Angka Penduduk Miskin di Matim Naik, Bupati Agas Minta OPD Saling Koordinasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Angka Penduduk Miskin di Matim Naik, Bupati Agas Minta OPD Saling Koordinasi


MUSRENBANG RKPD. Bupati Matim, Agas Andreas dan Wabup Stef Jaghur menghadiri acara Musrenbang RKPD Matim yang berlangsung secara online di ruang rapat bupati Matim di Lehong, Rabu (31/3). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Angka Penduduk Miskin di Matim Naik, Bupati Agas Minta OPD Saling Koordinasi


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) pada 2020 mengalami kenaikan 0,03 poin atau sebanyak 860 jiwa. Pada 2019, persentase penduduk miskin sebesar 26,49 persen atau 75.830 jiwa.

“Persentase penduduk miskin tahun 2020 berada pada angka 26,52 persen atau 76.690 jiwa. Ini yang akan menjadi perhatian Pemda Matim di tahun mendatang,” ujar Bupati Matim, Agas Andreas, saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Matim tahun 2022, di Borong, Rabu (31/3).

Musrenbang RKPD itu digelar secara hybrid karena tidak semua peserta hadir dalam satu ruangan, namun ada yang mengikuti melalui video confrence (vidcon) karena dalam situasi pandemi Covid-19. Video conference berlangsung dari ruang rapat bupati, kantor bupati di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati (Wabup), Stef Jaghur, Kepala Bappelitbangda, Maksi Ngkeros, Sekertaris Bappelitbangda, Matias Mingga, para Asisten, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Melalui vidcon, masing-masing peserta Musrenbang berbicara melalui live video dari ruangan kantornya masing-masing.

Bupati Agas mengatakan, dalam RPJMD Kabupaten Matim, semua proses pembangunan diarahkan menuju penurunan angka kemiskinan. Pada RKPD tahun 2022, target penurunan angka kemiskinan masuk pada angka 25,50-20,50 persen.

Bupati Agas menegaskan, komitmen Pemkab Matim dalam upaya menurunkan angka kemiskinan sangatlah serius.

“Sasaran program pemerintah diarahkan kepada penduduk miskin yang sudah ada di data sosial kemiskinan. Segala bentuk bantuan pemerintah, baik perumahan layak huni, bantuan pertanian, ternak, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial lainya, diarahkan untuk membantu masyarakat dengan kategori miskin,” katanya.

Bupati Agas menyebutkan, untuk tingkat pengangguran, Kabupaten Matim paling rendah, dimana mencapai sebesar 2,1 persen. Permasalahan pembangunan saat ini juga semakin rumit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Matim untuk berpacu memajukan dan meningkatkan kinerja pembangunan.

Tentunya, lanjut Bupati Agas, ini menjadi catatan tersendiri bagi Pemkab Matim demi mendongkarak pembangunan melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggulan, serta mengoptimalkan sumberdaya lokal secara lebih optimal. “Karena itu sangat diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif kita semua,” tuturnya.

Pemahaman dimaksud, sambung Bupati Agas, tentu dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antarsektor. Sejalan dengan itu, sebuah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan saat ini, tidak hanya mampu oleh satu sektor saja, melainkan perlu ada peran dan keterlibatan sektor lain.

“Kepada TAPD dan kepala OPD di Pemda Matim, saya minta untuk saling berkoordinasi, saling berdiskusi, sharing pendapat, serta dapat memilih kegiatan mana saja yang membutuhkan bantuan dan keterlibatan sektor atau OPD lain. Ini supaya integrasi pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal,” tegas Bupati Agas.

Sementara Sekertaris Bappelitbangda, Matias Mingga, menjelaskan Musrenbang Kabupaten ini dilakukan dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi antara usulan kecamatan pada Musrenbangcam dengan Renja Perangkat Daerah (PD). Juga menentukan program prioritas kabupaten dengan pendanaanya lewat APBD I dan APBN untuk diusulkan.

Selain itu, kata Matias, juga bertujuan memfinalisasi Renja PD. Sasarannya, agar program dan kegiatan yang dihasilkan dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Matim yang sifatnya prioritas dan urgen.

Matias mengharapkan, kegiatan Musrenbang ini mampu menghasilkan program-program prioritas yang sinkron dengan program prioritas provinsi dan nasional.

“Musrenbang RKPD ini untuk menjaring masukan dan saran penting dalam menyusun RKPD tahun 2022. RKPD dimaksud merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Matim 2019-2024,” jelas Matias Mingga.

Sehingga menurutnya, itu satu rangkaian yang berkesinambungan dengan RKPD tahun-tahun sebelumnya dan berikutnya, dalam rangka RPJMD tahun 2019-2024.

Matias menyebutkan, kegiatan Musrenbang ini diikuti sebanyak 100 orang, baik itu unsur DPRD Matim, pimpinan OPD, utusan kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, BUMN, dan BUMD, serta instansi vertikal.

“Tema RKPD tahun 2022, yakni peningkatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur dasar, sosial dan budaya, pariwisata berbasis budaya lokal pertanian. Tema itu turunan dari RKT 4 RPJMD Kabupaten Matim tahun 2019-2024,” jelas Matias. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top