Tingkatkan Mutu Layanan, Dinas PMPTSP Kota Gelar Diklat Bagi Pegawai | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tingkatkan Mutu Layanan, Dinas PMPTSP Kota Gelar Diklat Bagi Pegawai


PELATIHAN. Dinas PMPTSP Kota Kupang menggelar Diklat bagi pegawai berdasarkan tugas dan fungsi teknis fungsional dan manajemen pemerintah, bertempat di kantor itu, Selasa (30/3). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Tingkatkan Mutu Layanan, Dinas PMPTSP Kota Gelar Diklat Bagi Pegawai


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Kupang menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai berdasarkan tugas dan fungsi teknis fungsional dan manajemen pemerintah, di kantor itu Selasa (30/3).

Kegiatan diklat ini digelar secara virtual, sementara beberapa kepala bidang (Kabid) mengikutinya secara tatap muka. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Kepala Dinas PMPTSP Kota Kupang, Franki Amalo, mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Dinas PMPTSP. Tahun 2020 lalu digelar di luar ruangan, tetapi berhubung sekarang dalam masa pandemi, maka digelar dengan sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Franki mengharapkan kegiatan ini dapat berjalan baik, dan pengetahuan baru yang diberi oleh pemateri dapat membantu tugas dan pelayanan pegawai dan staf di Dinas PMPTSP.

“Memang ada masyarakat yang mengeluh, karena pelayanan terhambat, tetapi semuanya tetap diupayakan agar pelayanan tetap berjalan dan sedapat mungkin tetap meningkatkan pelayanan,” ujarnya.

Franki menyebutkan, masalah lain yang masih dialami Dinas PMPTSP adalah masalah jaringan internet. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo, namun masih tetap diupayakan, karena memang keterbatasan anggaran.

“Pelayanan kita berbasis IT, menggunakan jaringan internet. Sementara kapasitas jaringan kita terbatas, sedangkan pelayanan dituntut harus cepat. Jika tidak ditunjang dengan jaringan internet yang baik, kapasitasnya terbatas,” katanya.

Franki Amalo menuturkan, kegiatan Diklat ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur PMPTSP selaku unit pelayanan publik di bidang perizinan, baik menyangkut pengusahaan peraturan dan pelaksanaan teknis administrasi.

“Selain itu juga kegiatan ini untuk meningkatkan kepekaan aparatur dalam menyikapi fenomena di masyarakat tentang tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Juga menjamin mutu produk layanan yang diberikan sesuai tuntutan standar pelayanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Franki berharap, dengan kegiatan ini ke depan tersedia tenaga aparatur PMPTSP yang berkualitas serta menguasai bidang tugas dalam urusan pelayanan publik, termasuk tersedianya peraturan tentang pelayanan publik.

Diklat ini juga menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan NTT, yakni Leila Noury. Dalam paparannya Leila menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat. Baik buruknya pelayanan, yang bisa menilai adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan itu sendiri.

Leila menyebutkan bahwa, selama tahun 2020, Ombudsman Perwakilan NTT tidak menemukan adanya pengaduan masyarakat. “Terkahir keluhan dari masyarakat terhadap dinas ini (PMPTSP, Red) yaitu pada tahun 2019 kemarin, dan sudah dicek semua keluhan itu sudah diselesaikan. Untuk aduan yang masuk ke Ombudsman tahun 2020 kemarin, dari Pemerintah Kota Kupang itu ada 21 laporan, dan sudah ditindaklanjuti,” sebut Leila.

Leila dalam kesempatan itu menekankan kepada para aparatur Dinas PMPTSP untuk memperhatikan beberapa hal penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya adalah etika melayani, harus memberikan salam, dan upayakan menyambut pemohon dengan berdiri, penuh hormat dan ramah, dan memberikan 3S, senyum, sapa dan salam.

“Petugas Dinas PMPTSP juga diharapkan tidak menyambut pemohon sambil mengobrol, menerima telepon, dan lainnya, tetapi harus fokus pada pemohon, karena jika diabaikan maka masyarakat tidak nyaman,” katanya.

Jadi, lanjut Leila, etika melayani sangat penting, jangan sampai pemohon diabaikan karena akan sangat berdampak pada kesan terhadap instansi. “Petugas juga harus berupaya agar pelayanan bisa dilakukan dengan cepat. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat,” tandasnya.

Petugas, sambung Leila, juga harus siaga menjawab pertanyaan pemohon apabila pertanyaan tersebut sesuai dengan kewenangan. “Ketika selesai pelayanan, jangan lupa untuk memberikan salam, dan memberikan informasi yang informatif,” tandasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top