Bacakan Duplik, Jonas Salean tetap Minta Bebas dan Pulihkan Martabatnya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bacakan Duplik, Jonas Salean tetap Minta Bebas dan Pulihkan Martabatnya


SAMPAIKAN DUPLIK. Wali Kota Kupang periode 2012-2017, Jonas Salean saat menyampaikan tanggapan atau duplik atas tanggapan/replik JPU dalam lanjutan persidangan kasus dugaan penggelapan aset Pemkot di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (1/3). (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

Bacakan Duplik, Jonas Salean tetap Minta Bebas dan Pulihkan Martabatnya


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pengadilan Tipikor Kupang kembali menyidangkan perkara kasus dugaan penggelapan aset Pemkot Kupang dengan terdakwa Wali Kota Kupang periode 2012-2017, Jonas Salean, SH., M.Si, Senin (1/3).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ari Prabowo, didampingi dua anggota majelis hakim. Hadir pula jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT, Hendrik Tipp, dan terdakwa Jonas Salean didampingi tim penasehat hukum yang diketuai Dr. Yanto Ekon, SH.

Adapun agenda sidang adalah tanggapan atau duplik terdakwa atas tanggapan atau replik JPU yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Selain penasehat hukum yang telah menyiapkan duplik, terdakwa Jonas Salean juga membacakan duplik yang telah disusunnya.

Sebelumnya, Tim JPU Kejati NTT dalam repliknya atas pledoi terdakwa Jonas Salean menyatakan tetap pada surat tuntutan (Requistoir) yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya dengan tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa.

Terdakwa Jonas Salean dalam duplik yang dibacakan tetap pada pembelaan sebelumnya yakni meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan hukum dan memulihkan harkat, derajat, serta martabat selaku terdakwa seperti keadaan sebelumnya.

Dalam duplik yang dibacanya, terdakwa Jonas Salean kembali menegaskan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 tanggal 3 Juni 1981 seluas 770.800 M2. Namun persidangan JPU mendalilkan dan membuktikan luas tanah hanya 20.068 M2, sedangkan sisanya tidak dipersoalkan JPU. Demikian pula, terdakwa Jonas Salean kembali mempersoalkan keberadaan sertifikat asli Nomor 5 Tahun 1981, dimana dalam persidangan hanya memperlihatkan foto copy sertifikat Nomor 5 tahun 1981.

Terdakwa juga mempertanyakan dalil JPU yang menyebut jika sertifikat hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 adalah barang milik negara/daerah atau aset Pemkot Kupang. Jika memang itu adalah aset Pemkot Kupang maka, kata terdakwa dalam dupliknya, Bupati Kupang dan Wali Kota-Wakil Wali Kota sebelumnya yang melakukan pembagian tanah kapling kepada warga lainnya di atas sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 harus diajukan dalam persidangan tindak pidana korupsi agar tercipta rasa keadilan.

BACA JUGA: Jadi Saksi, Yanuar Dalli Akui Terima Tanah dari Terdakwa Jonas Salean

Terdakwa menegaskan bahwa tanah kapling di atas sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 bukanlah aset Pemkot Kupang. Berdasarkan PP No. 27/2014 pasal (1) ayat (2) disebutkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atas beban APBD.

Demikian pula berdasarkan Permendagri No. 19/2015 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah pasal I angka (16) barang daerah adalah semua barang yang dibeli atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

“Sedangkan tanah kapling di atas sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 tidak pernah diperoleh atau dibeli dari beban APBD Kota Kupang maupun hibah dari Pemda Kabupaten Kupang,” kata terdakwa.

Jonas menyebutkan sejumlah bukti jika tanah kapling di atas sertifikat hak pakai Nomor 5/1981 bukan aset Pemkot Kupang diantaranya, tidak diikutsertakannya tanah kapling di atas sertifikat hak pakai Nomor 5/1981 dalam penyerahan P3D dari Pemkab Kupang kepada Pemkot Kupang tanggal 21 April 1997.

Selanjutnya, sertifikat hak pakai No. 5/1981 tidak pernah tercatat atau terdata serta tidak terdaftar dalam daftar register inventaris aset Pemkot Kupang. Hal ini dibuktikan melalui lampiran rekonsiliasi barang milik daerah berupa tanah antara Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang dengan Badan Keuangan dan aset Kota Kupang Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2019.

Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan JPU tentang adanya kerugian negara sebesar Rp 66 miliar, menurut terdakwa Jonas Salean, hanyalah perhitungan di atas kertas. Sedangkan fakta di persidangan JPU tidak dapat membuktikan tentang kerugian negara secara nyata.

Demikian pula, JPU tidak dapat membuktikan keberadaan fisik uang Rp 66 miliar keberadaannya dimana dan siapa yang memegang dan menyimpan uang sebesar itu secara nyata sementara Wali Kota Kupang telah menarik kembali surat penunjukan tanah kapling dan sertifikat hak milik penerima tanah kapling tersebut. (aln)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top