Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko


Menkumham RI, Yasonna Laoly (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

POLITIK

Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak hasil kepengurusan Partai Demokrat di bawah komando Moeldoko. Ihwal hal ini dikatakan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam konferensi pers yang digelar bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Rabu (31/3) siang.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat lewat Jhoni Allen Marbun cs menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya. Hasil KLB ini kemudian dilaporkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan kepengurusan.

“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna dalam jumpa pers siang tadi.

Yasonna menjelaskan alasan tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko lantaran masih adanya administrasi yang tidak terpenuhi.

“Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelegkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPP DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC,” katanya.

Tak Bisa Lagi Ajukan Permohonan

Yasonna menegaskan, karena sudah ditolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, maka tidak ada kemungkinan lagi mereka bisa mengajukan permohonan kepengurusan kepada Kemenkumham.

BACA JUGA: Menkumham Umumkan Status Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Hari Ini, Kubu AHY Yakin Putusan Pemerintah Obyektif

Sebab menurut Yasonna, kubu Moeldoko sudah diberikan waktu satu minggu untuk melengkapi berkas yang dirasa kurang. ’’Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi, dengan peristiwa yang sudah kita teliti, itu tidak memenuhi,’’ tegas Yasonna.

Yasonna menambahkan, jika kubu Moeldoko tetap mengajukan kembali hasil kepengurusan tersebut yang dianggap kurang, maka itu bukan lagi menjadi ranah Kemenkumham. Sebab pihaknya sudah mengeluarkan keputusan final. ’’Kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih memenuhi, itu bukan urusan kami,’’ katanya.

Mengenai Partai Demoktrat kubu Moeldoko yang menganggap AD/ART 2020 Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak sah. Yasonna menyatakan, itu bukan menjadi wewenang pemerintah, melainkan pengadilan.

’’Diuji di pengadilan saja. Itu di luar ranah kami. Ini ranah hukum administratif. Jadi, ranah menguji anggaran dasar itu di pengadilan. Apakah bertentangan dengan UU Parpol atau tidak? Silakan saja, itu hak setiap kader Demokrat,’’ ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, kepengurusan Partai Demokrat terjadi dualisme. Kubu Jhoni Allen Marbun cs menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021–2026.

Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020–2025. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top