Datangi KPU dan Kesbangpol, DPC Demokrat Kota Kupang Serahkan AD/ART | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Datangi KPU dan Kesbangpol, DPC Demokrat Kota Kupang Serahkan AD/ART


SERAHKAN DOKUMEN. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kupang, Herry Kadja Dahi didampingi pengurus lainnya menyerahkan dokumen AD/ART partai pimpinan AHY kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, Rabu (10/3). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Datangi KPU dan Kesbangpol, DPC Demokrat Kota Kupang Serahkan AD/ART


Ketua KPU Kota Kupang Nyatakan dalam Sipol, Demokrat AHY yang Sah

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudoyono (AHY) masih tetap dinyatakan sebagai pemimpin yang sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini terungkap saat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Kupang mendatangi Gedung KPU Kota Kupang, Rabu (10/3).

Ketua DPC PD Kota Kupang, Herry Kadja Dahi didampingi Sekretaris Eldi Kana dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang, Maudy Denga, Ebet Manafe bersama para anggotanya dan pengurus tingkat kecamatan bertemu langsung Ketua KPU Kota Kupang, Decki Ballo.

Pada kesempatan itu, Herry Kadja Dahi menyampaikan bahwa, tujuan kedatangan seluruh panji Partai Demokrat Kota Kupang adalah untuk menyerahkan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Surat Keputusan Kepengurusan DPC yah sah sesuai mandat dan kepemimpinan AHY.

Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk prinsip dan komitmen menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oknum liar di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Secara tegas Herry menyatakan KLB itu adalah kongres liar biasa sebab tidak sesuai AD/ART yang disahkan di tahun 2020.

“Liar biasa karena dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah dipecat oleh Partai Demokrat. Oleh karenanya Kongres Luar Biasa itu adalah ilegal,” tegasnya.

Herry memina kepada KPU, apabila ada oknum yang mendaftarkan kepengurusan DPC di Kota Kupang, selain DPC yang sah maka KPU harus menolak serta berkoordinasi dengan DPC yang sah sesuai legalitas Kemenkumham RI.

“Mohon berkoordinasi dengan kami dan bila perlu ditolak, biarlah DPC yang sah yang ada dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudoyono,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Kupang, Decki Ballo menyampaikan bahwa, dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dipergunakan komisi independen tersebut, dinyatakan kepengurusan yang masih sah dan dipergunakan hingga saat ini dan sesuai regulasi adalah Partai Demokrat pimpinan AHY.

“Jadi kepengurusan mana yang sah yang sudah dilaporkan ke Kemenkumham dan dilaporkan ke KPU maka itu yang kami pakai. Masih sekarang kepengurusannya AHY,” jelasnya.

Decki mengatakan, sesuai mekanisme aturan maka kepengurusan yang sah dan masuk dalam Sipol KPU, adalah yang telah memiliki keabsahan dari Kemenkumham RI. Oleh karena itu, untuk saat ini pun KPU Kota masih tetap terkoordinir dengan regulasi KPU RI.

BACA JUGA: Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat di KLB, SBY Minta Ampunan Tuhan

“Kami dari KPU Kota tetap mengikuti regulasi yang ada, partai politik itu semuanya termuat di Sipol,” ungkapnya.

Dari kantor KPU, DPC Partai Demokrat Kota Kupang, menuju Kantor Badan Kesbangpol Kota Kupang. Para pengurus ini diterima Kepala Badan Kesbangpol Noce Nus Loa.

Herry menyampaikan kedatangan para panji Demokrat ini, guna menyerahkan dokumen AD/ART dan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPC yang telah didaulatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 2020.

Dalam SK itu, pengurus DPC yang sah adalah di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Dengan demikian, prinsip dan komitmen dinyatakan, bahwa menolak KLB yang dilakukan oknum liar di Deli Serdang beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Sekretaris DPC, Junaidi Kana menyampaikan Kesbagpol sebagai pembina partai politik, agar tetap menjalin komunikasi baik bersama pengurus DPC saat ini. Di mana pengurus DPC Kota hanyalah satu.

“Bahwa kepengurusan tidak pernah berubah sampai saat ini, maka masih tetap satu, yakni di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudoyono,” pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa menjelaskan, Pemerintah tak gampang melegalkan suatu SK, apabila ada pengurus lain yang datang mengajukan pendaftaran. Maka badannya harus berkoordinasi lintas sektor juga kepada pengurus tingkat provinsi untuk memastikan apakah benar ada DPC baru.

“Oleh karena itu tidak mudah untuk kami menerima dan melegitimasi bentuk administrasi apapun,” katanya.

Noce pun menyampaikan, pengurus DPC yang sah saat ini adalah sesuai SK dan AD/ART yang didaulatkan oleh Kemenkumham tahun 2020.

“Jadi kalau AD/ART yang sudah disahkan dan pengurus yang sudah disahkan pada 2020 itu, ketika yang lain datang dengan apa itu, yang jelas kami menolak,” tegasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top