Dramaturgi dan Invisible Hand Pilkada Sabu Raijua | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dramaturgi dan Invisible Hand Pilkada Sabu Raijua


Yeftha Yerianto Sabaat (FOTO: DOK. PRIBADI)

OPINI

Dramaturgi dan Invisible Hand Pilkada Sabu Raijua


Oleh: Yeftha Yerianto Sabaat *)

Sebagai masyarakat biasa tentunya kita bertanya-tanya tentang fenomena persoalan status kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua yang diwarnai dengan intrik para elite dalam panggung politik. Bahkan juga akan terbesit dipikiran semua orang bahwa kita sedang mengamati dan menikmati sebuah drama panjang para elite untuk berebut kekuasaan, mulai dari usaha dan koalisi partai politik, sampai dengan strategi para aktor politik.

Dramaturgi sangat kental dengan pengaruh drama dan teater atau pertunjukan fiksi di atas panggung, dimana seorang aktor memainkan karakter manusia. Penekanan pada pendekatan dramaturgi itu sendiri bukan hanya pada apa yang orang/aktor lakukan, bukan pada apa yang mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka dalam hal ini aktor melakukannya. Jadi singkatnya bagaimana para aktor ini melakukan tindakannya untuk meloloskan seseorang dengan status warga negara asing mengikuti kontestasi politik di Indonesia.

Setelah melihat rentetan peristiwa kasus dalam proses demokrasi tersebut, ada beberapa aktor yang perlu kita telusuri peran dan motif diantaranya penyelenggara, politisi, partai politik pengusung dan bisa juga ada kekuatan lain yang kita sebut invisible hand, yang mencoba memonopoli proses demokrasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa persoalan mendasar dari masalah Bupati terpilih Sabu Raijua adalah status kewarganegaraannya. Selanjutnya yang menjadi kecurigaann publik ialah bagaimana bisa status kewarganegaraan tersebut lolos dari pengamatan intitusi yang dipercaya memiliki integritas pelayanan publik yang cukup baik dan diberi tanggungjawab oleh negara dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Dengan sadar meloloskan paslon yang secara Undang-Undang tidak layak, dan secara sadar pula meniadakan suara protes dari masyarakat atas laporan dan aduan terkait status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, ironisnya laporan masyarakat tersebut dilakukan sebelum proses pemilihan itu berlangsung, mengapa tidak direspon dan membiarkan proses terus berlanjut hingga pemilihan? Mungkinkah ada intervensi kekuatan lain semacam invisible hand yang menyutradarai proses tersebut?

Pengaruh Partai Pengusung

Demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan partai politik sebagai bentuk organisasi politik dalam menjembatani antara pemerintah dan rakyat. Peran sentral Partai Politik dalam hal ini tidak hanya memastikan keterlibatan masyarakat, namun juga merangkum aspirasi, gagasan dan mengakomodir kepentingan khalayak banyak dalam kebijakan yang nantinya akan bermuara kembali kepada masyarakat dalam rangka kemaslahatan bersama.

Namun keberadaan partai politik sebagai instrumen demokrasi patut kita pertanyakan setelah melihat fakta yang terjadi bahwa partai politik entah dibodohi oleh politisi atau karena ketamakannya terhadap kekuasaan dengan sadar mengusung warga negara asing untuk menjadi calon kepala daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa PDIP menjadi partai penguasa saat ini, sekaligus sebagai partai pengusung dari paket IE-RAI (Orient P. Riwu Kore-Thobias Uly) yang mana merupakan paket yang memenangi kontestasi politik di Sabu Raijua.

Sebagai partai yang mengusung wajib untuk mengawal dan bertanggung jawab dalam memenangkan paket (politisi) yang diusungnya. Termasuk di dalamnya parpol juga harus bertanggung jawab ketika ada persoalan yang kemudian menimpa paket yang mereka usung, strategi dan manuver-manuver politik selanjutnya menjadi senjata untuk bagaimana bisa menggapai kekuasaan yang mereka inginkan.

Nah, terkait persoalan status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua yang kemudian melibatkan banyak pihak ini (elite partai), bisa jadi merupakan manuver-manuver politik yang dimainkan parpol untuk menjaga dan memperjuangkan politisi tersebut untuk berkuasa. Terlihat bahwa kementerian-kementerian terkait saling melempar tanggung jawab bahkan tidak merespon, selanjutnya keputusan Kemenkumham dalam menanggapi kasus tersebut terkesan “cuci tangan”. Sebab upaya klarifikasi status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore sudah ditegaskan serta telah direkomendasikan oleh Bawaslu jauh sebelum namanya ditetapkan sebagai Bupati terpilih Sabu Raijua. Namun permintaan klarifikasi Bawaslu tidak direspon oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Mengamati fenomena ini, tentunya patut dicurigai mungkinkah ada kekuatan lain yang kemudian mengintervensi proses penyelesaian masalah status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua? Lagi-lagi perlu diingat bahwa PDIP tidak mungkin membuang kesempatan untuk terus berkuasa. Perlu kita sadari juga bahwa sebenarnya titik awal dari masalah ini adalah ketidakjujuran Orient P. Riwu Kore dalam mengakui status kewarganegaraannya. Proses politik sudah selesai, selanjutnya mari kita sama-sama menanti proses hukum yang sementara berlangsung, sembari berharap agar tidak ada invisible hand yang mengintervensi proses hukum tersebut, supaya nantinya masyarakat kita dapat mengambil hikmah melalui pendidikan politik oleh partai politik dan politisi yang bertarung. (*)

*) Dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP Undana Kupang

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya OPINI

To Top