Pemprov NTT Masih Kaji Usulan Status Bencana Nasional | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemprov NTT Masih Kaji Usulan Status Bencana Nasional


Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Marius Jelamu (kiri) selaku Juru Bicara Pemerintah menyampaikan data penanganan bencana Seroja di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, Aula El Tari Kupang, Kamis (8/4). Tampak mendampingi Kasrem 161/Wirasakti, Kolonel Inf Jems Ratu Edo. (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Pemprov NTT Masih Kaji Usulan Status Bencana Nasional


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) masih melakukan pengkajian terhadap peningkatan status bencana Seroja yang melanda wilayah NTT menjadi bencana nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan (APIP) Setda NTT, Marius Ardu Jelamu di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, Aula El Tari Kupang, Kamis (8/4) malam.

Dikatakan, status tanggap darurat telah ditetapkan melalui SK Gubernur sejak 6 April, dan berlangsung hingga 5 Mei 2021 mendatang. Karena itu, dalam masa tanggap darurat ini dibutuhkan kerja keras semua pihak.

Terhadap peningkatan status bencana, kata Marius, Pemprov NTT terus melakukan pengkajian karena untuk meningkatkan status bencana daerah menjadi bencana nasional harus didukung dengan data-data dari seluruh kabuapten/kota.

Selain itu, lanjutnya, bantuan dan keterlibatan pemerintah pusat serta TNI-Polri sangat banyak dan langsung disalurkan kepada sasaran penerima, yakni masyarakat terdampak bencana.

“Kita harus bersyukur karena meski belum ditetapkan menjadi bencana nasional, namun bantuan dan perhatian pemerintah pusat sangat tinggi yang ditujukan kepada masyarakat terdampak bencana,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur VBL mengaku bersyukur karena bencana yang sangat besar ini mendapat respon yang sangat cepat dari pemerintah pusat sehingga meringankan. Hal ini ditunjukkan dengan langkah-langkah penanganan oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemanusiaan, khususnya dalam upaya evakuasi dan pencarian para korban.

BACA JUGA: YPTB Minta Pemerintah Pusat Tetapkan Status Bencana Nasional di NTT

Pasca bencana, kata VBL, dampak ikutan seperti kehilangan harta benda dan masalah gagal panen pun akan terjadi. Pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan upaya strategis demi pemulihan kondisi tersebut.

“Saya perintahkan kepada Kadis Pertanian dan Kadis Peternakan untuk mempersiapkan bibit serta bantuan-bantuan untuk mengantisipasi terjadinya kelaparan,” katanya.

Emelia Nomleni Ketua DPRD NTT, didampinggi Wakil Ketua DPRD NTT, Cristian Mbuik sebelumnya mendorong pemerintah NTT untuk mengkaji bencana alam itu untuk meningkatkan statusnya sebagai bencana nasional.

“Kita minta untuk dikaji kembali bisa berbagi tugas dengan pemerintah pusat termasuk kucuran anggaran karena dampak dari bencana ini membutuhkan anggaran yang cukup besar,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPD PDIP NTT itu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan direspon postif dengan kunjungan presiden ke Flores.

“Pak Gub berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sudah direspon presiden dan beberapa menteri yang sudah bekunjung daratan flores kami sampaikan apresiasi,” ujarnya.

Usulan agar bencana yang melanda NTT ditetapkan sebagai bencana nasional juga disampaikan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni. Menurutnya, penanganan bencana yang meluluhlantakkan sejumlah kabupaten/kota di NTT tidak bisa ditangani dengan mengandalkan kemampuan pelayanan pemerintah daerah, namun harus skala nasional. Sehingga tepat jika pusat menetapkan status bencana di NTT ini sebagai bencana nasional. (mg29/aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top