Berantas Mafia Tanah, Kanwil BPN NTT Gandeng Polda Bentuk Tim Khusus | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Berantas Mafia Tanah, Kanwil BPN NTT Gandeng Polda Bentuk Tim Khusus


(Kiri ke kanan): KTU Kanwil BPN NTT, Aziz Barawasi, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang, Fransiska Vivi Gangga, Kakanwil ATR/BPN NTT, Jaconias Walalayo, Dirut Timor Express, Sultan Eka Putra, Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby, Pemred Timor Express, Kristo Embu, dan Pemred TIMEXKUPANG.com, Marthen Bana foto bersama usai diskusi TIMEXForum di Graha Pena, Kamis (18/3). (FOTO: BORGIAS KOLLO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Berantas Mafia Tanah, Kanwil BPN NTT Gandeng Polda Bentuk Tim Khusus


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Di tengah pelaksanaan reforma agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama seluruh jajaran di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bekerja keras untuk ikut memerangi peran mafia atau makelar tanah yang masih terus menghantui. Hal ini dilakukan dengan membentuk sebuah tim khusus penanganan mafia tanah, bekerjasama dengan aparat kepolisian.

“Kita di Kanwil ATR/BPN NTT, menjalin kerja sama dengan Polda, sementara di kabupaten/kota bersama Polres masing-masing. Pak Menteri ATR/BPN meminta kita semua, baik di provinsi dan kabupaten/kota untuk bentuk tim penanganan mafia tanah, dan di NTT sudah dibentuk sejak dua tahun lalu,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN NTT, Jaconias Walalayo, SH., MH., dalam diskusi terbatas TIMEX Forum bertajuk “Masalah Tanah, Investasi dan Kemiskinan” yang berlangsung di Graha Pena Timor Express, Kamis (18/3).

Diskusi yang dipandu Pemred Timor Express, Kristo Embu itu menghadirkan perwakilan pengusaha, yakni Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTT, Bobby Pitoby, Kepala Tata Usaha (KTU) Kanwil BPN NTT, Aziz Barawasi, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang, Fransiska Vivi Gangga, Direktur Utama (Dirut) Timor Express, Sultan Eka Putra, dan Pemimpin Redaksi TIMEXKUPANG.com, Marthen Bana.

“Kenapa tanah selalu bermasalah? Karena tanah tidak pernah bertambah, tapi pembangunan jalan terus, masyarakat bertambah. Seiring dengan itu, kebutuhan akan tanah meningkat. Karena itu, demi mencegah peran mafia atau broker tanah, BPN dan Polda bentuk tim penanganan mafia,” jelas Jaconias Walalayo.

Menurut Jaconias, tim penanganan mafia tanah yang dibentuk Kanwil BPN bersama Polda NTT ini sudah jalan. Dari kerjanya telah menghasilkan dua kasus tahun lalu, dan telah dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Dikatakan, pembentuk tim penanganan mafia tanah merupakan perintah langsung Menteri ATR/BPN yang bertujuan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum.

“Ini juga untuk mewujudkan kepastian hukum bagi investor. Jadi bagi para mafia, saat ini upaya untuk main-main dengan masalah tanah, sudah sulit karena prosesnya berbasis online,” terangnya.

Apa yang disampaikan Jaconias ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan Bobby Pitoby sebagai Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTT.

BACA JUGA: 9.000 Bidang Tanah di Kota Kupang Resmi Terdata dalam Aplikasi Sentuh Tanahku

Bobby dalam diskusi itu mengatakan, pihaknya sebagai investor yang bergerak di bidang pengembangan perumahan membutuhkan tanah sebagai bahan pokok dari investasi mereka.

Hanya saja, kata Bobby, dalam perjalanannya, mereka sering dihadapkan pada persoalan lahan, baik itu soal kepemilikan maupun status tanah, bahkan ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lalu mengancam untuk menggugat tanah yang sudah dimiliki itu.

Bobby kepada Kakanwil ATR/BPN NTT meminta agar pemerintah dapat mencari sebuah terobosan mendaftar seluruh bidang tanah yang ada termasuk tanah adat. “Ini usulan kami sebagai pengusaha untuk sebuah kepastian hukum terkait status tanah,” kata Bobby.

Bobby juga mengusulkan agar ATR/BPN melakukan reformasi pertanahan dengan sistem cut off. Ini memudahkan investor untuk investasi. Investor butuh status kepemilikan lahan untuk investasi. “Sepanjang lahan itu belum ada kejelasan, investor akan ragu-ragu. Ini peran lembaga berwenang untuk memberi kepastian,” harap Bobby.

Bobby menyebutkan, DPD REI yang ia pimpin menaungi 83 perusahan developer atau pengembang perumahan. Dari jumlah itu, saat ini ada enam developer dengan delapan perumahan yang sementara berurusan dengan hukum terkait kasus tanah. Kasusnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. “Gangguan gugatan ini dialami sejak dua tahun yang lalu. Ini kerjaan mafia, sehingga harus diberantas oleh lembaga berwenang,” tandas Bobby.

Sementara itu, Direktur Utama Timor Express, Sultan Eka Putra menjelaskan, diskusi yang digagas TIMEX Forum ini berangkat dari rasa galau terhadap hasil survei BPS yang menempatkan NTT diposisi ketiga terbawah daerah miskin di Indonesia.

“Bagaimana ekonomi bisa maju? Yang bisa adalah investasi. Investasi itu hubungannya selalu terkait erat dengan tanah. Nah, diskusi ini diharapkan ada solusi untuk menghentikan isu-isu permasalahan kepastian hukum atas status tanah di NTT,” kata Sultan.

Sultan mengatakan, jika terjadi perlambatan terhadap investasi, maka akan berdampak juga terhadap perlambatan penciptaan lapangan kerja. Sementara disatu sisi, angkatan kerja produktif terus tercipta dari lembaga pendidikan yang ada di NTT. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top