Kuasa Hukum SBS-WT Minta MK Abaikan Keterangan Saksi Hendrikus Bria Seran | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kuasa Hukum SBS-WT Minta MK Abaikan Keterangan Saksi Hendrikus Bria Seran


KETERANGAN PERS. Para Kuasa Hukum dari pemohon paslon Bupati-Wabup Malaka, Stef Bria Seran-Wendelinus Taolin, (Kiri ke kanan): Joao Meco, Maxi Dj. A. Hayer, Nicolas B. B. Bangngoe, dan Charles Lalung selaku paralegal dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (13/3). (FOTO: Dokpri jpnn.com)

POLITIK

Kuasa Hukum SBS-WT Minta MK Abaikan Keterangan Saksi Hendrikus Bria Seran


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Para kuasa hukum pemohon dari pasangan calon (Paslon) Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin (SBS-WT) dalam sengketa Pilkada Malaka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabaikan keterangan Hendrikus Bria Seran, saksi dalam perkara sengketa Pilkada Kabupaten Malaka antara paslon SBS-WT selaku pemohon melawan KPU Kabupaten Malaka (Termohon) pada Persidangan tanggal 23 Februari 2021. Pihak terkait dalam perkara ini adalah paslon pemenang Simon Nahak-Kim Taolin (SN-KT).

Desakan tersebut disampaikan para Kuasa Hukum pemohon SBS-WT itu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (13/3). Para kuasa hukum itu antara lain Maxi Dj. A. Hayer, Nicolas B. B. Bangngoe, dan Joao Meco.

Maxi mengatakan, kesaksian Hendrikus Bria Seran harus diabaikan karena dia telah melakukan kebohongan atau memberikan keterangan palsu di dalam persidangan tanggal 23 Pebruari 2021. Sebelum memberi keterangan, Hendrikus mengaku sebagai masyarakat biasa. Tetapi, kenyataannya dia seorang PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Leunkklot, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, NTT.

“Aturannya, kalau seorang PNS, datang memberi kesaksian di pengadilan harus seizin dari atasannya yaitu camat. Setelah kami cek, ternyata dia (Hendrikus, red) tidak mempunyai izin dari camat,” ujar Maxi.

Selain itu, lanjut Maxi, sebelum memberikan kesaksian, Hendrikus bersumpah dengan memegang Kitab Suci. Namun menurut informasi ternyata orang yang membantu memandu dan menyodorkan Kitab Suci adalah bukan seorang rohaniawan tetapi seorang sopir. Padahal, sebelum sidang hakim bertanya kepada pihak terkait apakah sudah disiapkan rohaniwan untuk penyumpahan saksi dan pihak terkait mengiyakan.

“Padahal dalam peraturan perundang-undangan, yang menyodorkan atau menumpangkan Kitab Suci kepada saksi dalam persidangan, kalau bukan rohaniwan adalah petugas di pengadilan seperti panitera atau juru sita atau pejabat lain yang karena jabatannya berwenang untuk itu,” jelas Maxi.

Maxi menambahkan, substansi keterangan Hendrikus dalam pengadilan berbanding lurus dengan kebohongan mengenai statusnya yakni dia memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta. “Karena itulah, kami meminta MK agar kesaksian Hendrikus diabaikan,” pungkas Maxi.

Joao Meco menambahkan, dalam permohonan ke MK, pemohon meminta MK agar membatalkann hasil Pilkada Malaka pada tanggal 9 Desember 2020 dan memutuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Pasalnya, Pilkada Malaka pada 9 Desember itu, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak termohon dan juga pihak terkait. Salah satu pelanggaran yang dilakukan pihak terkait seperti menjanjikan akan memberi gaji kepada semua tetua adat (fukun) di Kabupaten Malaka. “Janji seperti ini ‘kan money politic (politik uang, red,” kata Joao Meco. (fri/jpnn)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top