumnya Magnus Kobesi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu, Senin (22/2). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Sembilan PTT Tuntut Mantan Bupati TTU Bayar Ganti Rugi Rp 2,6 Miliar


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak sembilan orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga guru dan tenaga administrasi di DPRD Timor Tengah Utara (TTU) mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kefamenanu, Senin (22/2).

Dalam gugatan tersebut, para tenaga PTT menggugat mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, mantan Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) TTU, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Sekretaris DPRD TTU.

Kuasa Hukum para penggugat, Magnus Kobesi, kepada Timor Express, Selasa (23/2) mengatakan, pihaknya bersama sembilan PTT di TTU telah resmi mengajukan gugatan perdata ke PN Kelas II Kefamenanu. Tergugatnya mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, dan beberapa mantan/penjabat terkait.

Dalam gugatan tersebut, kata Magnus, para tergugat didesak untuk segera membayar ganti rugi secara material maupun immaterial atas kerugian ke sembilan PTT yang mana sudah 14 bulan bekerja namun tidak pernah menerima gaji, terhitung 1 Januari 2020 sampai Februari 2021.

“Para tergugat didesak untuk membayar ganti rugi baik secara material maupun secara immaterial dengan total sebesar Rp 2.628.200.000,” ungkap Magnus Kobesi.

Magnus menjelaskan, mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes bersama para tergugat lainnya dijerat Pasal 1.365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Magnus berharap, gugatan yang telah didaftarkan ke PN Kelas II Kefamenanu tersebut secepatnya berproses sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap sembilan PTT yang telah mengabdi namun tidak mendapat upah sepeserpun.

“Materi gugatan itu kita lengkapi dengan sejumlah alat bukti seperti SK pembagian tugas dan jam mengajar, daftar hadir juga bukti autentik lainnya. Karena itu sangat merugikan sehingga kita harap secepatnya berproses,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil ketua DPRD TTU Yasintus Lape Feka kepada Timor Express, Jumat (8/1) mengatakan, DPRD TTU telah menindaklanjuti pengaduan dari sejumlah guru honorer di TTU yang telah mengabdikan diri selama 12 bulan pada tahun 2020, namun belum mendapatkan SK sebagai PTT tahun anggaran 2020.

BACA JUGA:  Ini Hasil RDP Bahas Nasib PTT Guru, DPRD TTU Beri 2 Rekomendasi ke Pemkab

Tindak lanjut dari lembaga legislatif tersebut dibuktikan dengan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua dinas teknis yang mengetahui persis terkait proses pengangkatan PTT di TTU.

“Kita sudah gelar RDP bersama Dinas PKO dan BKD TTU untuk mengetahui persis terkait proses penerbitan SK PTT untuk tenaga guri honorer,” ungkap Yasintus.

Adapun Hasil kesepakatan bersama antara DPRD dan Dua Dinas Teknis yakni Dinas PKO dan BKD TTU merekomendasikan 3 hal, yaitu mendesak Pemerintah segera menerbitkan SK PTT untuk tenaga honorer yang belum mendapatkan SK.

Selain itu, lanjut Yasintus, DPRD mendesak Pemerintah wajib mengakomodir tanaga honorer yang belum mendapatkan SK PTT untuk diakomodir pada tahun 2021.

Apabila kedua poin tersebut tidak diindahkan oleh Pemerintah Daerah, maka DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait mekanisme perekrutan PTT Tenaga Guru di TTU.

“Ada dua poin yang direkomendasikan dalam RDP bersama Dinas PKO dan BKD Kabupaten TTU. Kalau tidak diindahkan maka dilakukan Pansus,” jelasnya.

Sementara, Sekertaris BKD TTU, Leonardus Diaz mengatakan, pihaknya telah melakukan perekrutan PTT tenaga Guru sesuai SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2012.

Terkait kendala dari 15 tenaga guru honorer yang belum mendapatkan SK PTT, menurut Leonardus, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati TTU apakah sejumlah tenaga guru honorer tersebut masih diperbolehkan untuk mendapatkan SK sebagai PTT atau tidak.

Pasalnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengangkat atau menghentikan seseorang sebagai PTT, baik itu tenaga guru maupun umum. “Kita proses SK PTT sesuai SOP dan kita akan koordinasi dengan Bupati TTU untuk mendapatkan kepastian terkait sejumlah guru honorer yang belum mendapatkan SK sebagai PTT,” katanya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top