Warga Adukan Pungli Program Berarti di Desa Tuabatan Barat, Ini Pengakuan Kadis PRKPP | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Warga Adukan Pungli Program Berarti di Desa Tuabatan Barat, Ini Pengakuan Kadis PRKPP


MENGADU. Masyarakat Desa Tuabatan Barat saat mengadukan praktik Pungli kepada wartawan di desa setempat. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Warga Adukan Pungli Program Berarti di Desa Tuabatan Barat, Ini Pengakuan Kadis PRKPP


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Pelaksanaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Berarti) di Desa Tuabatan Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun anggaran 2019 diduga terjadi aksi pungutan liar (Pungli).

Sejumlah warga penerima manfaat mengaku dipungut uang dalam jumlah yang bervariasi untuk kepentingan pengangkutan material pembangunan rumah bantuan.

Silfester Fobia, warga Desa Tuabatan Barat kepada Timor Express, Jumat (5/3) mengakui hal itu. Silfester mengaku kesal karena program yang mestinya membantu masyarakat tidak mampu masih dibebani dengan pungutan lain.

Dikatakan, pelaksanaan Program Berarti di Desa Tuabatan Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah dinilai syarat pungli yang diduga dilakukan oknum untuk meraup keuntungan pribadi semata. Padahal, atensi dari pelaksanaan program tersebut menganut tiga prinsip utama, yakni tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu.

“Katanya dengan pembangunan rumah Berarti dapat meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat secara swadaya dengan pendampingan. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat kecil masih dipungli lagi,” ungkap Silfester.

Silfester menambahkan, pungutan liar tersebut dilakukan oleh sopir yang mengangkut bahan bangunan seperti batako ke sasaran penerima manfaat, yakni sebesar Rp 100 ribu per orang. Alasan pungutan itu adalah untuk biaya bahan bakar minyak (BBM).

“Di RT 07 Desa Tuabatan Barat itu, sejak awal pelaksanaan tahap II ada keterlambatan pendropingan batako. Kalau mau dapat batako, kami masing-masing KK harus ikut dengan truk ambil batako di Kefa. Kami diminta tanggung Rp 300 ribu per hari untuk beli bahan bakar minyak (BBM) isi di truk. Kalau kita tidak ada uang berarti tidak dapat batako,” ujarnya.

BACA JUGA: Masyarakat Desa Fatuoin-TTU Mengeluh, Bahan Bangunan Program Berarti Kurang

BACA JUGA: UD Sion Punya Izin Resmi dan Bantah Monopoli Pekerjaan Program Berarti

Pengakuan untuk keterlambatan pendropingan material juga disampaikan Fransiskus Talo, warga Desa Tuabatan Barat saat ditemui Timor Express di kediamannya.

Menurut Fransiskus, masyarakat penerima manfaat yang mendapat bantuan bahan bangunan harus melakukan mengadu terlebih dahulu baru bisa mendapatkan bahan.

“Kita ribut dulu baru kasih turun bahan. Sopir bilang besok tidak bisa ambil karena minyak habis. Jadi harus setor uang bensin Rp 100 ribu per orang. Biasanya, 1 hari 3 orang yang ikut ambil batako, jadi per hari kami setor Rp 300 ribu,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) TTU, Antonius Kapitan ketika dikonfirmasi Timor Express melalui telepon selulernya, Jumat (5/3) mengaku tidak mengetahui persis kejadian tersebut.

Meski demikian, Antonius berjanji akan memanggil para pihak untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh sopir saat mengantar material bangunan.

“Saya tidak tau kalau ada masalah di sana (Tuabatan Barat, Red). Saya akan panggil para pihak untuk kita klarifikasi,” janji Antonius Kapitan.

Ketika ditanya terkait suplier material untuk program Berarti di Desa Tuabatan Barat, Antonius juga mengaku tidak tahu siapa yang menjadi suplier bahan bangunan untuk desa Tuabatan Barat. Pasalnya, PPK untuk desa setempat sementara sakit. “PPK Pak Erik Sasi dan sementara sakit, kalau untuk suplier saya tidak tahu pihak mana,” jelasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top