KPK Kemungkinan Terbitkan SP3 Sejumlah Kasus, Tapi Bukan Kasus Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KPK Kemungkinan Terbitkan SP3 Sejumlah Kasus, Tapi Bukan Kasus Ini


ILUSTRASI. Gedung KPK di Jakarta Selatan. (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

PERISTIWA/CRIME

KPK Kemungkinan Terbitkan SP3 Sejumlah Kasus, Tapi Bukan Kasus Ini


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) pada 2021 ini. Lembaga antirasuah itu belum membeberkan kasus apa yang akan dihentikan pada tahap penyidikan itu.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

“Kemungkinan ada (yang di-SP3), karena setelah kami petakan ada beberapa case yang masih ingat ketika ditetapkan tersangka di tahun 2016 sampai sekarang belum naik juga. Apa alasannya, nanti kita akan minta disisir. Perkara apa, hambatannya gimana, dan apakah dimungkinkan dilanjutkan atau tidak,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikonfirmasi, Rabu (3/3).

Alex mengungkapkan, kasus yang dihentikan itu bukan terkait pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino). Karena kasus tersebut, sejak 2015 belum juga disidangkan.

Pimpinan KPK dua periode ini mengungkapkan, sampai saat ini KPK belum sampai pada kesimpulan akan menghentikan kasus tersebut. Dia memastikan, saat ini KPK masih terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli terkait penghitungan kerugian negara.

“Dari BPK tadi sudah disampaikan laporannya. Tapi, masih nunggu hitungan ahli perguruan tinggi, secara teknis sebetulnya berapa,” ujar Alex. Alex menegaskan, KPK sudah memiliki ketentuan untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Hal ini bisa dilakukan dengan mengundang ahli guna meminta pendapat.

“Pendapat ahli mengatakan ini sudah enggak ada kemungkinan untuk dinaikkan perkaranya atau misalnya not fit to trial, tidak cakap untuk diajukan ke persidangan, ya, ngapain juga kita gantung terus,” tandas Alex.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 40 ayat (1), KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Kemudian Pasal 40 ayat (2) menyatakan, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top