Mendikbud: Pengiriman Langsung Dana BOS Pangkas Waktu 3 Minggu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Mendikbud: Pengiriman Langsung Dana BOS Pangkas Waktu 3 Minggu


Mendikbud, Nadiem Makarim. (FOTO: Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

PENDIDIKAN

Mendikbud: Pengiriman Langsung Dana BOS Pangkas Waktu 3 Minggu


Besaran Dana BOS tidak Lagi Dipukul Rata

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan penyaluran langsung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening sekolah memberikan dampak positif. Keterlambatan pengiriman pun, kata dia, berkurang signifikan.

“Ini merupakan suatu reformasi,” terang dia dalam Sosialisasi Kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021 secara daring, Kamis (25/2).

Dengan pengiriman langsung, proses administrasi yang menjadi penyebab penundaan tidak terjadi lagi. “Dampak kepada ekonomi masyarakat setiap sekolah juga sangat besar di mana sekolah punya anggaran tepat waktu dan tentunya untuk kualitas mutu pembelajaran,” tambahnya.

Adapun, waktu pengiriman menjadi tiga minggu lebih cepat dari biasanya. “Kita berhasil mengurangi keterlambatan pengiriman Dana BOS sebesar 32 persen atau dalam ukuran waktu, itu sekitar tiga minggu lebih cepat. Rata-rata tiga minggu lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2019,” tutur dia.

Pihaknya juga melakukan survei tingkat kepuasan atas perubahan mekanisme pengiriman Dana BOS ini. Terlihat sebesar 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen dari pada responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah ini memudahkan atau sangat memudahkan.

“Jadi ini adalah suatu terobosan yang kita lakukan sebelumnya di tahun 2020, dan ini menjadi motivasi untuk Kemendikbud terus melakukan optimalisasi daripada reformasi kebijakan anggaran,” kata Nadiem.

Tidak Pukul Rata

Nadiem juga mengatakan, dana BOS tidak lagi dipukul rata. Semua akan dibedakan tergantung dengan karakteristik dan kebutuhan antar wilayah. Namun, tidak akan ada satuan pendidikan yang mendapatkan Dana BOS kurang dari sebelumnya.

“Daerah-daerah terutama daerah-daerah, terluar, terdalam dan tertinggal di Indonesia adalah satuan biaya BOS tidak lagi seragam. Satuan biaya BOS itu ada variasinya,” jelasnya.

Contoh, kebijakan BOS tahun 2020 untuk SD sebesar Rp 900 ribu per anak, namun di 2021 ini ada direntang Rp 900 ribu sampai Rp 1,96 juta. Sementara untuk SMP berada di kisaran Rp 1,1 juta sampai Rp 2,48 juta.

Kemudian, untuk jenjang SMA berada di angka Rp 1,5 juta sampai Rp 3,47 juta dan SMK sebesar Rp 1,6 juta hingga Rp 3,72 juta. Sementara itu, untuk jenjang SLB adalah Rp 3,5 juta sampai Rp 7,94 juta.

“Diferensiasi ini ditentukan berdasarkan daerahnya itu susah tercapai, indeks kemahalan yang seperti apa,” imbuhnya.

Menurut Nadiem, hal ini tepat dilakukan mengingat kebutuhan dan karakteristik antar wilayah di Indonesia berbeda. Jika terus dilakukan, maka daerah terluar akan semakin tertinggal kualitas mutu pendidikannya.

“Sehingga sekolah yang kecil, di daerah yang lebih terluar dan tertinggal itu mereka yang paling dirugikan ya, karena kebutuhan mereka lebih banyak kebutuhan finansial karena semua barang di situ lebih mahal, biaya distribusi atau biaya logistik untuk sampai ke daerah-daerah itu lebih tinggi, tapi tidak ada konsiderasi dari sisi kebijakan. Itu yang kita benarkan,” pungkas Nadiem. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top