Penyidik Periksa 15 Supplier Program Berarti, Kajari TTU Ingatkan Hal Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Penyidik Periksa 15 Supplier Program Berarti, Kajari TTU Ingatkan Hal Ini


PERIKSA SUPPLIER. Tim penyidik Kejari TTU melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang penyalur bahan bangunan untuk Program Berarti, Yulius Tobu di ruang penyidik, Selasa (13/4). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Penyidik Periksa 15 Supplier Program Berarti, Kajari TTU Ingatkan Hal Ini


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah supplier (Penyalur) bahan bangunan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di wilayah itu.

Upaya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengingatkan para supplier agar menuntaskan pekerjaan menggunakan bahan material sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kajari TTU, Roberth Jimmi Lambila kepada TIMEX, Selasa (13/4) mengatakan, pihaknya kembali melakukan panggilan menghadap kepada sejumlah suplier program Berarti guna meminta keterangan mengenai proses penunjukkan supplier hingga pada pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, kata Roberth, pihaknya juga meminta keterangan terkait harga bahan bangunan yang disalurkan dan realisasi penyaluran bahan bangunan di lapangan. “Kita mau mengetahui berapa anggaran yang sudah direalisasikan dari proyek tersebut. Apakah uang itu sudah melebihi barang yang disalurkan atau nilai barang yang disalurkan sudah lebih besar dari barang yang diterima,” ungkap Roberth.

Roberth menambahkan, pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan peringatan kepada para penyalur untuk menuntaskan pekerjaan tersebut sesuai kontrak yang dibuat antara KMPS dengan supplier.

Roberth mengakui bahwa proyek program berarti tersebut telah dilakukan adendum. Bahwasannya, kontrak antara KMPS dan PPK itu berakhir pada 31 Desember 2020. Kemudian diadendum sampai Juni 2021, karena situasi dan kondisi tidak mendukung berdasarkan permintaan KMPS dan PPK.

BACA JUGA: Jaksa Panggil Semua Suplier Program Berarti, Ingin Pastikan Hal Ini

“Dalam dokumen itu, yang diadendum ini adalah PPK dan KMPS. Bukan KMPS dengan supplier. Kontrak itu hanya mengikat KMPS dan PPK. Bagaimana kesediaan KMPS untuk menyelesaikan pekerjaan itu,” ujarnya.

Roberth melanjutkan bahwa bukan berarti supplier mengikuti kontrak PPK dan KMPS tersebut. Baginya, supplier terikat pada kontrak awal realisasi program berarti. Karena itu, kata Roberth, supplier wajib menurukan bahan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan pada kontrak awal. Sehingga tidak bisa mengikuti alur waktu berdasarkan adendum yang telah dilakukan antara KMPS dan PPK. Pasalnya, kontrak antara KMPS dan supplier diketahui tidak pernah dilakukan adendum.

Dengan demikian, sambugnya, alasan para supplier terlambat menuntaskan pekerjaan karena force majeuer (keadaan memaksa) atau bencana alam tidak bisa diterima.

“Kalau dia alasan keterlambatan karena kekurangan stok dan lain sebagainya itu adalah risiko yang harus dia tanggung,” tandasnya.

Melalui pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejari TTU, demikian Robert, pihaknya menekankan para supplier untuk sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan di lapangan sesuai spesifikasi dalam kontrak. Jika ada bahan-bahan bangunan yang kurang, diharapkan segera dilengkapi dan yang tidak sesuai dengan spesifikasi supaya segera diganti.

“Terlepas dari unsur politik dan lain-lain, program ini harus berhasil dinikmati oleh masyarakat. Itu tujuan utama dari penyelidikan ini,” tegas Kajari yang getol menindak para pelaku korup ini. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top