Ikut Sidang MK Secara Daring, Ini Penjelasan Orient Soal Status Kewarnageraannya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ikut Sidang MK Secara Daring, Ini Penjelasan Orient Soal Status Kewarnageraannya


SIDANG PHP. Kuasa Hukum Orient Riwu Kore (Pihak Terkait), Paskaria Tombi (Kiri) dan Sophar Malu Hutagalung mengikuti sidang lanjutan sengketa PHP Bupati Sabu Raijua, di Ruang Sidang MK, Senin (15/3). (FOTO: Humas MK/Ifa)

POLITIK

Ikut Sidang MK Secara Daring, Ini Penjelasan Orient Soal Status Kewarnageraannya


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Penegasan ini disampaikan Orient melalui kuasa hukumnya, Sophar Malu Hutagalung dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sabu Raijua tahun 2020. Sophar merupakan kuasa hukum pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, yang dalam sidang PHP di MK ini berstatus sebagai pihak terkait.

Sidang kedua untuk Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Herman Lawe Hiku dan Marthen Radja serta Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMPEDO) tersebut digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

“Orient tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Tidak pernah ada laporan mengenai kewarganegaraan ganda sampai dengan selesainya tahapan pemilihan dan tidak pernah ada dokumen keputusan resmi atas pencabutan kewarganegaraan atas nama Orient. Sampai dengan saat ini, Orient tidak pernah mengajukan pelepasan kewarganegaraannya,” sebut Sophar dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagaimana dikutip dari laman mkri.go.id. 

Sophar mengungkapkan bahwa Orient telah mencabut paspor AS miliknya melalui Kedubes AS di Jakarta pada 5 Agustus 2020 sebelum dimulainya pendaftaran sebagai pasangan calon. Akan tetapi, lanjutnya, permohonan pelepasan kewarganegaraan AS tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kedubes AS dengan alasan Covid-19. Barulah pada Februari 2021, Orient resmi melakukan pelepasan kewarganegaran AS di Kedubes AS.

“Pada 1 Februari 2021, Kedubes AS mengeluarkan surat keterangan perihal Orient merupakan pemegang paspor Amerika tidak berkesesuaian dengan hukum, bahwa seharusnya pada 5 Agustus 2020, Kedubes AS segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika karena semua persyaratan telah dipenuhi,” ujar Sophar.

Sophar juga menyebutkan bahwa Orient memiliki Green Card AS dikarenakan pernikahannya sejak tahun 2000 silam. Tak hanya itu, Orient juga bekerja sebagai electrician pada General Dynamic NASSCO, AS.

“NASSCO bergerak membuat kapal tempur dan kapal minyak bagi Amerika. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO yang bersifat rahasia tersebut, maka setiap karyawan diwajibkan memperoleh kewarganegaraan (US citizenship is requires). Maka NASSCO sebagai sponsor company-lah dari Orient yang mengurus kewarganegaraannya. Orient tidak pernah melepas kewarganegaraan Indonesia,” urai Sophar.

Terkait status kewarganegaraan AS yang masih melekat padanya, Orient P. Riwu Kore yang hadir secara daring menyebut telah memasukkan semua dokumen kepada KPU Sabu Raijua pada saat pendaftaran.

“Tidak ada keberatan dari aliansi manapun hingga tahapan penetapan suara. KPU dan Bawaslu tidak ada yang menanyakan kepada saya (Perihal proses pelepasan kewarganegaran, Red),” jawab Orient mengenai pertanyaan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mempertanyakan alasan Orient tidak menjelaskan proses pelepasan kewarganegaraan AS kepada penyelenggara pemilihan.

Sementara itu, Bawaslu Sabu Raijua yang diwakili Jonixon Hege, menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat tentang status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu mengirim surat ke KPU Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan keabsahaan persyaratan karena Orient telah lama tinggal di luar negeri. Namun KPU Sabu Raijua tidak memberikan tanggapan ataupun menindaklanjuti surat tersebut.

Jonixon menyebut ada keberatan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua terhadap Keputusan KPU Sabu Raijuan atas Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2020. Pada 29 Februari 2021, Bawaslu menanggapi keberatan tersebut dengan bersurat yang intinya menyebut periode pengawasan Bawaslu memiliki batas waktu.

“Jika Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua memiliki keberatan dan bukti kuat atas pelanggaran status kewarganegaraan bupati terpilih, Bawaslu mempersilakan untuk melaporkan kepada lembaga hukum terkait yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalah tersebut,” papar Jonixon.

Tidak Miliki Kedudukan Hukum

KPU Sabu Raijua yang diwakili Periati PR Ginting menyatakan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena pemohon bukanlah merupakan pasangan calon Bupati Sabu Raijua. Selain itu, Periati juga menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu Sabu Raijua telah berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016, meliputi pengunguman pendaftaran, pendaftaran paslon, verifikasi, penelitian persyaratan, penetapan paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selanjutnya ke tahapan penetapan calon terpilih, penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa hasil, dan pengusulan pengesahan. “Tidak terdapat cacat formil pada setiap proses tahapan tersebut,” kata Periati.

Periati mengatakan, Termohon (KPU Sabu Raijua) telah memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen tersebut pada tahapan verifikasi administrasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, yang sampai saat ini belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang menerbitkannya. “Sehingga dokumen tersebut sah secara hukum dimana syarat utama penerbitannya adalah status kewarganegaraan haruslah warga negara indonesia,” jelas Periati.

Sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa paslon Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan AS. Hal ini dinyatakan secara resmi oleh Kedubes AS di Jakarta pada 1 Februari 2021.

Pemohon menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan AS oleh Orient P. Riwu Kore sesungguhnya telah diketahui oleh Bawaslu Sabu Raijua. Hal inilah yang melatarbelakangi Bawaslu Sabu Raijua menyurati KPU Sabu Raijua (Termohon) pada 5 September 2020 untuk secara hati-hati dan cermat dalam memastikan keabsahan kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore. Akan tetapi, Termohon tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah meloloskan Orient P. Riwu Kore yang merupakan warga negara AS tersebut dan menetapkannya sebagai Bupati Terpilih.

Untuk diketahui, KPU Sabu Raijua menetapkan paslon Nomor Urut 2 Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 21.363 suara disusul paslon Nomor Urut 1, Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Uly Kale dengan raihan 13.313 suara. Terakhir, paslon Nomor Urut 3, Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja meraih 9.557 suara. (*/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top