Kejari TTU Datangkan Tim Ahli PNK, Hitung Kerugian Negara Program Berarti | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kejari TTU Datangkan Tim Ahli PNK, Hitung Kerugian Negara Program Berarti


Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kejari TTU Datangkan Tim Ahli PNK, Hitung Kerugian Negara Program Berarti


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) mendatangkan tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang (PNK) guna menghitung kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Berarti) di TTU tahun anggaran 2019 dan 2020.

Pihak Kejari TTU mendatangkan tim ahli untuk melakukan perhitungan setelah mempertimbangkan adanya laporan dugaan pelanggaran dalam program tersebut, terutama melihat pengelolaan kegiataan yang dibiayai melalui APBD II TTU tersebut terbangkalai dan tak terurus. Bahkan terdapat fisik pekerjaan sejak tahun anggaran 2019 lalu pun belum rampung sampai saat ini.

Sesuai data yang dihimpun Timor Express dari Kejari TTU bahwa tim ahli PNK melakukan monitoring sekaligus menghitung kerugian negara dari program Berarti di beberapa desa/kelurahan. Yakni Kelurahan Kefamenanu Utara, Desa Maurisu Utara, Desa Tuntun, Desa Bannae, Desa Tun’noe, Desa Atmen, Desa Lapeom, Desa Noenasi, Kelurahan Maubeli, dan Desa Banain A.

Kajari TTU, Roberth Jimy Lambila kepada Timor Express, Jumat (12/3) mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan program Berarti di TTU sejak 8 Maret 2021 lalu.

Dikatakan, tim penyidik Kejari TTU juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik itu Kepala Dinas PRKPP, PPK, tenaga pendamping juga Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Swadaya (KMPS) dari masing-masing kelompok penerima manfaat.

Selain itu, lanjutnya, tim penyidik Kejari TTU juga mendatangkan tim ahli PNK untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan progres pembangunan rumah sekaligus material yang digunakan.

Ternyata, kata Roberth, dari dari hasil penyelidikan penyidik bersama tim ahli PNK, ditemukan bahwa banyak penerima manfaat belum menerima bahan sesuai dengan RAB.

BACA JUGA: Jaksa Lidik Program Berarti di TTU, Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah

“Ada yang batu batanya belum lengkap, ada yang kusen, pintu, dan jendela belum ada. Berdasarkan hasil konfirmasi kami dan bukti yang diberikan oleh BPK bahwa terkait proyek ini mereka kemudian mengajukan adendum sampai dengan bulan Juni 2021,” ungkap Roberth.

Dijelaskan, sebuah penyelidikan dalam kaitan dengan penegakan hukum ada yang sifatnya preventif, represif, dan korektif. Tujuan tim penyidik Kejari TTU bersama tim ahli PNK melakukan pantauan lapangan itu guna memacu para supplier untuk segera menurunkan bahan sesuai dengan permintaan di RAB.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah rumor penyidik Kejari TTU dianggap sebagai penghambat pembangunan rumah yang dibiayai melalui Program Berarti di TTU.

“Ini adendum sampai dengan bulan Juni sehingga penyidikan akan tetap dilanjutkan dan dijalankan secara soft sampai dengan bulan Juni baru akan secara total melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan program Berarti, baik itu supplier dan masyarakat supaya segera melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai ketentuan yang ada.

Untuk para supplier, Roberth Lambila menghimbau supaya segera menyerahkan barang sesuai kontrak, dan barang itu harus dipastikan sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukanakan dalam RAB. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top