Kasus Tanah Wehedan Tunggu Proses Hukum, Ini Harapan DPRD Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kasus Tanah Wehedan Tunggu Proses Hukum, Ini Harapan DPRD Belu


Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek. (FOTO: Johni Siki/TIMEX)

POLITIK

Kasus Tanah Wehedan Tunggu Proses Hukum, Ini Harapan DPRD Belu


ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Sengketa tanah seluas 5 hektare di lokasi Wehedan, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, hingga kini belum menemui titik terang.

Kedua pihak saling klaim sebagai pemilik. Sesuai keputusan Pemerintah Desa (Pemdes) Kabuna, status tanah tersebut belum bisa diklaim. Menunggu saja putusan Pengadilan Negeri Atambua melalui sengketa yang sedang berproses.

Sebelumnya, sengketa lahan sudah diputuskan di tingkat desa bahwa lokasi Wehedan milik empat suku, yakni Suku Dua Mone, Dau Rema, Mali Bein, dan suku Koli Mali.

Tetapi lokasi yang sama juga di klaim Suku Aitali. Lahan tersebut sudah tujuh tahun diberikan izin hak pakai kepada Honorio Bau De Carvalho Cs untuk mengolah sebagai lahan pertanian.

Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek kepada media ini, Selasa (23/2) mengatakan, kedua pihak sudah duduk bersama di tingkat desa untuk menyelesaikan persoalan ini.

Semua pihak hadir dalam pertemuan penyelesaian sengketa itu, Komisi I DPRD Belu, Camat, Kapolsek, Danramil Kakuluk Mesak, tokoh adat, dan aparatur desa setempat. Tetapi hasilnya, kata Benedictus, kedua pihak saling mengklaim sebagai pemilik.

“Semua pihak hadir tetapi tidak ada solusi. Kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan,” jelasnya.

Karena kedua pihak saling klaim kepemilikan, kata Benedictus, maka diputuskan saat itu, terhitung 1 Juni 2021, setelah dilakukan panen oleh Honorio Cs sebagai pengolah lahan, maka tanah tersebut tidak boleh lagi diklaim ataupun dikelola oleh siapa pun.

“Kepala Desa putuskan lahan yang disengketakan itu menunggu panen selesai. Jadi terhitung 1 Juni tidak boleh diolah lagi dan tidak bisa diklaim sepihak. Sambil menunggu proses hukum sidang pengadilan nanti,” jelasnya.

Dikatakan, masalah sengketa tanah sering terjadi di wilayah Belu. Rata-rata pengaduan masyarakat sama. Padahal status tanah itu tidak bisa diklaim sepihak karena ada bukti dan sejarah kepemilikan yang jelas.

Benedictus berharap, Kepala Desa sebagai pimpinan wilayah lebih sigap dalam membantu warga, khususnya terkait kepemilikan tanah suku. Kepala suku mengukur luas lahan sehingga diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Tujuanya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Kita harap pemerintah desa lebih sigap. Dorong masyarakat, khususnya kepala suku duduk bersama selesaikan status tanah melalui bukti sertifikat. Tidak boleh saling klaim, apa yang menjadi hak seseorang tidak boleh dirampas karena ada pemiliknya,” ujar politikus yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Belu ini.

Sebelumnya diberitakan, sengketa tanah Wehedan di bahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Belu, Rabu (27/1) lalu.

Pengaduan warga dari empat suku yang mengkalaim lahannya di kuasai Honorio Cs. Sehingga meminta untuk dimediasi agar bisa di selesaikan. Tetapi walau sudah dihadiri kepala desa, Kapolsek tetapi pihak tergugat Honorio Cs tidak hadir.

Sehingga rekomendasinya wakil rakyat meminta kepala desa, penegak hukum Polsek untuk di selesaikan di tingkat pemerintah desa. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top