Oknum Mengaku KPK Berkeliaran di Desa, Kadis PMD: Lapor Polisi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Oknum Mengaku KPK Berkeliaran di Desa, Kadis PMD: Lapor Polisi


Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak. (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Oknum Mengaku KPK Berkeliaran di Desa, Kadis PMD: Lapor Polisi


Agustinus Nahak: Mereka Secara Liar Pungut Nama Pemerintah untuk Kuras Kades

BETUN, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah oknum yang mengaku-ngaku KPK turun ke desa dan cukup meresahkan para aparatur desa di Kabupaten Malaka. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Malaka, Agustinus Nahak menyatakan bahwa oknum-oknum itu datang dari lembaga yang ilegal sehingga aparat desa perlu melapor ke pihak kepolisian jika kehadirannya meresahkan.

“Kasus serupa pernah terjadi tahun 2018 dan 2019, dan pada saat itu sudah dilapor di pihak kepolisian. Tahun ini ternyata mereka mulai beraksi kembali sehingga harus dilaporkan ke polisi,” ungkap Agustinus Nahak saat dikonfirmasi TIMEX di ruang kerjanya, Selasa (9/3).

Menurut Agus Nahak, lembaga ini sebenarnya Komando Pemberantas Korupsi dengan disingkat KPK, dimana LSM ini juga sejak tahun 2018 pernah beraksi di setiap desa, sehingga pihak Dinas PMD menyurati desa untuk tidak perlu merespons atau melapor ke polisi. “Ada satu kasus tahun 2019 tetapi diurus damai karena masih status sebagai keluarga,” kata Agustinus.

Agustinus mengatakan, lembaga tersebut ilegal karena dibentuk untuk meneror kepala desa, karena sampai saat ini mereka tidak pernah melapor ke Dinas PMD.

“Lembaga mereka sebagai apa kita tidak tahu. Apakah sebagai media atau LSM, itu yang kita tidak tahu. Mereka masuk ke desa itu izin ke bupati dan dinas juga tidak ada. Seharusnya kepala desa telepon ke saya supaya lapor polisi untuk turun amankan mereka karena mereka ilegal,” tegasnya.

Agustinus menyebutkan, sejauh ini pengaduan yang ia terima baru datang dari dua desa, yakni Desa Barada dan Umanen Lawalu.

“Saya coba cross check sehingga berdasarkan itu saya bisa keluarkan surat kepada camat dan setiap desa supaya setiap orang mengaku dari KPK itu tidak boleh dilayani. Itu (KPK) nama resmi pemerintah, mereka secara liar pungut nama pemerintah untuk kuras kepala desa,” katanya.

Agustinus menegaskan bahwa, KPK yang lembaga resmi pemerintah tidak asal turun ke desa. Apalagi ujung-ujungnya meminta uang. Tidak ada KPK lakukan itu. Apabila KPK turun ke suatu tempat itu dengan surat tugas yang jelas. Karena itu, Agustinus dengan tegas meminta aparatur desa dan kecamatan untuk tidak melayani oknum-oknum yang mengaku KPK.

“Oknum KPK tersebut sebenarnya teror untuk minta uang, karena pernah terjadi di Desa Sanleo itu datang dengan alasan minta data, tapi ujung-ujungnya minta uang. Karena itu saya minta kepada kepala desa agar setiap oknum yang mengaku KPK dilaporkan ke Kapolres, karena KPK tidak berkeliaran sembarang, tetapi ada surat resmi dari pemerintah dan tidak mengaku-ngaku,” tandasnya.

“KPK kalau mau tangkap pencuri bukan seperti mereka (Mengaku-ngaku KPK, Red) datang teror desa. Mereka pikul nama KPK datang untuk kuras uang pemerintah. Saya minta agar dilaporkan, nanti saya keluarkan surat,” tandas Agustinus.

Terpisah, Kepala Desa Umanen Lawalu, Emanuel Bria Mali saat ditemui Timor Express, Senin (8/3) mengatakan, desanya sempat didatangi oknum yang mengaku KPK tersebut. Namun saat itu ia tidak berada di kantor karena sementara memantau lahan sawah untuk persiapan musim tanam kedua.
Menurutnya, oknum KPK tersebut sempat bertemu dengan Sekretaris Desa, Anantasius Bau.

Eman mengaku, terkait oknum KPK itu, dirinya belum mengetahui keberadaan mereka, namun sesuai informasi dari Sekdes bahwa oknum tersebut dari lembaga Komando Pemberantas Korupsi (KPK), dan Sekdes kebaratan dan tidak menemuinya.

“Saya infokan kepada Sekdes untuk pulangkan mereka tidak ada urusan dengan Desa Umanen Lawalu,” katanya.

Eman menegaskan bahwa pihaknya tidak perlu melayani LSM KPK itu karena ia merasa tidak ada hubungannya dengan urusan desa. Eman menyatakan bahwa lembaga resmi pemerintah yang mengawasi desa itu adalah Inspektorat, Tipikor dan Kejaksaan. “Itu baru diakui, kalau keberadaan oknum-oknum ini, jika ada lesensi dan izin baik, tetapi sebatas lembaga bukan masuk dalam pengawasan desa dan meminta data. Ini betul-betul sangat meresahkan,” kata Eman.

“Kalu saya tidak ada masalah, akan tetapi untuk desa-desa yang lain belum mengetahui lembaga ini, ini sangat meresahkan sekali karena mereka datang meminta dokumen desa, dan urusan pekerjaan desa,” ujarnya.

Menurut Eman, sesuai laporan yang ia terima dari Sekdes, oknum LSM KPK ini datang 4-5 orang. Saat itu mereka membawa dokumen yang menurut mereka dapat dari Kementrian Desa.

“Tapi kami tidak akui, sehingga saya infokan kepada Sekdes untuk tidak berikan kepada mereka. Terkait lembaga apa, itu kewenangan mereka, akan tetapi terkait dokumen desa itu yang tidak boleh. Karena desa sudah ada aturan yang mengatur yang memiliki hak untuk memeriksa desa apabila ditemukan persoalan,” pungkasnya. (mg30)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top