Ahli Geologi Sebut Karst Benteng Jawa di Matim Harus Dilindungi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ahli Geologi Sebut Karst Benteng Jawa di Matim Harus Dilindungi


FGD. Suasana FGD hasil kajian terpadu KBAK yang berlangsung di Kantor Bupati Matim, Rabu (7/4). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Ahli Geologi Sebut Karst Benteng Jawa di Matim Harus Dilindungi


Karst Satar Punda Tak Penuhi Kriteria KBAK, Bisa Dibudidaya

BORONG, TIMEXKUPANG.com-Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di wilayah utara, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), yakni karst di wilayah Satar Punda dan Elar, dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.17 Tahun 2012. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan tim ahli geologi Kementerian ESDM.

Artinya, karst di wilayah yang direncanakan untuk kegiatan parbik semen di Kampung Luwuk dan Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Utara, bisa dibudidaya alias tidak harus dilindungi. Sementara karst Benteng Jawa, Kecamatan Lamba Leda dan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, memenuhi kriteria sebagai KBAK atau harus dilindungi.

“Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, menjelaskan kriteria KBAK harus dilindungi dan bisa dibudidaya,” ujar Aris D. Nugroho, salah satu narasumber tim geologi Kementerian ESDM, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hasil kajian terpadu KBAK, di kantor Bupati Manggarai Timur (Matim), Rabu (7/4).

Kegiatan FGD ini dibuka Bupati, Agas Andreas, dan dihadiri pimpinan DPRD, pimpinan perangkat daerah, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak JIPC, dan mahasiswa. Kegiatan yang menghadirkan empat narasumber ahli geologi ini dipandu Kepala Bappelitbangda Matim, Maksi Ngkeros.

Aris Nugroho menyebutkan, penyelidikan KBAK di Matim telah berlangsung sejak 22 September hingga 24 Desember 2020. Penelitian itu melibatkan 31 orang yang terbagi dalam lima tim, masing-masing tim survey geologi, geologi lingkungan, hidrogeologi, geofisika, dan tim geologi teknik.

Dikatakan, hasil penyelidikan KBAK itu dituangkan dalam beberapa peta, antara lain peta geologi, peta sebaran batu gamping, peta sistem hidrogeologi, dan peta usulan KBAK daerah Lamba Leda Utara dan sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis, karst Benteng Jawa-Pota, menunjukan eksokarst dan endokarst tertentu yang merupakan kriteria KBAK.

“Eksokarst dan endokarst tertentu itu berupa mata air permanen, dolina, gua basah yang membentuk jaringan sungai bawah tanah,” beber Aris Nugroho.

Bupati Matim, Agas Andreas dalam sambutanya menjelaskan, berdasarkan Permen ESDM No.17 tahun 2012, penentuan KBAK didasarkan pada adanya kriteria eksokarst dan endokarst tertentu. Hal itu dilakukan untuk menentukan, mana karst yang harus dilindungi melalui KBAK dan mana karst yang dapat dimanfaatkan.

Bupati Agas menyebutkan, penyelidikan KBAK di Matim yang telah berlangsung tiga bulan dilakukan tim terpadu dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi. Dengan adanya penyelidikan itu, Agas berharap dapat memberi kepastian terhadap kawasan karst yang dapat dimanfaatkan dan kawasan karst yang harus dilindungi.

“Melalui FGD ini, saya harapkan dapat menyamakan persepsi dan menghasilkan penilaian yang obyektif terkait hasil penyelidikan atau kajian KBAK,” kata Bupati Agas.

Bupati Agas juga berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepakatan delineasi usulan KBAK Kabupaten Matim yang akan disampaikan kepada Menteri ESDM, untuk ditetapkan sebagai KBAK yang merupakan kawasan lindung geologi  dan sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.

Kepala Bappelitbangda Matim, Maksi Ngkeros, kepada TIMEX menjelaskan, FGD tersebut dilaksanakan sebagai bahan kelengkapan untuk usulan penetapan KBAK ke Kementrian ESDM melalui Gubernur NTT. Sehingga nantinya, Pemda Matim mendapat SK penetapan KBAK.

“Tentunya Pemda akan mendapatkan SK tersebut kalau sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM. Dalam kegiatan FGD ini kita telah sepakti empat hal untuk diusulkan kepada Kementrian ESDM,” ujar Maksi.

Maksi menyebutkan, empat poin penting yang disepakati bersama dalam forum FGD hasil kajian terpadu KBAK Kabupaten Matim, yakni, pertama, berdasarkan kriteria eksokarst (mata air, bukit karst), dan endokarst (sungai bawah tanah) pada pasal 4 Permen ESDM No.17/2012 tentang KBAK, maka sebagian formasi bari sisi selatan dan tengah perlu dilindungi. Oleh karena itu, Pemkab Matim agar menyampaikan usulan penetapan KBAK kepada Menteri ESDM.

Kedua, berdasarkan atas analisis hidrogeologi, hidrogeokimia, hidroisotop (180 dan 2h), geofisika, dan pengeboran inti (di Lengko Lolok dan Tiwu Cewe) menunjukkan ada tiga sistem air tanah di daerah penyelidikan.

Ketiga, sistem air tanah batuan vulkanik dan karst dengan sistem aliran air tanah menengah,  sistem air tanah karst-epigenik dengan sistem aliran air tanah lokal, dan sistem air tanah karsthipogenik dengan sistem aliran air tanah regional. Berdasarkan hasil kajian terpadu KBAK Kabupaten Matim, Karst Benteng Jawa-Pota memenuhi kriteria Permen ESDM No. 17 Tahun 2012, sebagai KBAK, dan Karst Satar Punda dan sebagian Karst Elar, tidak memenuhi kriteria Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 sebagai KBAK.

Keempat, mata air di luar area usulan penetapan KBAK tetap harus dilindungi dengan mekanisme perlindungan setempat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Yang dimaksud dengan tidak memenuhi kriteria sebagai KBAK, yaitu bisa dibudidayakan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk untuk kegiatan pertambangan,” kata Maksi. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top