Sejumlah Proyek Terbangkalai, Pengelolaan Dana Desa Naku Diduga Sarat KKN | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sejumlah Proyek Terbangkalai, Pengelolaan Dana Desa Naku Diduga Sarat KKN


TERBANGKALAI. Sejumlah warga Desa Naku menunjukkan tumpukan material untuk proyek pengerjaan rabat jalan Wesaki-Fatunebo tahun anggaran 2019 yang terbangkalai dan tidak tuntas dikerjakan hingga saat ini. Gambar dabadikan Senin (22/2). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Sejumlah Proyek Terbangkalai, Pengelolaan Dana Desa Naku Diduga Sarat KKN


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Pengelolaan Dana Desa di Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diduga kuat beraroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pasalnya terdapat sejumlah proyek pembangunan selama empat tahun berturut-turut yang bersumber dari dana desa tidak dikerjakan sampai tuntas. Bahkan terkesan asal jadi.

Rupanya pengelolaan dana desa di wilayah itu pun diduga kuat tidak mengedepankan transparansi terhadap masyarakat. Hanya Kepala Desa bersama aparatur desa tertentu saja yang mengetahui besaran anggaran dan jenis program kegiatan yang dilaksanakan melalui dana desa itu.

Ironisnya lagi, yang terlibat sebagai pengelola bahkan sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui dana desa tersebut hanyalah keluarga dari aparatur desa, sedangkan masyarakat biasa hanya sebagai penonton.

Sesuai data yang dihimpun Timor Express dari masyarakat setempat menyebutkan, masalah transparansi pengelolaan dana desa di Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu itu terjadi selama lima tahun anggaran. Dimulai sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sejumlah kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui dana desa sepanjang lima tahun itu terbangkalai dan tak terurus.

Perwakilan warga Desa Naku, Yulius Amos Mauk kepada Timor Express, Senin (22/2) membeberkan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran di desa tersebut.

Yulius menyebutkan, pengelolaan anggaran dalam program Desa Mandiri Anggur Merah dan Sari Tani serta pengelolaan dana desa diduga atau terkesan korup. Persentase realisasi sejumlah proyek fisik yang bersumber dari dana desa juga sangat rendah. Bahkan ada proyek fisik yang tidak direalisasikan, namun dalam laporan anggarannya habis terpakai.

Untuk itu, kata Yulius, masyarakat setempat sangat berharap penegak hukum dapat mengambil langkah guna meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan dana-dana itu.

Yulius mengatakan, pada 2013, Desa Naku memperoleh anggaran sebesar Rp 250 juga dalam program Anggur Merah milik Pemprov NTT. Anggaran tersebut dibagikan kepada masyarakat dan tersisa Rp 13.000.000 di tangan berdahara lama. “Sisa anggaran tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya,” ungkapnya.

Hal serupa juga terjadi di tahun 2015. Di mana Desa Naku kembali memperoleh anggaran sebesar Rp 300 juta dalam program Sari Tani milik Pemkab TTU. Anggaran tersebut dibagikan kepada 54 kepala keluarga (KK) yang tersebar di empat kelompok tani.

Menurut Yulius Amos, masing-masing KK memperoleh anggaran sebesa Rp 626.000. Berdasarkan laporan terakhir tahun 2019, dilaporkan bahwa realisasi total hanya 16 persen. Padahal, fakta di lapangan, realisasi total mencapai 30 persen. Ada sejumlah data pengembalian yang dipangkas dan dilaporkan belum dikembalikan. Realisasi anggaran tersebut juga diduga digunakan mantan Kepala Desa Naku, Daniel Taek, sebesar Rp 10.000.000 dan istri dari Sekretaris Desa sebesar Rp 11.000.000.

Selanjutnya tahun 2016 dilaksanakan proyek pembukaan jalan baru di Kampung Wesamara Roto sepanjang 1.100 meter. Pagu anggaran lebih kurang Rp 100 juta lebih. Pekerjaan tersebut baru diselesaikan tahun 2018.

Selain itu, beber Yulius, proyek pengadaan meteran listrik yang penanganannya seharusnya satu atap, namun praktiknya melibatkan tiga kontraktor. Alhasil, hingga saat ini, ada 18 KK yang belum memperoleh meteran listrik, padahal pemerintah desa telah melunasi pembayarannya.

Masih menurut Yulius, selama tiga tahun berturut-turut mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018, ada proyek pembangunan WC sehat sebanyak 155 unit. Rinciannya tahun 2016 dibangun 50 unit, tahun 2017 (55 unit), dan tahun 2018 (50 unit). Sistem pengerjaannya semi swakelola dengan hitungan satu unit Rp 10 juta.

“Kenyataannya, banyak yang tidak selesai dikerjakan. Cuma sepuluh persen dari total perencanaan. Inilah yang menjadi persoalan berkepanjangan di desa kami,” kata Yulius.

Hal senada disampaikan Agustinus Taek Tnesi. Menurutnya, ada sejumlah program pemberdayaan dan fisik yang sama sekali tidak terlaksana. Seperti proyek pengerjaan rabat jalan Wesaki-Fatunebo tahun 2019. Pihak ketiga hanya menurunkan material dan tidak ada pengerjaan dalam waktu dua tahun terakhir ini.

Mirisnya lagi, material yang diturunkan juga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ada. Selain itu, program pengadaan bibit kacang tanah dengan pagu anggaran sebesar Rp 39.000.000 pun tidak dilaksanakan.
Program yang seharusnya direalisasikan pada 2019 itu, hingga saat ini tidak terlaksana. Bibit kacang tanah yang diadakan sama sekali tidak dibagikan ke masyarakat. Program pelatihan pencelupan benang dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.900.000 juga tidak dilaksanakan. Padahal, seluruh anggaran program tersebut telah habis terpakai.

Agustinus menegaskan, dalam waktu dekat ini, perwakilan masyarakat Desa Naku akan segera melaporkan dugaan penyelewengan anggaran tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU. Ia berharap penegak hukum dapat mengambil langkah guna memintai pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak terkait.

“Pengelolaan Dana Desa selama ini sangat tertutup. Banyak kegiatan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Bahkan ada beberapa fisik kegiatan yang tidak tuntas dikerjakan sampai saat ini sehingga kami akan lapor ke aparat penegak hukum untuk melirik pengelolaan dana desa di desa kami ini,” tegas Agustinus. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top