11 Kabupaten di NTT Belum Pernah Dapat Opini WTP, Ini Penyebabnya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

11 Kabupaten di NTT Belum Pernah Dapat Opini WTP, Ini Penyebabnya


FGD VIRTUAL. Para peserta FGD virtual berthema "Tantangan Penyusunan LKPD tahun 2020 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT" yang berlangsung dari aula lantai III Aston Kupang Hotel, Rabu (24/3) pagi. (FOTO: Tangkapan layar/Istimewa)

PEMERINTAHAN

11 Kabupaten di NTT Belum Pernah Dapat Opini WTP, Ini Penyebabnya


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat, dalam kurun lima tahun terakhir, sejak 2015 sampai dengan 2019 lalu, ada 11 kabupaten di NTT belum pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 11 kabupaten itu, yakni Kabupaten Kupang, TTU, Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, dan Rote Ndao.

Sementara 12 pemerintah daerah lain termasuk Provinsi NTT sudah pernah mendapat opini WTP dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 12 pemerintah daerah yang sudah pernah mendapat opini WTP dari BPK yaitu, Pemprov NTT, Pemkot Kupang, TTS, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Belu, Malaka, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Sumba Timur.

Data ini mencuat saat berlangsung Focus Group Discussion (FGD) berthema “Tantangan Penyusunan LKPD tahun 2020 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT” yang berlangsung secara virtual dari aula
lantai III Aston Kupang Hotel, Rabu (24/3) pagi.

“Saya sangat berharap dari 12 pemerintah daerah yang mendapat opini WTP pada tahun anggaran 2019 bisa bertambah menjadi 16 pemerintah daerah di tahun anggaran 2020,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana saat membuka kegiatan FGD kemarin pagi.

Menurut Lidya, tantangan 2020 bagi 23 Pemda di NTT dalam upaya meraih opini WTP tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk meraih prestasi opini WTP, kata Lidya, Ditjen Perbendaharan Wilayah NTT telah melakukan berbagai upaya guna mendukung 23 Pemda di NTT mewujudkan komitmen pemerintah mendapatkan opini WTP dari BPK.

“Masalah yang sering terjadi selama ini adalah tata kelola aset atau barang milik negara atau barang milik daerah. Karena itu kami dari Ditjen Perbendaharaan NTT beberapa tahun belakangan mulai mengedukasi terkait pencatatan barang milik daerah dengan melakukan inventarisasi kembali dan mereevaluasi nilai asetnya sehingga nilainya tercatat relevan dengan kondisi pada saat itu,” jelas Lidya.

Lidya menegaskan, untuk meraih opini WTP dari BPK, ke-23 Pemda di NTT perlu memperhatikan secara baik proses inventarisasi aset daerahnya. Caranya yaitu data aset harus menyesuaikan catatan riil pemerintah daerah.

“Barangnya ada atau tidak. Kalau barangnya ada tapi ternyata rusak berat maka proses selanjutnya yang harus dilakukan berupa proses penghapusan dan lain sebagainya. Itu normal. Setelah direvaluasi, dicatat dengan baik menggunakan metode yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah,” urai Lidya.

Menurut Lidya, hal yang belum dipahami secara baik oleh sebagian Pemda di NTT pada umumnya yaitu ketika aset-aset itu digunakan oleh pihak lain. Padahal sesuai prinsip akuntansi pemerintah, apabila barang pemerintah digunakan oleh pihak lain maka harus diawali dengan nota hibah atau surat keputusan pinjam pakai.

“Cara kerja seperti ini yang tidak diadministrasikan dengan baik yang kemudian menjadi permasalahan sampai ke proses hukum. Cara kerja seperti ini yang coba kami perbaiki di tahun berikutnya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk merapikan kembali. Tapi syukurlah saat ini sudah jauh lebih baik sesuai standar. Saya berharap LKPD 2021 ini sudah jauh lebih baik,” harap Lidya.

“Kami selalu hadir mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun LKPD. Apa sih rekomendasi BPK tahun sebelumnya. Saya berharap pemerintah daerah lebih intens memperhatikan agar masalah masalah klasik yang dialami tahun sebelumnya tidak terulang lagi dalam proses penyusunan LKPD berikutnya,” tambahnya.

Pemerintah daerah dan pusat, demikian Lidya, harus menyadari bahwa laporan keuangan bukan hanya laporan manajerial, tapi laporan keuangan penting diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kinerja pemerintah sudah good governance dan clean governance.

“Pesan saya dalam menjaga amanah itu harus meyakinkan masyarakat dalam laporan keuangan itu relevan dengan konndisi saat ini. Bisa andal artinya sesuai perbaikan-perbaikan data yang diperlukan. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ingat bahwa laporan keuangan itu tidak hanya untuk masyarakat tapi selain menyakinkan publik terhadap kinerja pemerintah juga meyakinkan investor untuk berinvestasi di daerah,” tandasnya.

Menyinggung pemanfaatan dana refocusing dan realokasi oleh pemerintah daerah saat Triwulan II tahun anggaran 2020, Lidya mengakui alokasi dana tersebut sudah digunakan pada Triwulan III secara benar sesuai panduan penggunaan akun Covid-19.

“Jadi ketika laporan keuangan bisa di-breakdown kelihatan berapa sih yang digunakan untuk penanganan Covid-19,” pungkas Lidya. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top