Pemkab TTU dan BPJS Ketenagakerjaan Siap Laksanakan Inpres No. 2 Tahun 2021 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemkab TTU dan BPJS Ketenagakerjaan Siap Laksanakan Inpres No. 2 Tahun 2021


Wabup TTU, Eusabius Binsasi saat membuka pertemuan antara Pemkab TTU dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, bertempat di lantai 2 kantor Bupati TTU, Kamis (1/4). (FOTO: HUMAS BPJS Ketenagakerjaan)

BISNIS

Pemkab TTU dan BPJS Ketenagakerjaan Siap Laksanakan Inpres No. 2 Tahun 2021


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021.

Perpres ini mengatur tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dimana program dimaksud sangat fleksibel untuk masyarakat umum dan memberikan manfaat yang besar bagi siapa saja yang bergabung dengan mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.

Kesiapan pelaksanaan Perpres ini diwujudkan melalui pertemuan antara Pemkab TTU dan BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung di lantai 2 Kantor Bupati TTU. Pertemuan yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) TTU, Drs. Eusabius Binsasi itu membahas pentingnya penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Hadir hadir dalam pertemuan itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekda TTU, Fransiskus Fay, pimpinan SKPD se-Kabupaten TTU dan undangan lainnya.

Wabup TTU, Eusabius Binsasi usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, Inpres No. 2 Tahun 2021 sangat penting bagi masyarakat umum, dan program ini sudah banyak membantu warga yang sudah terdaftar sebagai peserta. Hal ini dibuktikan dengan pembayaran santunan kepada pihak yang mengalami keadaaan tertentu sesuai kondisi lapangan, bahkan selalu hadir memberikan kemudahan kapan saja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dikatakan, laporan yang disampaikan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dinas teknis terkait memberikan gambaran yang positif mengenai pentingnya kepemilikan jaminan sosial bagi para pekerja PNS maupun wiraswasta yang menjamin saat melakukan tugas sesuai profesi bahkan di hari tua nanti.

“Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 ini segera kami lakukan, dan langkah awal akan dimulai dari aparat desa yang tersebar di 24 kecamatan dalam lingkup Kabupaten TTU,” tegas mantan Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI ini.

Eusabius meminta BPJS Ketenagekerjaan segera koordinasi dengan Dinas Kesehatan TTU agar membangun kerja sama dengan seluruh Puskesmas guna memberikan edukasi kepada publik tentang manfaat dari kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Saya berharap ke depan masyarakat bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” harap Eusabius.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Armada Kaban menyampaikan bahwa Inpres No. 2 Tahun 2021 memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat termasuk warga yang berdomisili di 22 kabupaten/kota di NTT.

“Kami memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi kepada publik sampai di wilayah pedesaan dan siap meningkatkan kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTT dengan prinsip agar Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 dapat dijalankan yang berimplikasi pada peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan sesui ketentuan yang berlaku,” jelas Armada dalam keterangan tertulis Humas BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (1/4).

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua, Nasrullah Umar dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat umum dengan jenis dan mudah diakses oleh siapapun. Dan Inpres No.2 Tahun 2021 ini memberikan ruang yang selebar-lebarnya agar peserta bisa mendapatkan haknya sebagian peserta. “Peserta bisa menikmati manfaat lainnya seperti manfaat layanan tambahan perumahan bagi peserta. Tentu bagi mereka yang memenuhi syarat pekerjaan,” katanya.

Nasrullah Umar menjelaskan bahwa kerinduan akan kemudahan pendaftaran dan pembayaran kini telah terjawab. Kiranya masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-sebaiknya untuk jangka panjang bagi kepentingan keluarga maupun bagi siapa saja dengan prinsip bisa memberikan kemudahan baginya saat membutuhkan disaat tertentu.

“Untuk mendukung kegiatan di lapangan, personil yang ada saat ini mencapai 31 orang, dan kami menargetkan akan ada empat perwakilan di setiap kecamatan,” ungkap Nasrullah.

Nasrullah menambahkan, untuk optimalisasi pelaksanaan program, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan pada jasa konstruksi. Hal tersebut diatur dalam Pemendagri sebagai persyaratan pencairan dana yang termuat dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). (*/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top