Tanggapi Pernyataan Sikap Kompak Indonesia, Ini Penjelasan Kepala BP2JK NTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tanggapi Pernyataan Sikap Kompak Indonesia, Ini Penjelasan Kepala BP2JK NTT


Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTT, Andi Simil Safril. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

Tanggapi Pernyataan Sikap Kompak Indonesia, Ini Penjelasan Kepala BP2JK NTT


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTT, Andi Simil Safril menyikapi serius pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia atas dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses tender proyek-proyek yang didanai melalui APBN.

Andi menegaskan bahwa apa yang diduga oleh Kompak Indonesia tidaklah benar. Pelaksanaan proses pelaksana pemilihan jasa konstruksi di wilayah NTT oleh lembaganya selalu berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jelas dan tegas dan selalu menjadi rujukan kami dalam melaksanakan tupoksi kami. Jadi kalau ada yang bilang ada praktik kongkalikong atau KKN dalam proses pelelangan proyek APBN, itu sama sekali tidak benar. Selama ini proses demi proses sesuai mekanisme aturan selalu terlaksana sesuai aturan bukan kemauan kami,” tegas Andi Simil Safril saat dikonfirmasi TIMEX, Senin (1/3) siang.

Andi Simil Safri dikonfirmasi untuk meminta tanggapannya mengenai tiga poin pernyataan sikap Kompak Indonesia belum lama ini terkait dugaan praktik monopoli dalam proses pelelangan proyek-proyek APBN di NTT.

Andi membantah dan menyayangkan sikap Kompak Indonesia terkait tudingan adanya upaya panitia lelang memenangkan peserta tender paket proyek irigasi tahun 2021 di Kabupaten Malaka yang berada di peringkat 13.

BACA JUGA: Kompak Minta KPK dan Komisi III DPR Awasi Dugaan Praktik Monopoli Proyek APBN di NTT

“Sesuai list paket proyek irigasi tahun 2021, di Kabupaten Malaka tidak ada paket proyek irigasi. Yang ada hanya paket pemeliharaan berkala bendung di Kabupaten Belu dan Malaka. Anggarannya Rp 2 miliar dari Satker OP II BBWS. Progresnya dalam tahap evaluasi dan pembuktian,” jelasnya.

Juga ada paket pemeliharaan berkala sarana/prasarana embung kecil di Belu dan Malaka, progresnya sudah selesai. Anggarannya Rp 1,75 miliar. Pemenangnya adalah CV. An’Q Seven peringkat ke-4 Satker OP II BBWS. “Jadi kalau dibilang ada paket proyek irigasi di Malaka, mana paket irigasinya? tidak ada kan?” kata Andi.

Mengenai dugaan adanya upaya panitia lelang memenangkan perusahaan atau rekanan peserta tender di Kabupaten Kupang yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan, dimana dokumennya sudah mati, menurut Andi, pernyataan tersebut juga sulit diterima akal sehat. Pasalnya proses tender yang diterapkan adalah proses tender menggunakan sistem online.

“Kalau dokumen peserta tendernya tidak memenuhi persayatan pasti ada tanda merah di sistem. Dengan demikian rekanan peserta yang bersangkutan otomatis di sistem tidak akan lolos. Lalu bagaimana panitia meloloskan rekanan peserta yang dokumenya sudah mati,” kata Andi Simil Safri.

Ditanya mengenai dugaan keterlibatan langsung PPK dalam proses tender paket proyek di Ende tahun 2019 lalu, Andi menjelaskan bahwa proses lelang paket proyek di Ende dimaksud ditangani oleh satker masing-masing. “Jadi proses lelangnya tidak ditangani oleh P2JK, termasuk penentuan nilai proyek dan perencanaan lelang jalan nasional di Kabupaten Belu. Kewenangan itu ada di Satker bukan P2JK. Kami di P2JK hanya melaksanakan hasil perencanaan lelang dan besaran nilai proyek yang diserahkan kepada kami,” tandas Andi Safril. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top