Presiden Jokowi Perintah 7 Pejabat Ini Tangani Bencana di NTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Presiden Jokowi Perintah 7 Pejabat Ini Tangani Bencana di NTT


TIBA DI FLOTIM. Menteri Kesehatan, Tri Rismaharini (tengah) disambut Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotaria Latif saat mengunjungi korban bencana di Adonara, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, Selasa (6/4). (FOTO: IMANUEL FOR TIMEX)

NASIONAL

Presiden Jokowi Perintah 7 Pejabat Ini Tangani Bencana di NTT


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintah jajaran terkait segera melakukan penanganan terhadap bencana banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang di NTT. Pihaknya telah memerintah kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Panglima TNI, dan Kapolri untuk secara cepat melakukan evakuasi dan penanganan korban bencana.

Jokowi telah memperoleh laporan lengkap terkait bencana tersebut dari Kepala BNPB, Doni Monardo. Presiden menginstruksi jajarannya bergerak cepat dalam memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan ketersediaan logistik yang baik di lapangan. Serta memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi hingga pembangunan infrastruktur yang cepat.

Presiden juga mengingatkan agar seluruh pihak waspada terkait kondisi cuaca. Peningkatan curah hujan di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir harus diwaspadai. ”Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah,” tuturnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan Rp 2,6 miliar. Jumlah itu terdiri atas bantuan logistik senilai Rp 1,2 miliar dan sisanya digunakan untuk santunan. Bantuan logistik berupa makanan, perlengkapan keluarga, peralatan evakuasi, serta peralatan sandang. Bantuan dikirim dalam tiga tahap.

Penyaluran bantuan sempat terkendala cuaca Badai Siklon Seroja di NTT. Sehingga pesawat belum bisa masuk ke NTT dan Larantuka. Akses laut pun masih ditutup. Kendati demikian, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Kemensos Syafii Nasution menyatakan, taruna siaga bencana (tagana) telah mengambil peran dalam penanganan bencana bersama unsur-unsur terkait. Tagana bertugas mendata korban, mengevakuasi korban, hingga mendistribusikan logistik.

”Logistik bersumber dari gudang Dinas Sosial Provinsi NTT dan gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta belanja langsung,” ungkapnya, kemarin (5/4).

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menuturkan, pihaknya akan membangun unit pengelolaan air bersih di lokasi banjir bandang di NTT. PMI juga mengirim mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke pusat-pusat pengungsian. Menurut pria yang akrab disapa JK itu, dalam setiap kejadian banjir bandang, ketersediaan air bersih sangat mendesak. Sebab, banyak sumber air bersih yang rusak diterjang banjir. ”Untuk banjir bandang NTT, kita sudah buat tim,” katanya kemarin.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor mengajak seluruh penggiat zakat segera menyalurkan bantuan dana zakat kepada korban bencana. Khususnya bencana yang baru melanda NTT.

Menurut dia, orang yang terkena bencana tidak bisa disebut sejahtera. Karena itu, penyintas bencana wajib menerima manfaat zakat. Tarmizi berharap dana zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.

Dari Senayan, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di NTT. Sebab, laporan yang datang dari konstituennya di daerah tersebut menginformasikan bahwa kerusakan terjadi secara merata di seluruh daerah NTT.

”Melihat skala kerusakan, dapat dipastikan seluruh daerah se-NTT terdampak. Korban jiwa dan kerusakan sedemikian hebat. Kami meminta bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional,” tutur Melkiades kemarin.

Dengan peningkatan status, Melkiades menilai proses pemulihan daerah bisa lebih cepat dan optimal. Pemerintah pusat bisa lebih mudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan dan perbaikan sosial, ekonomi, serta kesehatan.

Selain itu, peran pemerintah pusat diperlukan terutama untuk memastikan agar persebaran Covid-19 dan penyakit menular lainnya tidak makin parah di daerah terdampak bencana. ”Dengan status bencana nasional ini, kami juga berharap pemerintah pusat bisa membantu memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya pascabencana,” jelasnya.

Pada bagian lain, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah berkoordinasi dengan unsur Persyarikatan Muhammadiyah di Flores Timur dan Kabupaten Sikka. ”Sebagai kawasan terdekat yang sudah ada MDMC daerah,” ucap Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, koordinasi penanganan banjir bandang di NTT harus melibatkan tim SAR di Flores dan di Provinsi NTT, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) pusat dan daerah, TNI-Polri, serta pemerintah daerah. Dia menyatakan, pencarian korban harus terus dilakukan. Semua kekuatan SAR harus dikoordinasikan, termasuk dengan tim SAR terdekat seperti Bali dan NTB. ”Saya harap membantu pencarian korban,” tuturnya.

Puan meminta pihak-pihak terkait mencari penyebab banjir bandang sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, penanganan kondisi darurat harus dilakukan dengan penyediaan obat dan makanan, trauma healing, penanganan masyarakat rentan, serta antisipasi bencana susulan. (tau/lyn/mia/deb/wan/lum/c9/oni/JPG)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top