MK segera Putus 3 Sengketa Pilkada di NTT, Ini Warning Kapolda Latif | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

MK segera Putus 3 Sengketa Pilkada di NTT, Ini Warning Kapolda Latif


Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif. (FOTO: IMRAN LIARIAN/TIMEX)

POLITIK

MK segera Putus 3 Sengketa Pilkada di NTT, Ini Warning Kapolda Latif


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Masyarakat di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Malaka, dan Sumba Barat segera mengetahui kepala daerah yang sah menurut pilihan mereka hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu. Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pembacaan putusan untuk tiga Pilkada itu dalam bulan ini. Untuk sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) Kabupaten Belu dan Malaka bakal diputus Kamus (18/3) besok, sementara Pilkada Sumba Barat diputus pada Senin (22/3) pekan mendatang.

Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, misalnya kerusuhan dan konflik antarkelompok masyarakat dan pendukung masing-masing pasangan calon (Paslon), Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif memberikan warning keras untuk tidak segan-segan menindak tegas para pelaku anarkis yang kemudian mengganggu ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Selain menindak tegas, Polda NTT juga menerjunkan tambahan personil untuk membantu mem-back up pengamanan di setiap Polres jajaran.

Terhadap hasil yang sudah dinantikan sejak lama ini, Kapolda Latif berharap masyarakat dapat menerima dan menghormati apapun hasil dari putusan MK itu.

“Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, kita tambah personil untuk membantu pengaman. Kita perkuat dengan penambahan kekuatan dari Brimob NTT dan Polres tetangga,” Irjen Lotharia Latif ketika dikonfirmasi TIMEX, Selasa (16/3).

Jenderal dua bintang di jajaran Polda NTT ini juga mengimbau kepada masyarakat, masa pendukung masing-masing paslon untuk menahan diri. Tidak boleh melakukan tindakan anarkis yang menyebabkan gangguan kamtibmas.

“Jangan ada yang coba-coba untuk anarkis dan melakukan hal-hal yang mengganggu kamtibmas dan ketertibam umum. Saya sudah perintahkan kepada para Kapolres untuk tindak tegas dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku serta gunakan kekuatan yang ada untuk menjaga rakyat, karena keselamatan rakyat adalah segala-galanya,” tegas Irjen Latif.

Irjen Latif juga meminta kepada paslon dan pendukung untuk menerima apapun itu putusan yang dijatuhkan MK karena itu bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa diganggu gugat.

“Saya imbau, apapun putusan dari MK harus dihormati dan dipatuhi untuk dilaksanakan karena itulah proses hukum yang telah disepakati bersama,” tandasnya.

Irjen Latif menyebutkan, untuk personil Brimob yang menjalani BKO di tiga Polres dilepas secara resmi melalui upacara pelepasan hari ini, Rabu (16/3). “Ia besok kita siapkan personil dan peralatan pendukungnya, Polri bersama TNI akan laksanakan pengamanan maksimal untuk giat tersebut,” tuturnya.

Terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Yohanes Oktovianus ketika dikonfirmasi terkait konsolidasi dengan partai politik untuk mengantisipasi timbulnya konfik pasca putusan MK mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dan memantau serta berusaha mensosialisasi agar bisa meredam eforia pendukung.

Dikatakan, Kesbangpol NTT berkoordinasi intens dengan Kesbangpol Kabupaten yang menghadapi sengketa pilkada untuk melakukan pendekatan dengan parpol pendukung.

“Kita melakukan investigasi dan memantau pergerakan pendukung dan sejauh ini masih aman. Kita berharap semua pihak bisa menerima hasil putusan dari MK,” katanya.

Sedangkan untuk Kabupaten Sabu Raijua pada dasarnya, masyarakat hanya menunggu putusan dari pemerintah. “Masyarakat menunggu keputusan sidang MK. Belum ada indikasi akan terjadinya konflik di masyarakat,” terangnya.

Ketua KPU NTT, Thomas Dahu menambahkan untuk jadwal sidang putusan gugatan dengan nomor register perkara, 18/PHP.BUP-XIX/2021, pemohon paslon Bupati dan Wakil Bupati Willybrodus Lay dan J. T. Ose Luan melawan KPU Belu dan perkara nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021 dengan pemohon Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin melawan KPU Malaka akan diputuskan pada hari yang sama, Kamis (18/3).

“Gugatan yang diajukan paslon nomor urut 1 dari Kabupaten Belu dan paslon nomor urut 2 dar Kabupaten Malaka akan dibacakan majelis hakim MK pada hari yang sama,” katanya.

Sedangkan untuk sengketa Pilkada Sumba Barat yang diajukan paslon nomor urut 3, Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango dijadwalkan berlangsung sidang putusan pada Senin (22/3).

“Gugatan dengan nomor register 19/PHP.BUP-XIX/2021 diputus kemudian bersama dengan gugatan dari kabupaten lain. Dari 9 Kabupaten penyelenggara pemilu, hanya ada tiga kabupaten yang berperkara,” tuturnya.

Terhadap proses lanjutan, Tomas mengaku sebagai penyelenggara hanya menunggu satu agenda lagi yakni agenda penetapan paslon pemenang pemilu yang akan dilaksanakan setelah adanya surat putusan resmi dari MK.

“Setelah kita mendapatkan salinan putusan, kita akan menetapkan dan selanjutnya menyampaikan hasil pemilu kepasa pemerintah. Lalu dilanjutan dengan pengajuan pelantikan oleh pemerintah ke Mendagri,” tuturnya.

Sedangkan untuk kasus dugaan kepemilikan kewarganegaraan ganda bupati terpilih Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore, pihaknya juga menanti hasil putusan yang tengah bergulir di MK. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top