Kabupaten Matim tidak Wajib PPKM Mikro, Sekda: Tetap Ikut Instruksi Mendagri | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kabupaten Matim tidak Wajib PPKM Mikro, Sekda: Tetap Ikut Instruksi Mendagri


Sekda Matim, Boni Hasudungan (depan, kanan) saat memimpin rapat persiapan pelaksanaan PPKM di ruang rapat Bupati, di kantor Bupati Matim, Jumat (26/3). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kabupaten Matim tidak Wajib PPKM Mikro, Sekda: Tetap Ikut Instruksi Mendagri


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Dari  22 daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT, ada 17 daerah yang masuk dalam wilayah wajib melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Sementara Kabupaten Manggarai Timur (Matim), tidak masuk wilayah wajib.

“Ada surat dari Gubernur NTT, bahwa kita di Matim tidak masuk dalam daftar 17 kabupaten/kota yang wajib melaksanakan PPKM Mikro,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Matim, Boni Hasudungan saat memimpin rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 terkait penerapan PPKM, di ruang rapat Bupati Matim, Jumat (26/3).

Rapat itu sendiri dalam rangka kesiapan pelaksanaan perpanjangan PPKM berbsis mikro dan mengoptimalkan posko penangan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan di Matim. Hadir dalam rapat itu para Asisten, pimpinan OPD, Camat , jajaran TNI, Polres Matim dan Polsek Borong.

Boni Hasudungan menjelaskan, rapat tersebut dilaksanakan dengan tujuan menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 tahun 2021, tentang PPKM dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingat desa dan kelurahan. Intruksi ini berlaku sejak 23 Maret sampai 5 April 2021.

Selain itu, adanya surat edaran  Gubernur NTT yang menyampaikan bahwa dari 22 kabupaten/kota yang ada di NTT, ada 17 daerah masuk dalam wilayah wajib melaksanakan PPKM. Sementara lima kabupaten tidak termasuk, masing-masing kabupaten Matim, Ende, Sika, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Tapi kelma daerah itu, tetap mengacu pada instruksi Mendagri.

“Dalam surat edaran Gubernur NTT, walaupun kita di Matim dan 4 kabupaten lain tidak termasuk dalam wilayah yang memenuhi kriteria PPKM, namun dalam pelaksanaannya kita tetap mengikuti instruksi Mendagri,” jelas Sekda Boni Hasudungan.

Boni menambahkan, dalam surat instruksi Mendagri itu disebutkan bahwa pemberlakuan penanganan Covid-19 terbagi atas empat zona. Pertama zona hijau, dimana tidak terjadi kasus Covid-19 di tingkat RT. Kedua zona kuning, dimana dalam RT tersebut terdapat 1 sampai 5  yang terpapar Covid-19.

Ketiga zona orange, dimana ada 6 sampai dengan 10 rumah di dalam RT tersebut terpapar Covid-19. Keempat zona merah, dimana ada 11 sampai dengan seterusnya yang terpapar Covid-19. “Jika memasuki zona ini, maka kegitan pemberlakuan ibadah dihentikan,” kata Boni.

Sekda Boni melanjutkan, kegiatan bermain anak-anak juga dihentikan, dan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya menimbulkan keramaian dihentikan.

Dalam rapat itu, Sekda Boni juga menyinggung terkait pemberlakuan sekolah tatap muka, penerapan kerja yang mencapai 50 persen, dan kegitan perekonomian.

“Meski penyebaran Covid-19 di Kabupaten Matim masih ada, namun masuk dalam kategori aman. Saya berharap dengan dilaksanakannya rapat bersama ini, maka mulai hari ini kita  menjaga Matim menjadi kabupaten yang tetap aman dari penyebaran Covid-19,” pesan Sekda Boni Hasudungan. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top