Kabag Hukum Tak Bawa Kuasa Bupati TTU, Sidang Gugatan 9 PTT Ditunda Sepekan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kabag Hukum Tak Bawa Kuasa Bupati TTU, Sidang Gugatan 9 PTT Ditunda Sepekan


PERJUANGKAN NASIB. Kuasa Hukum sembilan PTT guru dan tenaga administrasi di TTU, Adrianus Magnus Kobesi bersama para PTT yang menggugat sebelum sidang perdana gugatan Perdata di PN Kefamenanu, Selasa (9/3). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Kabag Hukum Tak Bawa Kuasa Bupati TTU, Sidang Gugatan 9 PTT Ditunda Sepekan


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Gugatan Perdata oleh sembilan orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga guru dan tenaga administrasi di kantor DPRD Timor Tengah Utara (TTU) disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kefamenanu, Selasa (9/3).

Gugatan terhadap mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, mantan Penjabat Sekda TTU, Frans Tilis yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah TTU, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Sekretaris DPRD TTU tersebut tidak bisa dilangsungkan. Pasalnya Kabag Hukum Setda TTU yang sedianya hadir sebagai pengacara pemerintah tidak mengantongi kuasa dari Bupati TTU, David Djuandi.

Kuasa Hukum para penggugat, Magnus Kobesi kepada Timor Express, Rabu (10/3) mengatakan, sidang perdana gugatan sembilan PTT melawan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU dipercepat dari waktu yang dijadwalkan.

Sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu (10/3), namun dimajukan sehari lebih awal yakni Selasa (9/3). “Jadwal Sidang kita itu dimajukan satu hari dari jadwal sebelumnya,” ungkap Magnus Kobesi.

Magnus mengatakan, karena sidang tak bisa dilanjutkan dengan alasan Kabag Hukum Setda TTU tidak mengantongi kuasa dari Bupati TTU, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu akhirnya menunda sidang dan akan kembali digelar Seasa (16/3) pekan depan.

“Kabag Hukum yang mewakili para tergugat namun tidak mengantongi kuasa dari Bupati TTU, David Djuandi sehingga sidangnya ditunda Selasa depan, 16 Maret,” jelasnya.

Sebagai kuasa hukum para penggugat, kata Magnus, dirinya sudah sangat siap menghadapi persidangan. Tetapi, ternyata di depan persidangan baru ketahuan kalau Kabag Hukum yang hadir mewakili para tergugat, yakni Bupati, Sekda dan Kepala BKD TTU, tidak membawa kuasa.

Sementara, pihak tergugat lainnya yang hadir adalah Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) TTU, Yoseph Mokos dan Hendrik Bouk mewakili Sekretariat DPRD TTU.

BACA JUGA: Sembilan PTT Tuntut Mantan Bupati TTU Bayar Ganti Rugi Rp 2,6 Miliar

“Prinsipnya kita siap menghadapi persidangan ini sampai mendapatkan kepastian hukum yang inkrah dan mengikat,” tandasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum para penggugat, Magnus Kobesi, Kepada Timor Express, Selasa (23/2) mengatakan, pihaknya bersama sembilan PTT di TTU telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu dengan tergugat mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, mantan Penjabat Sekda TTU, Frans Tilis yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala BKD TTU, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Sekretaris DPRD TTU.

Dalam gugatan tersebut, para tergugat didesak segera membayar ganti rugi secara material maupun immaterial atas kerugian sembilan PTT, yang mana sudah 14 bulan bekerja namun tidak pernah menerima gaji, terhitung 1 Januari 2020 hingga Februari 2021.

“Para tergugat didesak untuk membayar ganti rugi baik secara material maupun secara immaterial dengan total sebesar dua miliar enam ratus dua puluh delapan dua ratus ribu rupiah,” ungkap Magnus Kobesi.

Magnus menjelaskan, mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes bersama para tergugat lainnya dijerat Pasal 1.365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Magnus berharap, gugatan yang telah didaftarkan di PN Kelas II Kefamenanu tersebut secepatnya berproses sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap sembilan PTT yang telah mengabdi namun tidak diberikan upah sepeserpun.

“Materi gugatan itu kita lengkapi dengan sejumlah alat bukti seperti SK pembagian tugas dan jam mengajar, daftar hadir dan juga bukti autentik lainnya. Karena itu sangat merugikan sehingga kita harap secepatnya berproses,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top