Berhentikan 9 Kadus Tanpa Kejelasan, Warga Adukan Kades Rafae ke DPRD Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Berhentikan 9 Kadus Tanpa Kejelasan, Warga Adukan Kades Rafae ke DPRD Belu


MENGADU. Sejumlah perangkat desa bersama warga Desa Rafae saat berdialog dengan Ketua Komisi I Benedictus Manek di Kantor DPRD Belu, Rabu (24/2). (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Berhentikan 9 Kadus Tanpa Kejelasan, Warga Adukan Kades Rafae ke DPRD Belu


ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah perangkat desa dan warga Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, mendatangi DPRD Belu, Rabu (24/2).
Kehadiran warga ini bertujuan mengadukan sikap Kepala Desa (Kades) Rafae, Hironimus Parera, yang secara mendadak memberhentikan seluruh perangkat desa di wilayah itu, yakni para kepala dusun (Kadus).

Sejumlah kadus yang diberhentikan yakni, Kadus Kelis, Yohanes Agustinus Taek, Kadus Biru, Albertus Mau, Kadus Obor, Dominikus Bau, Kadus Bibitimir, Agustinus Meak, Kadus Manumutin, Imanuel Bau, dan Kadus Wanikian Simon Asa. Sang Kades Hironimus juga memberhentikan Ketua RT 01, Fatara Yonatas Tae. Kehadiran para Kadis yang diberhentikan ini diterima Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek.

Sebagaimana terpantau media ini, perwakilan perangkat desa, yakni Kadus Kelis, Yohanes Agustinus Taek menuturkan kehadiran mereka untuk mengadukan Kades Rafae ke DPRD karena mereka merasa kesal dan tidak puas diberhentikan secara sepihak dari jabatannya oleh Kades.

“Kami tidak puas dengan sikap Kades Rafae. Kami diberhentikan sepihak sehingga kami datang mengadu kepada DPRD Belu,” ujar Yohanes.

Menurut Yohanes, dari 10 Kadus di Desa Rafae, hanya tersisa satu orang saja yang aman. Sedangkan 9 Kadus diberhentikan. Selain Kadus, sejumlah Ketua RW dan Ketua RT juga diberhentikan dari jabatan mereka.

“Kami ada 9 Kadus yang diberhentikan. Ada juga sejumlah Ketua RW dan Ketua RT juga diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Yohanes, karena diberhentikan tanpa informasi dan tidak ada kesalahan, sehingga mereka mengadukan persoalan ini dengan harapan DPRD Belu bisa mengundang Kades Rafae agar menjelaskan terkait alasan pemberhentikan para Kadus termasuk sejumlah Ketua RT/RW di wilayah desa itu.

Yohanes menuturkan, orang baru pengganti Kadus dan Ketua RT/RW pun sudah ada. Mereka merasa heran karena pemberhentian itu tidak disampaikan dalam rapat sehingga bisa dijelaskan alasan pemberhentian itu. Jadi para Kadus itu merasa bahwa mereka diberhentikan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

“Kalau mau ganti kami tentu harus ikut prosedurnya. Kami heran kemarin Senin (22/2) itu rapat tetapi kami tidak diundang. Malah tadi sudah ada yang menggantikan posisi kami,” ujarnya kesal.

Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek mengatakan, pengaduan perangkat desa itu akan ditindaklanjuti. DPRD akan menjadwalkan untuk gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang Kades Rafae agar bisa memberikan klarifikasi terkait keputusan pemberhentian para perangkat desa itu.

“Terima kasih sudah datang di lembaga wakil rakyat ini untuk megadu. Kita segera tindaklanjuti. Tetapi kami minta pengaduan dibuatkan tertulis sehingga menjadi pegangan,” pinta Benedictus.

Ketua Fraksi Nasdem ini menambahkan, dalam RDP selain menghadirkan kepala desa untuk melakukan klarifikasi, juga termasuk pihak terkait lainnya. Sehingga memudahkan solusi terhadap masalah yang diadukan ini.

Sementara Kepala Dinas PMD Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo mengatakan pihaknya belum tahu permasalahan yang terjadi di Desa Rafae. Sehingga pihaknya masih melakukan konfirmasi untuk mencari kepastian informasinya. Sebab untuk memberhentikan seseorang perangkat desa tentunya ada aturannya.

“Kita belum tahu, karena belum ada laporan. Tetapi pengangkatan dan pemberhentian menjadi kewenangan kepala desa setelah dilakukan konsultasi dengan camat,” jelas Nona Alo.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan UU, Perda, dan Perbup, syarat pendidikan perangkat desa minimal ijazah SMA. Tetapi selama ini sesuai kualifikasi pendidikan untuk segera disesuaikan. Sedangkan untuk pertimbangan usia minimal 60 tahun. “Tetapi untuk persoalan ini sebaiknya dipastikan dulu kebenarannya,” ujar Nona Alo. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top