Perhatian! Mendikbud Tunggu Daerah yang Belum Usul Kebutuhan Guru PPPK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Perhatian! Mendikbud Tunggu Daerah yang Belum Usul Kebutuhan Guru PPPK


Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim. (FOTO: Istimewa)

PENDIDIKAN

Perhatian! Mendikbud Tunggu Daerah yang Belum Usul Kebutuhan Guru PPPK


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meminta kepala daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pasalnya, masih banyak daerah yang belum memasukkan usulannya. Nadiem pun menegaskan, Kemendikbud akan tetap memberikan kesempatan kepada Pemda di tahap kedua agar kuota 1 juta guru PPPK terpenuhi. “Kami masih menunggu usulan formasinya. Insyaallah Agustus daerah bisa mengajukan lagi,” kata Nadiem Makarim, Senin (15/3).

Dia menyebutkan, total usulan formasi Pemda setelah dilakukan penyesuaian berdasar data pokok pendidikan (Dapodik) terkait kebutuhan guru adalah 513.393. Sebanyak 166 daerah mengusulkan kurang dari 50 persen dari total formasi yang dibutuhkan. Yang tidak mengajukan formasi ada 58 daerah. “Formasi yang tersisa itu akan tetap disisi dengan usulan kebutuhan tahap kedua,” ucapnya.

BACA JUGA: Seleksi PPPK Dimulai Agustus, Guru Honorer Sekolah Negeri Pertama

BACA JUGA: Pemkab Matim Usul 769 Guru Ikut Seleksi PPPK, Kadis PPO: Penuhi 2 Kriteria

BACA JUGA: 5 Provinsi Tak Ajukan Formasi Guru PPPK, Termasuk NTT

Di sisi lain, Nadiem mengatakan, angka 513 ribuan menjadi jumlah formasi terbesar untuk perekrutan guru PPPK dalam sejarah republik ini. Pasalnya, untuk pertama kalinya Kemendikbud berhasil mengajukan formasi guru ASN PPPK sebanyak lebih dari 513 ribu. “Ini rekor, patut diberikan apresiasi,” tegasnya.

Nadiem menambahkan, bahwa rekor ini membuktikan para guru honorer mendapat kesempatan luas dan adil untuk memperjelas statusnya. Namun, dia memberikan catatan, banyak Pemda yang belum percaya bahwa ada pembukaan formasi satu juta guru PPPK. Banyak dari mereka yang masih takut APBD-nya terbebani. “Padahal gaji guru ASN PPPK akan ditanggung pemerintah pusat,” pungkas Nadiem. (esy/jpnn)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top