Sebut Instruksi Kapolri sebagai Terobosan, Herman Herry: UU ITE Tetap Harus Direvisi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sebut Instruksi Kapolri sebagai Terobosan, Herman Herry: UU ITE Tetap Harus Direvisi


Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry (kanan) berbincang dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan Jenderal Idham Aziz saat fit and proper test Kapolri Januari 2021 lalu. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Sebut Instruksi Kapolri sebagai Terobosan, Herman Herry: UU ITE Tetap Harus Direvisi


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyambut baik langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengeluarkan telegram pedoman penanganan perkara Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pedoman tertuang dalam surat telegram nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang pedoman penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan.

Politikus Fraksi PDIP itu menyebutkan, surat edaran Kapolri itu sesuai dengan masukan dari Komisi III. “Tentunya ini merupakan terobosan progresif yang dilakukan Kapolri untuk menjawab permasalahan penerapan UU ITE yang belakangan menjadi perhatian masyarakat dan Presiden. Penerbitan Telegram ini juga sesuai dengan masukan Komisi III yang belakangan juga kami sampaikan, baik di media atau secara langsung ke Kapolri,” Kata legislator asal NTT yang akrab disapa HH kepada wartawan, Rabu (24/2).

HH berharap instruksi Kapolri dalam surat edaran tersebut dapat diterapkan dalam menangani kasus ITE. Ia juga berharap masyarakat dapat merasakan dampaknya dan mendapatkan keadilan dalam proses penegakkan hukum.

“Saya berharap agar telegram ini untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh penyidik di lapangan. Semangat utama penerbitan telegram ini adalah untuk mendorong agar penyidik tidak hanya melakukan pendekatan positivistik-legalistik dalam menerapkan pasal-pasal di UU ITE, tapi juga mengutamakan pendekatan restorative justice, yaitu mengedepankan mediasi agar terciptanya keadilan bagi para pihak,” ujar HH.

Meskipun begitu, politikus yang sudah empat periode duduk di kursi Senayan itu mengatakan, pedoman Kapolri dalam penanganan kasus ini dapat mengatasi permasalahan UU ITE untuk sementara waktu.

Namun pada akhirnya, tegas HH, UU ITE itu tetap harus dilakukan revisi. “(Pedoman Kapolri soal UU ITE) Terobosan awal yang ujungnya harus di lakukan revisi UU ITE,” tandas wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II meliputi Timor, Sabu Raijua, Rote Ndao, dan Sumba itu. (mcr8/jpnn)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top