Jemput Paksa Kades dan Bendahara Naekake B, Jaksa Sita Mobil dan Dokumen | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jemput Paksa Kades dan Bendahara Naekake B, Jaksa Sita Mobil dan Dokumen


DIPERIKSA. Tim Penyidik Kejari TTU saat melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kepala Desa Naikake B, Herminigildus Tob dan Bendahara, Milikheor Tob di kantor Kejari TTU, Senin (12/4) malam. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Jemput Paksa Kades dan Bendahara Naekake B, Jaksa Sita Mobil dan Dokumen


Kasus Korupsi Dana Desa Naekake B, Kecamatan Mutis

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) bekerja maraton dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Naekake B, Kecamatan Mutis.

Terbukti, tim penyidik Kejari TTU melakukan pemanggilan terhadap para pihak baik itu kepala desa bersama perangkat, TPK dan juga BPD guna dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana desa di desa setempat.

Sesuai jadwal panggilan menghadap, oknum kepala desa dan bendahara memberikan keterangan kepada penyidik pada Senin (12/4), namun mangkir. Dan penyidik mengetahui oknum kepala desa dan bendahara sementara berada di Kota Kefamenanu sehingga langsung dilakukan upaya jemput paksa.

Pantauan Timor Express, Senin (12/4) malam, tim penyidik Kejari TTU menjemput paksa oknum Kepala Desa Naikake B, Herminigildus Tob, dan Bendahara Milikheor Tob di rumah anggota DPRD TTU, Paulinus Efi yang beralamat di Km 5 Jurusan Kupang, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu.

Di rumah milik anggota DPRD TTU tersebut, oknum kepala desa dan bendahara tidak membawa sebuah dokumen berkaitan dengan pengelolaan dana desa namun tim penyidik menemukan sebuah mobil dump truk dengan nomor polisi DH 8010 DD miliknya yang diduga didapati dengan menilep dana desa.

Setelah itu, oknum kepala desa dan bendahara dibawa ke sebuah kos yang beralamat di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah untuk mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Naekake B selama satu periode kepemimpinannya sesuai petunjuk dari oknum kepala desa.

Usai mengambil dokumen tersebut, oknum kepala desa dan bendahara langsung digelandang ke kantor Kejari TTU guna memberikan keterangan ke penyidik.

Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila kepada Timor Express, Selasa (13/4) mengatakan, upaya jemput paksa dilakukan lantaran oknum kepala desa dan bendahara membangkang dan tidak mengindahkan panggilan menghadap penyidik Kejari guna memberikan keterangan mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di desa setempat selama satu periode kepemimpinannya.

“Kita jemput paksa karena kepala desa dan bendahara selalu membangkang saat dipanggil penyidik. Diminta membawa dokumen saja tidak pernah. Setiap kali datang menghadap penyidik selalu jalan lenggang,” ungkap Roberth.

Roberth menambahkan, dalam upaya jemput paksa tersebut, penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil dump truk milik kepala desa dengan nomor polisi DH 8010 DD yang diduga akan digelapkan atau dihilangkan.

Selain itu, lanjut Roberth, tim penyidik Kejari TTU juga berhasil menyita sejumlah dokumen dan uang tunai sebanyak Rp 7.000.000 yang dibawa oleh oknum kepala desa dan bendahara saat dilakukan jemput paksa oleh tim penyidik.

“Ada satu dump truk, sejumlah dokumen dan kwitansi pembayaran serta uang tunai senilai tujuh juta rupiah sudah disita dan diamankan di Kantor Kejaksaan Negeri TTU,” ujarnya.

Roberth mejelaskan, penyidik masih akan melakukan penelusuran terhadap sejumlah aset milik kepala desa untuk dilakukan penyitaan. Dugaan kuat semua aset yang dimiliki kepala desa itu hasil dari menilep dana desa selama masa kepemimpinan kades.

Selain itu, kata Roberth, tim penyidik juga akan melakukan penelusuran terhadap aliran dana hasil korupsi pengelolaan dana desa di Desa Naekake B, Kecamatan Mutis selama kepemimpinan Herminigildus Tob.

“Semua aset milik kepala desa akan disita penyidik Kejari TTU. Penyidik juga akan melakukan penelusuran terhadap aliran dana dari hasil dugaan korupsi pengelolaan dana desa,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Kejari TTU melayangkan surat panggilan kedua (SP2) kepada Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa Naekake B untuk dimintai keterangan mengenai kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa selama lima tahun anggaran berturut-turut.

Rupanya, dalam panggilan pertama terhadap Sekdes dan Bendahara Desa Naekake B mangkir tanpa alasan sehingga penyidik Kejari harus melayangkan surat panggilan kedua guna menghadap penyidik Kejari TTU pada 7 April 2021. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top