KIP NTT Targetkan 39 OPD di Pemprov NTT Miliki PPID | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KIP NTT Targetkan 39 OPD di Pemprov NTT Miliki PPID  


Koorbid Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, KIP NTT, Ichsan Arman Pua Upa. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

KIP NTT Targetkan 39 OPD di Pemprov NTT Miliki PPID  


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi NTT menargetkan tahun ini, di 39 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Fokus KIP NTT tahun 2021 lebih kepada program pelatihan PPID di suatu badan publik.

“Target kami tahun 2021 adalah 39 OPD di lingkup Pemprov NTT memiliki PPID. Ke depannya tentu akan diperluas lagi ke daerah-daerah lainnya,” jelas Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, KIP NTT, Ichsan Arman Pua Upa, kepada media ini di Kupang, Kamis (25/2).

Ichsan mengatakan, setelah pelatihan, kegiatan selanjutnya adalah pendampingan dan monitoring serta evaluasi. Setelah seluruh tahapan ini terlaksana, lanjut Ichsan, baru dilakukan penilaian, badan publik mana yang lebih terbuka atau transparan dalam menyajikan informasi publik sesuai indikator-indikator yang ada.

“Nanti akan dinilai badan publik mana yang lebih terbuka dan transparan. Penilaian sesuai indikator-indikator yang ada. Karena itu, badan publik wajib punya PPID. Ketika ada informasi atau permohonan akan informasi, bisa langsung ke bagian PPID yang ada di badan publik itu,” jelasnya.

Ichsan lebih jauh menjelaskan bahwa tugas dan tanggung-jawab PPID adalah wajib memberi informasi ke masyarakat melalui susunan daftar informasi publik. Daftar informasi publik ini diklasifikasikan lagi dalam informasi serta-merta, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan.
“Informasi yang dikecualikan artinya tidak semua informasi dibuka ke publik. Pertimbangannya jangan sampai informasi tersebut ketika dibuka mengancam keutuhan negara dan kekacauan secara umum. Ini kategori informasi dikecualikan,” urai komisioner yang akrab disapa Achang itu.

Sosok yang juga sebagai Sekretaris GP Ansor NTT ini menyebutkan, KIP NTT terbentuk tahun 2019 sebagai jawaban atas amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini mengamanahkan setiap badan publik agar lebih terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi dan zona integritas.

Badan publik yang dimaksud itu, demikian Achang, meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan apapun yang dalam proses penyelenggaraan menggunakan uang negara baik itu APBN, APBD atau sumbangan luar negeri. “Ini disebut badan publik,” tandasnya.

Menurut Achang, UU KIP yang lahir tahun 2008 ini sebagai bagian dari tatanan publik agar bagaimana badan publik bisa lebih terbuka. “Tugas utama dari Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa serta menetapkan putusan terkait sidang sengketa informasi publik, baik antara badan publik dan publik (masyarakat),” paparnya.

Achang menambahkan, KIP NTT sejauh ini terus melakukan sosialisasi peran lembaga tersebut ke berbagai lembaga publik yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Dari 21 kabupaten/kota di NTT, sudah 13 kabupaten yang menjadi sasaran sosialisasi KIP NTT.

“Untuk Kabupaten Manggarai Barat bahkan sudah ada Perda terkait Komisi Informasi. Kemudian kabupaten lainnya juga merespon baik. Kita harapkan Kota Kupang sebagai pilot project di NTT,” harapnya.

Mengenai pembentukan KIP tingkat kabupaten/kota, kata Achang, sudah direspon baik pemerintah daerah, salah satunya Kota Kupang. “Dalam pertemuan bersama Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, beliau sangat merespon positif terhadap UU Nomor 14 tahun 2008. Pak Wali Kota langsung memanggil pihak Dinas Kominfo Kota Kupang untuk membentuk tim seleksi. Artinya sudah ada respon baik dari Wali Kota Kupang,” kata Achang yang menambahkan Kabupaten Kupang, Alor, dan Manggarai Barat juga merespon baik pembentukan KIP ini. (mg22)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top