Vaksin Nusantara Harus Lulus Uji Klinis, Jokowi: Ikuti Kaidah Saintifik | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Vaksin Nusantara Harus Lulus Uji Klinis, Jokowi: Ikuti Kaidah Saintifik


ILUSTRASI. Jurnalis Timor Express, Yoppy Lati menerima suntikan vaksin Sinovac oleh petugas medis pada kegiatan vaksinasi bagi pekerja media di Kampus Poltekes Kemenkes, Kelurahan Oesapa Selatan, Jumat (12/3). Terkait pengembangan vaksin, Presiden Jokowi meminta para peneliti Vaksin Nusantara untuk mengedepankan kaidah saintifik dan keilmuan agar menghasilkan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu. (FOTO: ISTIMEWA)

NASIONAL

Vaksin Nusantara Harus Lulus Uji Klinis, Jokowi: Ikuti Kaidah Saintifik


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Polemik izin vaksin Nusantara mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mendukung inovasi-inovasi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dengan catatan, inovasi itu harus sesuai dengan kaidah keilmuan.

”Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik dan keilmuan,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor kemarin (12/3).

Presiden memang menginginkan agar Indonesia memiliki kemandirian di bidang farmasi. Tetapi, uji klinis yang ditempuh harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semua dilakukan secara terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli.

Semua tahapan tersebut, kata presiden, sangat penting demi memastikan keamanan dan keefektifan penggunaan vaksin di masyarakat. Penggunaan vaksin dan obat untuk masyarakat harus mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. ”Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin,” kata Jokowi.

Vaksin Nusantara menjadi perbincangan setelah pada Rabu (10/3) DPR RI mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempermudah pengujian. Sebelumnya, BPOM belum bersedia menerbitkan izin klinis fase kedua. Alasannya, penelitian vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto itu tidak sesuai dengan kaidah good clinical practice.

Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia menjelaskan alasan lembaganya menanyakan beberapa hal kepada peneliti vaksin Nusantara. ”Awalnya, peneliti menolak melakukan uji klinis pada hewan karena sering digunakan pada tindakan kanker,” ungkapnya.

Namun, BPOM menyatakan bahwa uji klinis pada hewan harus dilakukan. Sebab, sel dendritik itulah yang nanti digunakan untuk vaksin. ”Kami harus pastikan sel denditrik yang akan digunakan bebas dari antigen yang diinkubasi,” tutur Rizka. Menurut Rizka, sel antigen tersebut terbuat dari virus Covid-19.

Nah, BPOM ingin memastikan keamanannya. BPOM memberikan syarat untuk melakukan uji pada tiga orang pertama. ”First in human ini harus dilakukan dengan aman,” katanya. Selain itu, BPOM mempertanyakan antigen yang digunakan peneliti yang diimpor dari Amerika itu memiliki residu dalam sel dendritik.

Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono sudah menduga akan adanya manuver yang dilakukan mantan Menkes Terawan Agus Putranto terkait penelitian itu. Mengingat, sejak awal penelitian, vaksin Nusantara mendapat banyak kritik.

Namun, yang menjadi sorotan adalah sikap Komisi IX DPR yang memaksa BPOM segera memberikan izin untuk melanjutkan uji klinis fase II vaksin Nusantara. ”Itu nggak etis. Arogan sekali. Komisi IX itu sudah melakukan tindakan tidak etis dan tidak terpuji,” tegasnya.

Lagi pula, vaksin berbasis dendritik itu masih taraf riset awal. Menurut dia, sebaiknya percayakan kepada komunitas sains dan BPOM. Tidak perlu dipolitisasi. Biarkan tim peneliti mempertanggungjawabkan integritas proses riset yang dinilai mengabaikan prinsip dasar riset yang baik dan standar. ”Kita perlu lebih objektif mempelajari vaksin atau terapi berbasis dendritik yang harus didiskusikan dalam ramah sains, bukan di ruang parlemen,” ujar pengajar di FKM UI tersebut.

Pandu menyebutkan tiga poin yang harus digarisbawahi dalam penelitian itu. Pertama, ini bukan produk anak bangsa. Klaim penelitian merupakan produk anak bangsa dinilainya sebagai kebohongan besar. Menurut Pandu, semuanya diimpor. ”Yang melakukan siapa? Peneliti dari Aivita Biomedical Inc.,” ungkapnya.

Aivita Biomedical Inc. diketahui berpusat di Irvine, Amerika Serikat (AS). Kedua, siapa yang sebenarnya mendanai? Bila memang menggunakan uang pemerintah, itu harus dipertanggungjawabkan. Ketiga, soal protokol yang dilanggar tim peneliti. Dia mencontohkan syarat orang yang harus diperiksa dan harus dilakukan penyuntikan. Seharusnya, orang tersebut yang tidak memliki antibodi terhadap Covid-19. Nyatanya, semua memiliki antibodi.

Hal itu diperkuat Komisi Obat Nasional yang menyatakan bahwa sudah terjadi prosedur-prosedur yang tidak sesuai standar.

Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan proses vaksinasi AstraZeneca di seluruh dunia. Meski ada laporan beberapa negara yang menghentikan sementara vaksinasi AstraZeneca karena adanya laporan penggumpalan darah, satgas penanganan Covid-19 masih optimistis bahwa vaksin tersebut aman.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, belum ada bukti bahwa pembekuan darah adalah kejadian ikutan (KIPI) dari vaksin AstraZeneca. Vaksin yang saat ini beredar di Indonesia pada prinsipnya aman untuk digunakan.

’’Ini sesuai dengan pernyataan dari European Medicine Agency (EMA) yang disampaikan pada Kamis (11/3). Saat ini tidak ada indikasi bahwa vaksinasi AstraZeneca menyebabkan pembekuan darah,” kata Wiku.

Sampai saat ini, kata Wiku, pembekuan darah tidak terdaftar sebagai efek samping dari vaksin tersebut. Faktanya, lebih dari 10 juta vaksin AstraZeneca yang sudah digunakan tidak menunjukkan bukti peningkatan risiko emboli paru atau trombosis vena dalam satu golongan usia, jenis kelamin, maupun golongan lainnya di negara-negara yang menggunakannya.

”Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kejadian sejenis ini (pembekuan darah, Red) secara signifikan lebih rendah pada penerima suntikan vaksin. Dibandingkan dengan angka kejadian pada masyarakat pada umumnya,” kata Wiku.

Meski demikian, penggunaan vaksin AstraZeneca akan terus dipantau pemerintah. Jika terdapat KIPI, bisa segera diambil langkah-langkah penanganan yang sesuai.

Wiku menyebutkan, sampai saat ini vaksin AstraZeneca yang tiba di Indonesia beberapa hari lalu belum disuntikkan pada target vaksinasi nasional mana pun. Proses alokasi akan mengikuti Kemenkes dan sertifikat halal oleh MUI.

’’Namun, monitoring kejadian munculnya KIPI dari pelaksanaan vaksinasi, apa pun produknya, akan terus dilakukan oleh faskes pelaksana vaksinasi yang pengawasannya terpusat oleh Badan POM dan dianalisis lebih lanjut oleh Komnas KIPI,” jelas Wiku. (lyn/mia/lum/tau/c6/fal/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top