BNPB Koordinasi dengan Pemkot untuk Pemulihan dan Penyaluran Bantuan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

BNPB Koordinasi dengan Pemkot untuk Pemulihan dan Penyaluran Bantuan


KOORDINASI. Deputi Bidang Penanganan Darurat, BNPB RI, Dody Ruswandi melakukan pertemuan dengan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, dan jajaran di rumah jabatan, Rabu (7/4). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

BNPB Koordinasi dengan Pemkot untuk Pemulihan dan Penyaluran Bantuan


KUPANG, TIMEX-Deputi Bidang Penanganan Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Dody Ruswandi bertemu dengan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, di rumah jabatan, Rabu (7/4).

Kedatangan Dody bertujuan mengoordinasikan upaya pemulihan dan juga penanganan dampak bencana yang terjadi di Kota Kupang, juga koordinasi untuk penyaluran bantuan dari BNPB ke Kota Kupang bagi masyarakat terdampak.

Dody Ruswandi mengatakan, skema yang ada untuk bantuan dari BNPB untuk kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Artinya rumah yang tidak bisa ditempati lagi, dan harus dibangun kembali, dikategorikan rusak berat, dimana BNPB membantu dengan dana stimulan Rp 50 juta. Untuk kategori rusak sedang memperoleh Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Menurut Dody, tim pendataan yang akan menjadi ujung tombak adalah Dinas PUPR dan BPBD. Tugas tim ini mendata dan melakukan verifikasi. Yang perlu diingat, kata Dody bahwa pemerintah tidak mengganti full, bantuan hanya bersifat stimulan saja.

“Jadi bantuan dari BPNP ada juknisnya, yang paling penting adalah verifikasi dan validasi. By name by address. Dari BNPB juga akan memberikan pendampingan,” katanya.

Dody menuturkan, yang terpenting adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk penanganan dampak bencana.

“Kami akan menyalurkan bantuan melalui BPBD Kota Kupang, dan yang paling penting pemerintah harus menggandeng BPKP, agar jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari terkait dengan bantuan ini,” pintanya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menekankan, prinsipnya adalah data-data. Jadi harus diperkuat dengan data yang benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kita juga harus berkoordinasi dengan BPKP agar jangan sampai kita mendapatkan masalah di kemudian hari,” tandasnya.

Jefri menandaskan agar pendataan dilakukan sebaik mungkin, dimana yang sangat penting adalah data, by name by address, kondisi kerusakan, masuk dalam kategori rusak ringan, sedang ataukah rusak berat. “Harus jelas agar jangan sampai bantuan yang sudah diberikan, malah jadi masalah nantinya. Karena itu perlu data jelas, dan pendampingan dari BPKP,” pungkasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top