Ansy Lema: Pemerintah Harus Sigap dan Cepat Respon Tangisan Rakyat yang Butuh Bantuan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ansy Lema: Pemerintah Harus Sigap dan Cepat Respon Tangisan Rakyat yang Butuh Bantuan


PEDULI. Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry dan anggota Komisi IV DPR RI, Yohanes Fransiskus Lema menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Imam Masjid Agung Al-Baitul Qadim Airmata, Jumat (9/4). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

POLITIK

Ansy Lema: Pemerintah Harus Sigap dan Cepat Respon Tangisan Rakyat yang Butuh Bantuan


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si., Jumat (9/4) mendampingi Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry yang juga koordinator tim peduli bencana PDI Perjuangan di NTT menyerahkan bantuan bagi korban bencana terdampak Siklon Tropis Seroja di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

Setelah turun langsung melihat kondisi para korban, politikus yang akrab disapa Ansy ini mengaku sangat prihatin dan sedih karena bencana ini telah membawa kerugian yang tidak sedikit. Baik korban nyawa manusia dan harta benda.

Keprihatinan Ansy makin bertambah karena dirinya mendapat informasi, di wilayah Kabupaten Sabu Raijua juga di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, masyarakat terisolir karena rusaknya sejumlah jalur transportasi, dan belum terjangkau bantuan.

Menyikapi hal itu, Ansy meminta perhatian pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk cepat dan sigap menjawab tangisan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sigap membantu mereka yang belum tersentuh bantuan, terutama bahan kebutuhan pokok untuk warga yang masih terisolir di desa-desa.

Menyikapi adanya permintaan sejumlah elemen masyarakat di NTT agar pemerintah menetapkan bencana yang melanda wilayah ini dengan status bencana nasional, dengan tegas dijawab Ansy bahwa Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengharuskan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk bertanggungjawab terhadap penanganan bencana.

Dalam konteks ini, demikian Ansy, harus menggerakan segala daya upaya untuk membantu masyarakat. Dan sejauh ini, kata Ansy, pemerintah telah menyikapi dengan serius. Presiden Jokowi telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Sosial, Menteri PUPR, Basarnas, TNI-Polri untuk turun langsung melakukan penanganan terhadap para korban.

“Kita lihat BNPB sudah turun, Mensos juga sudah turun, TNI-Polri sudah turun, Menteri PUPR juga, bahkan Presiden Jokowi pun sudah tinjau langsung lokasi bencana. Mentan juga sudah turun bawa bantuan. Ini harus dilihat sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat. Presiden sudah ke Flotim Lembata. Ini bukan berarti Presiden tidak peduli Sabu, Rote, Timor, Sumba, dan Alor. Kalau suruh Pak Presiden harus datang dan menyapa satu-satu, saya rasa tidak mungkin juga, waktu Pak Presiden tentu terbatas karena harus mengurus satu Indonesia,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) NTT II meliputi Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Sumba itu.

“Jadi jangan sampai berpikir bahwa pemerintah terkesan melupakan (Timor, Rote, Sabu, Sumba, Alor, Red), padahal tidak. Karena UU sudah mengamanatkan tanggung jawab pemerintah terhadap bencana, maka kita mendesak pemerintah pusat memberi perhatian total untuk membantu masyarakat pasca bencana,” tegas Ansy kepada media ini melalui sambungan telepon, Sabtu (10/4) malam.

Alokasi Anggaran Pascabencana

Ansy juga mengaku pihaknya telah mendesak Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Provinsi NTT pascabencana.

Desakan politikus muda PDI Perjuangan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, dan Mentan, Syahrul Yasin Limpo, Kamis (8/4).

“Kementan, KKP, dan KLHK harus mengalokasikan anggaran untuk membangun NTT pascabencana alam di NTT. Karena, mayoritas korban bencana alam di NTT bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan yang berkaitan erat dengan tiga kementerian ini,” ujar Ansy.

Ansy menuturkan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan BNPB, Basarnas, Kemensos, TNI dan Polri untuk terjun langsung mengawal situasi tanggap darurat bencana di NTT. Karena dalam situasi tanggap darurat, Negara harus fokus pada pendekatan kemanusiaan, penyelamatan manusia, evakuasi, dan bantuan logistik yang berkaitan dengan penyelamatan (resque period) atau periode penyelamatan.

“Setelah periode penyelamatan, negara harus melakukan rehabilitasi, renovasi dan rekonstruksi yang termasuk periode pascabencana sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jadi tanggung jawab negara tidak hanya pada mitigasi (pra bencana), periode penyelamatan (bencana), tetapi juga pemulihan sesudah bencana alam (pascabencana). Artinya, negara terikat tanggung jawabnya untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana,” papar Ansy.

Mantan dosen itu menguraikan, keterlibatan Kementan, KKP, dan KLHK dalam kegiatan pascabencana sudah diatur dalam Pasal 58 dan 59 UU No. 24 Tahun 2007 tentang tugas dan tanggung jawab negara untuk melakukan rehabilitasi, renovasi, dan rekonstruksi pascabencana. Agar terlaksana dengan baik, maka Pasal 60 menegaskan dana penanggulangan bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

“Berdasarkan Pasal 58,59, dan 60 UU No. 24 Tahun 2007 pemerintah pusat, yang di dalamnya termasuk Kementan, KKP, dan KLHK wajib mengalokasikan dan atau menambah anggaran mendukung kegiatan-kegiatan pascabencana alam di NTT. Jadi kegiatan pascabencana bukan hanya tugas BNPB atau pemerintah daerah di NTT, tetapi tugas pemerintah pusat,” tegas Ansy.

Bencana Memukul Petani, Peternak, Nelayan

Keterlibatan Kementan, KKP, dan KLHK sangat urgen karena konteks petani, peternak dan nelayan saat ini. Sebelum bencana alam, petani, peternak, dan nelayan di NTT telah sangat menderita akibat virus Flu Babi Afrika (ASF) dan pandemi Covid-19. Kini bencana alam semakin memukul mereka karena ternak, lahan pertanian, rumah, tanaman mereka, kolam budidaya, kapal-kapal nelayan telah hancur akibat banjir, angin deras, dan gelombang pasang.

“Saat ini petani, peternak, dan nelayan korban bencana di NTT sangat tidak berdaya. Sebelum bencana, mereka sudah terhimpit oleh ASF dan pandemi Covid-19. Jika tidak segera dibantu, banyak rumah tangga petani, peternak, nelayan di NTT dipastikan jatuh terjerat kemiskinan. Ingat, kemiskinan di NTT adalah kemiskinan petani, peternak, dan nelayan,” ucap Ansy.

Ansy mengusulkan agar Kementan, KKP dan KLHK melakukan pendataan dengan menggunakan metode survei, identifikasi dan desain (SID) sebelum melakukan intervensi pascabencana. Kementan harus mengidentifikasi dan mencari solusi dampak bencana terhadap food estate di Sumba, perbaikan irigasi kecil, persiapan musim tanam Malaka, alat mesin pertanian yang rusak, perbaikan jalan tani, dan ketersediaan bibit-pupuk. KKP harus turun langsung memberi solusi pascabencana kepada para nelayan, pembudidaya ikan, dan pegiat perikanan karena saat ini sekolah perikanan, kolam budidaya, dan kapal alat tangkap mengalami rusak berat.

“Sedangkan KLHK harus menghijaukan daerah hulu sungai, daerah-daerah gundul, terutama daerah tangkapan air (catchman area) dengan melibatkan-memberdayakan masyarakat sekitar. Hikmah bencana alam di NTT adalah pentingnya merawat alam sekitar. Penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS), misalnya DAS Benenain di Malaka dan penanaman ekosistem mangrove di bibir pantai sangat penting sebagai tindakan pencegahan bencana di NTT. Kita jaga alam, alam menjaga kita,” tambah Ansy.

Ansy menginformasikan, Mentan, Menteri KKP, dan Menteri LHK berkomitmen segera turun langsung memulihkan petani, peternak, dan nelayan korban bencana alam di NTT. Bahkan, kepada Ansy Lema, Menteri KLHK, Siti Nurbaya secara pribadi menginformasikan bahwa ia telah menginstruksikan Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) agar turun langsung mendata dan melihat kemungkinan program intervensi KLHK pascabencana di NTT.

“Saya berkomitmen untuk terus konsisten menyuarakan aspirasi petani, peternak, dan nelayan , dan seluruh masyarakat NTT. Tugas DPR adalah menyampaikan aspirasi, bukan mengeksekusi anggaran atau program. Negara harus didesak untuk bertanggungjawab dalam rehabilitasi, renovasi, dan rekonstruksi pascabencana di NTT. Saya akan mengawal komitmen Kementan, KKP, dan KLHK untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pascabencana di NTT,” pungkasnya. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top