Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat di KLB, SBY Minta Ampunan Tuhan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat di KLB, SBY Minta Ampunan Tuhan


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

POLITIK

Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat di KLB, SBY Minta Ampunan Tuhan


Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan Panglima TNI ke Moeldoko

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat membuat akal sehat mati. Sebab menurut SBY yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan adalah cara ilegal. Atas dasar cara berpolitik itulah, SBY merasa bangsa Indonesia layak berduka.

“Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji,” ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya Cikeas, Jawa Barat, Jumat (5/3) malam.

SBY mempertanyakan bagaimana bisa Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tidak merujuk pada AD/ART partai berlogo bintang mercy ini.

“Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal, KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumut. KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga Kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi Ketum Partai Demokrat,” katanya.

“Mendongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah,” tambahnya.

SBY menambahkan, prasyarat mengelar KLB tidak terpenuhi. Sehingga dia mempertanyakan legitimasi Moeldoko bisa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. “Kesimpulan besarnya adalah semua prasyarat untuk diselenggarakannya KLB gagal dipenuhi. Sehingga KLB ini tidak sah,” tegas SBY.

Rasa Bersalah dan Malu

SBY juga mengaku merasa bersalah lantaran dirinya pernah memberikan jabatan Panglima TNI terhadap Moeldoko yang terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat di KLB. “Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko-Red),” ujar SBY.

Bahkan Presiden ke-6 Indonesia ini meminta ampunan kepada Tuhan YME atas kesalahan yang ia perbuat dulu dengan menjadikan Moeldoko sebagai Panglima TNI. “Saya mohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu,” katanya.

SBY mengatakan, sebagai mantan prajurit militer Moeldoko telah membuat malu. Pasalnya, menurut SBY, yang dilakukan Moeldoko tidak mencerminkan sikap ksatria, mengambil alih Partai Demokrat dengan cara ilegal. “Sebuah perebutan kepemimpinan tidak terpuji, dan jauh dari sikap ksatria dan nilai moral,” tegasnya.

BACA JUGA: Ada Upaya Kudeta AHY, SBY Turun Gunung

Diketahui, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Mantan Panglima TNI ini dipilih lewat mekanisme voting dengan mengalahkan Marzuki Alie.

Jokowi Perlu Turun Tangan

Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes meminta Presiden Jokowi turun tangan atas kisruh Partai Demokrat. Apalagi, ketua umum partai yang diusung oleh KLB ini merupakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Jadi, menurut Arya Fernandes, secara tidak langsung Jokowi memiliki kewajiban untuk menengahi masalah tersebut. Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa kongres tersebut tidak sah.

“Saya kira posisi Presiden Jokowi penting dalam hal ini, karena bagaimanapun ini kan Pak Moeldoko anggota kabinet,” terang dia kepada JawaPos.com, Jumat (5/3).

Ia menyampaikan, kehadiran Jokowi dapat menjadi pendingin suasana yang saat ini tengah memanas. Selain itu juga untuk menghentikan manuver Moeldoko dalam urusan partai.

“Posisi Pak Jokowi penting untuk memberikan solusi politik, mencari jalan tengah, menjadi penengah. Bukan hanya itu, untuk mengerem manuver Moeldoko juga,” imbuhnya.

KLB ini pun dikatakan AHY tidak mengikuti prosedur, seperti memenuhi atau mencapai kuorum (jumlah anggota minimal yang hadir) sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Persoalannya apakah KLB itu demokratis sesuai prosedur apa enggak KLB itu, kalau dia tidak memenuhi syaratnya, gimana kita mengomentari hasilnya,” terang dia.

Lebih lanjut, legalitas dan profesionalisme Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ditunggu ketika kedua belah pihak mengirimkan surat. Surat perlindungan hukum dari kubu AHY dan surat hasil KLB dari kubu Moeldoko.

“Ya, sekarang bolanya di Kemenkumham gimana mereka menghadapi situasi ini, kan nanti pasti kepengurusan AHY dan Moeldoko akan kirim surat ke Kemenkumham, kalau secara hukum AHY masih kuat,” tutupnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top