Kompak Minta KPK dan Komisi III DPR Awasi Dugaan Praktik Monopoli Proyek APBN di NTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kompak Minta KPK dan Komisi III DPR Awasi Dugaan Praktik Monopoli Proyek APBN di NTT


Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa. (FOTO: ISTIMEWA)

NASIONAL

Kompak Minta KPK dan Komisi III DPR Awasi Dugaan Praktik Monopoli Proyek APBN di NTT


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia menduga telah terjadi dugaan praktik monopoli proyek-proyek fisik yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat dugaan monopoli ini, peran pengusaha lokal terabaikan bahkan terkesan menjadi penonton.

Padahal, sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dimasa kepemimpinannya selalu memprioritaskan alokasi APBN untuk mendukung pembangunan di NTT, mengingat APBD NTT yang rendah dan masuk kategori provinsi dengan angka kemiskinan nomor tiga di Indonesia.

Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa mengatakan, fakta membuktikan bahwa potensi-potensi unggulan NTT di sektor petanian, peternakan, kelautan dan pariwisata serta sumber daya manusianya (SDM) sangat luar biasa, namun belum dikelola secara profesional dan maksimal.

Oleh karena itu, kata Gabriel, perhatian negara ke NTT melalui alokasi APBN untuk mempercepat pembangunan diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum pejabat kementerian dan lembaga yang berkolusi dengan kaum kuat modal dari Jakarta lalu mengabaikan pengusaha lokal di NTT.

“Terpanggil untuk pencegahan terhadap praktik KKN dalam realisasi proyek negara melalui dana APBN, maka kami dari Kompak Indonesia menyampaikan tiga pernyataan sikap bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk menyikapi hal ini secara serius,” tegas Gabriel melalui keterangan tertulisnya, kemarin (24/2).

Tiga pernyataan sikap Kompak Indonesia, demikian Gabriel, pertama, mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda NTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTT. “Jika ditemukan adanya dugaan kuat KKN, agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu,” tandas Gabriel.

Menurut Gabriel, berdasarkan sejumlah bukti yang dimiliki, diduga kuat selama ini proses lelang di BP2JK Wilayah NTT syarat KKN. Lembaga ini mengabaikan peraturan perundang-undangan dan juklak serta juknisnya. “Misalnya dalam sebuah proses lelang, ada yang peringkat 13 namun memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan irigasi di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2021,” ungkap Gabriel.

Fakta hukum lainnya, lanjut Gabriel, ada perusahaan yang beberapa dokumennya sudah mati namun dimenangkan oleh panitia lelang proyek jalan di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2021.

Masih menurut Gabriel, ada lagi bukti PPK terlibat langsung dalam pekerjaan proyek di Kabupaten Ende tahun anggaran 2019, dimana diduga kuat harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah lebih dulu bocor kepada oknum pengusaha luar NTT.

“Ada lagi proyek perbatasan di Kabupaten Belu, dimana hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan pokjanya yang sama juga memenangkan oknum pengusaha tersebut. Ini juga diduga kuat sudah diketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi izin lingkungan untuk asphalt mixing plant (AMP),” sebut Gabriel lagi.

Kedua, demikian Gabriel, mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan kuat praktik KKN dalam proyek-proyek APBN di NTT.

Ketiga, Kompak Indonesia mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap adanya dugaaan mafiosi KKN dalam proyek-proyek negara lewat APBN di NTT. “Kami minta lembaga-lembaga penegak hukum ini serius menyikapi persoalan ini sehingga pengusaha lokal tidak dianaktirikan dalam praktik monopoli proyek-proyek APBN di NTT ini,” pungkas Gabriel. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top