Vaksin Anak Belum Ada, Guru Besar FKUI: Perlu Prokes Khusus | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Vaksin Anak Belum Ada, Guru Besar FKUI: Perlu Prokes Khusus


BAHAS VAKSIN COVID-19. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir sesaat sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/3). Rapat itu membahas kesiapan pelaksanaan serta realisasi penyediaan vaksin Covid-19. (FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS)

NASIONAL

Vaksin Anak Belum Ada, Guru Besar FKUI: Perlu Prokes Khusus


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Vaksinasi Covid-19 untuk anak masih masuk tahap penelitian. Jika pembelajaran tatap muka benar-benar direalisasikan tahun ini, ada kekhawatiran sekolah bisa menjadi salah satu tempat penularan.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, sejauh ini penelitian vaksin untuk anak-anak baru diproses. ”Jadi, belum ada hasil yang valid, belum diteliti ke arah anak-anak,” kata Yoga kepada Jawa Pos, Senin (29/3).

Karena itu, menurut Yoga, ada baiknya pemerintah mengambil inspirasi dari protokol kesehatan (Prokes) khusus sekolah. Itu tercantum dalam panduan Center of Disease Control (CDC) Amerika Serikat yang baru saja diperbarui pada 19 Maret lalu.

Yoga mengatakan, CDC memperbarui aturan itu berdasar perkembangan bukti ilmiah terbaru tentang kemungkinan jarak penularan yang terjadi dalam berbagai keadaan. Panduan tersebut meliputi beberapa pengaturan soal jarak.

Di SD, harus ada jarak setidaknya 3 kaki (feet) atau sekitar 1 meter. Di SMP dan SMA, murid juga harus jaga jarak setidaknya sekitar 1 meter di area yang dikategorikan sebagai tingkat penularan rendah, sedang, dan cukup. ”Pada area dengan penularan yang tinggi, jarak antarmurid sebaiknya 6 feet atau 1,828 meter,” jelas Yoga.

Sementara itu, jarak sekitar 6 kaki atau 1,8 meter harus tetap dijaga antarorang dewasa seperti guru dan staf sekolah serta antara orang dewasa dan murid. Jarak itu diterapkan dalam keadaan masker tidak digunakan.

Tamu yang berkunjung ke sekolah juga harus dibatasi. Hanya yang memiliki kepentingan amat mendesak yang diizinkan. Juga perlu diatur jam giliran sekolah supaya tidak terlalu penuh murid di sekolah pada satu waktu tertentu.

”Selain aturan jaga jarak ini, tentu ada berbagai aturan terperinci lain. Misalnya, tentang penggunaan masker, cuci tangan, kebersihan bangku, kelas, dan sekolah serta kemungkinan tes dan penelusuran kasus bila diperlukan,” ungkapnya.

Ketua Umum PB IDI, Daeng M. Faqih menyatakan, angka kematian anak di Indonesia mencapai 1,7 persen. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi teratas angka kematian anak karena Covid-19. ”Jadi, kita tetap harus hati-hati,” ungkapnya.

Untuk menangkal Covid-19, harus dilakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Namun, itu agak sulit diterapkan untuk anak-anak di bawah 10 tahun.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan, terlepas dari adanya sekolah tatap muka atau tidak, pendidikan disiplin prokes harus diterapkan sejak di rumah. Orang tua dan anggota keluarga yang dewasa diharapkan memperkenalkan 3M.

Sementara itu, pemerintah berencana mengeluarkan aturan baru soal pembelajaran tatap muka di sekolah hari ini (30/3). Organisasi guru berharap aturan tak lagi diperlonggar.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menuturkan, aturan sebelumnya mengenai PTM di sekolah sudah baik. Seluruh aspek sudah masuk kategori yang harus dipenuhi satuan pendidikan sebelum PTM dilaksanakan.

”Kami khawatir dilonggarkan karena mengejar pembukaan sekolah secara serempak setelah vaksinasi guru dan tenaga pendidik,” ungkapnya saat dihubungi kemarin (29/3). (tau/lyn/mia/shf/c19/ttg/JPG)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top